Menanti Kesiapan Masyarakat Sulteng Menyongsong IKN di Kalimantan Timur

Oleh : Mohamad Rivani, S.IP., M.M.

- Periklanan -

WACANA pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang sempat redup, kini mulai menggema kembali, hal ini terkonfirmasi melalui rapat kerja yang dilaksanakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) “Suharso Monoarfa” dengan DPR-RI komisi XI yang salah satunya membahas kesiapan pemindahan IKN.

Dalam kesempatan itu Menteri PPN/Kepala Bappenas menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan proyek multiyears tersebut, termasuk pembangunan Istana Kepresidenan yang rencananya akan groundbreaking tahun ini dan dijadwalkanakan digunakan untuk Upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024. Pemindahan Ibukota Negara (IKN) dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketimpangan pembangunan wilayah timur dan barat sangat kontras, hal ini terlihat jelas dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS-RI) menunjukkan bahwa struktur perekonomian Indonesia pada tahun 2020 secara spasial masih di dominasi oleh pulau Jawa, yang memberikan kontribusi sebesar 58,75 persen, disusul pulau Sumatera sebesar 21,36 persen, kemudian pulau Kalimantan sebesar 7,94 persen, lalu pulau Sulawesi sebesar 6,66 persen, pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,94 persen dan terakhir pulau Maluku dan Papua sebesar 2,35 persen.

Salah satu cara yang jitu guna pemerataan pembangunan adalah dengan memindahkan Ibukota Negara (IKN), mengapa? Karena dengan memindahkan IKN akan menyebabkan pergeseran ekonomi secara massif dari pulau Jawa dan Sumatera yang selama ini merupakan penyumbang perekonomian terbesar di Indonesia, ke Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Disamping itu, pemindahan IKN berefek domino ke pemerataan jumlah penduduk karena IKN merupakan magnet besar menarik orang untuk bermigrasi dalam rangka mencari sumber penghidupan yang lebih baik.

Proyek pembangunan IKN yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat, diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp 500 triliun, yang pembiayaannya akan dilakukan melalui skema APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan melalui pihak swasta. Proyek raksasa iniditaksir akan memberikan kontribusi sekitar 0,6 persen dalam PDB indonesia. Walaupun hanya kecil kontribusinya buat PDB Indonesia, akan tetapi pembangunan infrastruktur IKN di Kalimantan Timur bisa berpengangaruh besar terhadap pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur secara khusus dan pulau kalimantan secara umum.

Prediksi Pemerintah, bahwa efek dari pembangunan infrastruktur pada IKN akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 7,4 persen dan pulau Kalimantan secara umum sebesar 4,7 persen,belum lagi provinsi lain yang berdekatan langsung dengan Kalimantan Timur Seperti Provinsi Sulawesi Tengah, yang pada tahun 2020 mampu tumbuh 4,86 persen (c-to-c), ditengah hantaman badai Pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi sulteng (c-to-c) kedua tertinggi secara spasial di wilayah Sulampua (Sulawesi Maluku dan Papua) setelah Maluku Utara yang mampu tumbuh sebesar 4,92 persen. Dengan pertumbuhan yang positif di tahun 2020,tentunya merupakan modal besar bagi masyarakat Sulteng dalam menghadapi perpindahan IKN pada 2024. Apalagi dengan melihat semakin besarnya Investasi yang masuk di Sulteng dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa Sulteng dilirik oleh para Investor baik Nasional maupun Asing, dan bukan hal yang mustahil, jika IKN benar-benar pindah ke Kalimantan Timur akan semakin meningkakan Investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi Sulteng menjadi 2 digit.

Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulteng menunjukkan, daerah ini mampu meraup investasi sebesar Rp 30,88 Triliun pada Tahun 2020, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 31,51 Triliun. Angka ini melebihi dari total target yang ditetapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) daerah Sulteng  sebesar Rp 24,20 triliundengan presentase pencapaian yaitu sebesar 127,60 persen.

- Periklanan -

Bila di breakdown lagi, maka ada lima sektor usaha dengan nilai realisasi terbesar sepanjang tahun 2020, antara lain, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp 22,84 triliun atau 74 persen. Kemudian listrik, gas dan air Rp4,02 triliun atau 13 persen, tanaman pangan, perkebunan dan peternakan Rp1,22 triliun, atau 3,9 persen, lalu transportasi, gudang, dan telekomunikasi Rp 1,01 triliun atau 3,6 persen dan Perumahan, kawasan industri dan Perkantoran Rp 853,98 miliar atau 2,8 persen.

Khusus untuk pertanian, walaupun nilai investasinya tidak sebesar Industri logam dasar dan barang logam, bukan mesin dan peralatannya,akan tetapi sektor ini merupakan penyumbang terbesar pembentuk PDRB Sulteng, dengan kontribusi sebesar 38,93 persen di tahun 2020. Pertanian merupakan salah satu komuditas primadona Sulteng yang dapat terus digenjot untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan menjadi salah satu komuditas ekspor andalan.

Jika IKN pindah ke kalimantan Timur, otomatis ekspor pertanian Sulteng khususnya bahan pangan akan meningkat pesat, karena sudah pasti IKN akan banyak diisi oleh penduduk baru yang sangat membutuhkan supply bahan pangan dari daerah lain, utamanya dari Sulteng. Ekspor komuditas pertanian Sulteng dapat dilakukan melalui pelabuhan laut yang ada di Kabupaten Donggala, Parigi Moutong (Parimo), Kota Palu dan daerah lainnya yang ada di Sulteng. Ini adalah peluang emas bagi masyarakat Sulteng, baik itu petani, pengusaha maupun pemerintah yang berperan sebagai regulator.

Upaya peningkatan Fiskal daerah yang selama ini didengungkan oleh Gubernur Sulteng terpilih, yaitu Bapak Rusdi Mastura, tentu bisa didapat salah satunya dari sektor pertanian, dengan memaksimalkan peran pelabuhan laut yang ada untuk ekspor pertanian ke luar daerah utamanya IKN. Jika ini terealisasi, sangat mungkin berimplikasi pada massifnya pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah, karena terdapat uang yang cukup untuk melakukan hal tersebut, sebab kita ketahui bersama bahwa tingkat kemiskinan sulteng berada pada angka 13,06 persen, lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional yang berada di level 10,19 persen hasil dari pengukuran Survei Sosial Ekonomi Nasional September 2020.

Saat ini Sulteng butuh kerjasama dari semua stakeholder terkait, mulai dari petani, pengusaha maupun pemerintah, dalam penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang akan dikelola secara baik dan profesional guna mewujudkan tujuan menjadi daerah penyanggah IKN yang dapat berimplikasi pada kenaikan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sudah saatnya organisasi pengusaha semisal Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) dan lainnya, mempersiapkan segala sesuatunya, agar Sulteng dapat menjadi pemasok utama bahan kebutuhan pokok IKN serta lainnya, jika nantinya IKN benar-benar pindah ke kalimantan Timur. Peran kedua Organisasi pengusaha ini sangat krusial dan dinantikan oleh masyarakat Sulteng utamanya para Petani, Pengusaha (UMKM, UKM, Usaha Menengah Besar) serta pemerintah, sehingga seluruhnya kecipratan manfaat dari pindahnya IKN yang selama ini berada di pulau Jawa ke Kalimantan Timur. Kita berharap bahwa Sulteng menemukan Momentum untuk kembali menjadi pusat pertumbuhan tertinggi secara regional maupun secara spasial bersama Maluku dan Papua yang saat ini juga berfikiran seperti apa yang kita pikirkan.

*) Penulis adalah Pemerhati Masalah Ekonomi dan Sosial Sulawesi Tengah, juga ASN BPS Provinsi Sulteng.

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.