Mendaur Ulang Tradisi Kehidupan Masyarakat Desa dalam Penanganan Covid-19 Melalui Keterlibatan Mental dan Situasi Kelompok

Oleh : Dr. Syarif Makmur, M.Si

- Periklanan -

COVID-19 yang dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO, menyebar dengan sangat cepat dan massif ke seluruh penjuru dunia. Kita tersentak, tidak menyangka wabah yang mempengaruhi semua aspek kehidupan dalam skala yang tidak terbayangkan ini akan terjadi, dan kita tidak memiliki ilmu dan pengetahuan yang memadai terkait dampaknya.

Dalam setiap krisis, kaum miskin selalu menjadi korban menanggung beban terberat. Salah mengelola kelompok miskin dan termiskin ini dapat berakibat pada bencana susulan seperti kelaparan, penyakit dan menurunnya tingkat kesejahteraan (Arif Budi Rahaman, 2020).

Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk melindungi warga miskin khsusnya di perdesaan selama pandemi. Pengentasan kemiskinan di level desa merupakan langkah strategis untuk mengurangi dampak pandemi. Data Badan pusat statistik ( BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 24,79 juta jiwa pada September 2019 (sebelum pandemi).

Persentase penduduk miskin di desa adalah 12,6 persen, sedangkan di kota 6,56 persen. Mengingat persentase kemiskinan di desa lebih tinggi dari perkotaan, potensi penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di perdesaan akibat pandemi perlu mendapat perhatian. Kendati pemerintah desa kini mendapat kucuran dana lebih banyak, ternyata masih banyak desa-desa di Indonesia masih berstatus terbelakang.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun 2018 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), masih ada 14.461 desa (19,17 persen) dengan status tertinggal.

Dibutuhkan inovasi bahkan revolusi ilmu pengetahuan baru dan segera meninggalkan tradisi-tradisi lama untuk terus berjuang mengejar pertumbuhan ekonomi yang mengalami stagnasi dan kontraksi di level masyarakat desa.

Sejak dana desa disalurkan pada tahun 2015 di tambah alokasi dana desa (ADD) 10 persen dari dana transfer umum pemerintah pusat ke daerah, kapasitas fiskal desa meningkat drastis. Secara akumulatif selama lima tahun terakhir, pemerintah telah menyalurkan tidak kurang Rp 257 triliun dana desa. Jika ditambah akumulasi ADD sebesar Rp 176 triliun selama 2015–2019, dana mengalir ke desa sudah mencapai lebih dari Rp 433 triliun.

Hakikatnya, dana desa menjadi tumpuan harapan bagi terwujudnya kemandirian desa. Untuk meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi serta terhambatnya pembangunan desa akibat wabah Covid-19, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mewujudkan tujuh tipologi desa, yaitu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Diharapkan, dari tujuh kebijakan tipologi masyarakat desa diatas terjadi perubahan-perubahan positif perilaku kehidupan masyarakat desa. Kesadaran sosial masyarakat desa amat menentukan di tengah pandemi Covid-19 yang terus melonjak dan menghantam sebagian besar masyarakat desa terpapar Covid-19. Sebagaimana hasil penelitian Mahmud et.al (2020) bahwa social consciousness atau kesadaran sosial dapat mengontrol tingkat penyebaran Covid-19 suatu negara.

Peningkatan kesadaran sosial di tengah masyarakat dapat membantu negara dalam mengontrol penyebaran Covid-19. Namun ternyata saat ini kesadaran sosial masyarakat di Indonesia terhadap Covid-19 masih kurang. Kesadaran masyarakat desa terhadap pandemi Covid-19 saat ini dapat diukur dari keterlibatan mental dan situasi kelompok masyarakat desa.

Menteri Dalam Negeri Moh Tito Karnavian telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tingkat desa dan kelurahan. Desa dan kelurahan menjadi fokus utama dalam penanganan pandemi Covid-19 dikarenakan di komunitas inilah penularan Covid-19 harus ditangani secara sungguh-sungguh mengingat keterbatasan sumber daya yang ada di desa dan kelurahan.

- Periklanan -

Dalam penanganan Covid-19 di kelurahan dan desa, pemerintah perlu berhati-hati dalam menerapkan kebijakan penanganannya mengingat berbagai aspek sosio cultural yang masih kental dan melekat di komunitas ini (Durkheim. 1922).

Oleh karena itu berbagai pendekatan situasional perlu dilakukan dan salah satunya melalui pendekatan sosiologi pemerintahan. Sosiologi pemerintahan memberikan petunjuk bagaimana sebuah implementasi kebijakan pemerintah bisa berjalan efektif di tingkat desa sangat ditentukan oleh 3 (tiga) variabel kunci yaitu kemandirian, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat (Ndraha, 1987).

Menurut Ndraha partisipasi masyarakat desa dapat meningkat dalam merespon berbagai implemenasi kebijakan pemerintah bila tercipta kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa. Tanpa kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa sangat sulit partisipasi masyarakat di tumbuhkan dan di tingkatkan ( Ndraha, 1987 : 116).

Dalam penanganan Covid-19 di desa dan kelurahan, partisipasi masyarakat nya di desain dan di rancang untuk dapat tumbuh keterlibatan mental dan keterlibatan emosional mereka terkait pandemi Covid-19 yang sangat membahayakan kelangsungan kehidupan masyarakat desa saat ini dan kedepan.

David dan Newstroom (1996) mendefinisikan partisipasi sebagai : “keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok dan mereka berbagi tugas tanggung jawab untuk mencapai tujuan”. Dari definisi konsep partisipasi diatas di dapatkan 6 (enam) aspek atau dimensi kunci, yaitu (1) keterlibatan mental, (2) keterlibatan emosional, (3) situasi kelompok, (4) pembagian tugas, (5) tanggung jawab dan (6) Tujuan.

Kita sangat paham bahwa partisipasi masyarakat sangat di tentukan oleh situasi kelompok, bila situasi kelompok nya kondusip dan tertib maka hampir di pastikan partisipasi masyarakat nya baik dan efektif. Secara sosiologis pun keterlibatan emosional memegang peranan kunci. Ikatan pertemanan, ikatan persahabatan hingga ikatan kekeluargaan masyarakat desa di tentukan oleh seberapa besar keterlibatan emosional mereka dalam merespon sesuatu hal. Bila keterlibatan emosional mereka tinggi dan baik, maka keterlibatan mental mereka pun akan baik.

Komunitas desa menurut para ahli harus didekati dengan pendekatan sosio cultural. Pendekatan ekonomi dan teknologi justru dalam beberapa kasus telah menghancurkan dimensi-dimensi sosial masyarakat desa (Parson, 1965).

Secara teoretik dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat desa merespons penerapan kebijakan pemerintah melalui instruksi Menteri Dalam Negeri ini sangat di tentukan oleh situasi kelompok. Dalam berbagai penelitian tentang partisipasi masyarakat desa (Makmur, 2002) situasi kelompok memegang peranan utama, jika situasi kelompok baik, maka akan di ikuti oleh keterlibatan mental, keterlibatan emosional dan tanggungjawab yang tinggi dari warga desa dalam penanganan Covid-19 (David & Newstroom, 1996), sebaliknya jika situasi kelompok terganggu maka akan berdampak kepada keterlibatan mental, keterlibatan emosional dan tanggungjawab warga desa yang rendah.

Situasi kelompok dipelajari dari teori organisasi dan prilaku organisasi. Struktur organisasi merupakan pola dan kelompok pekerjaan dalam suatu organisasi, sebagai sebab pentingnya perilaku individu dan kelompok (Gibson, 1997).

Perilaku kelompok dan perilaku organisasi memiliki kesamaan yang dapat dilihat dari keterlibatan mental dan keterlibatan emosional serta tanggungjawab mereka terhadap organisasi termasuk tanggung jawab warga desa terhadap organisasi pemerintahan desa. Situasi kelompok adalah jantungnya partisipasi masyarakat desa dan kelurahan.

*) Penulis adalah alumni Sains dan Teknologi Akprind Jogyakarta.

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.