MENANTI “IMAMUN ‘ADILUN” PADA PILKADA SERENTAK 2020

- Periklanan -

Oleh :
Muhtadin Dg. Mustafa

Akumulasi kehendak masyarakat dalam sebuah negara besar menghendaki adanya proses demokrasi sebagai pilar utamanya. Indonesia sebagai negara demokrasi yang diakui dunia menjadikan pemilu atau pilkada sebagai salah satu pilar utama untuk mengakomodir dan menyalurkan hajat dan kedaulatan masyarakat untuk melahirkan sebuah kekeuasaan yang berdaulat dan sosok pemimpin yang adil dan bijaksana. Untuk mencapai maksud tersebut maka pemilu tidak hanya bertujuan mengakomodir dan menyalurkan hajat masyarakat tetapi sekaligus merupakan prosedur dan proses demokrasi untuk memilih pemimpin. Hal ini karena pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan dan suksesi yang paling aman saat ini, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Tujuan pemilu menjadi hal yang sangat urgen dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia karena pemilu tidak hanya soal pergantian kepemimpinan yang harus berhalangsung tepat waktu tetapi pemilu juga merupakan instrumen penentu arah kebijakan publik dan keberlangsungan hidup sebuah Negara. Dalam konteks ini maka pemiilu atau pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang menjadi momentum yang sangat tepat untuk menentukan keberlangsungan demokrasi dan kebijakan di timgkat lokal atau sebuah daerah.
Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) merupakan salah satu pengejewantahan kedaulatan rakyat, karena melalui Pilkada rakyat ikut menentukan siapa yang terbaik bagi mereka untuk menjadi pemimpin ke depan di daerah ini. Pemilu atau pilkada lahir sebagai sebuah kreasi manusia dalam peradaban perpolitikan modern. Karena itu sejarah politik Islam tidak mengenal pemilu. Namun, sebagain besar ulama berpendapat bahwa Pemilu tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan mensukseskan pelaksanaan pemilu atau pilkada itu wajib hukumnya (karena pemimpin itu hukumnya wajib). Sistem ini sebagai sebuah kreasi manusia moderen yang sangat sejalan dengan semangat ajaran Islam, yakni tentang konsep as-Syura atau musyawarah sebagaimana kita temukan dalam beberapa ayat al-Quran.
Al-Quran tidak memberikan suatu pola teori negara atau sistem politik yang pasti harus diikuti oleh umat Islam. Hal ini disebabkan oleh dua hal, pertama,  al-Quran pada prinsipnya merupakan petunjuk etika bagi umat manusia, ia bukan kitab ilmu politik. Namun dalam al-Quran sangat menekankan pentingnya moral etik dalam bernegara dan berpolitik. Kedua, institusi-institusi sosial-politik dan organisasi manusia senantiasa berubah dari masa ke masa. Dengan kata lain bahwa al-Quran memberikan jaminan bagi manusia untuk mencari sistem yang paling tepat (Ahmad Syafii Ma’arif, 1985).
Al-Quran sekalipun bukan kitab politik, namun ia banyak memberikan arahan kepada prinsip-prinsip politik yang etis dan demokratis. Hal ini terlihat ketika al-Quran berbicara tentang sistem permusyawaratan, dimana rakyat diberi kebebasan untuk menentukan hak dan pilihannya, sehingga pemimpin harus senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya. “Maka disebabkan rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah-lembut terhadap mereka. Jika engkau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan bermusyawaralah denngan mereka dalam urusan (tertentu). Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”  (QS.Ali Imran; 159) Dalam ayat yang lain Allah berfirman: “Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka” (Asy-Syura; 38)
Prinsip dan makna musyawarah inilah yang kemudian diimplementasikan oleh Nabi Muhammad Saw semenjak  hijrah dari Mekkah ke Yatsrib, yang kemudian diganti namanya menjadi al-Madina. Pasca hijrah ke Madinah inilah agenda-agenda politik kerasulan mulai diletakkan, diantaranya dengan membangun masjid Nabawi sebagai sentral pembinaan umat dan mempersaudarakan antara kaum Muhajirin (orang yang hijrah dari Mekkah) dan kaum Anshar (penduduk Madinah). Sejak saat itu Nabi Muhammad saw, selain sebagai kepala negara juga sebagai komandan tentara dan pimpinan kemasyarakatan.
Semua yang dilakukan Nabi Saw dalam kota hijrah itu adalah refleksi dari ide politis yang terkandung dalam perkataan Arab “al-Madinah”, yang secara etimologis berarti “tempat peradaban”. Ide-ide politis Nabi tersebut berupa keadilan, keterbukaan dan demokratis ini kemudian dijalankan oleh para khalifah sebagai prinsip kemoderenan dalam pandangan sosial politik Islam klasik. Pertama, kedudukan pemimpin kenegaraan yang terbuka terhadap penilaian berdasarkan kemampuan dan kualitas, bukan karena faktor kolusi dan pertemanan. Kedua, pemimpin ditetap melalui proses pemilihan secara terbuka, jujur dan adil. Ketiga, semua warga masyarakat dan negara yang disebut “Ummah”, mempunyai hak dan kewajiban yang sama berdasarkan pandangan persamaan manusia di hadapan Allah dan hukumNya. Keempat, hak-hak tertentu yang luas dan adil sebagaimana yang dimiliki oleh golongan agama-agama lain yang dalam Piagam Madinah dimasukkan sebagai bagian dari kata “Ummah” harus diakui dan diterima. Keempat prinsip politik Islam yang lahir dari makna Asy-Syura atau muyawarah inilah yang kemudian secara konsisten diikuti oleh para pemimpin Islam pasca Khulafaur Rasyidin.
Dari sini dapat dipahami bahwa pemilu atau pilkada 2020 sebagai implementasi dari politik kedaulatan masyarakat tidak bertentangan dengan Islam. Hal ini karena Islam tidak memberikan patron yang pasti tentang model suksesi kepemimpinan. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya agar menentukan sendiri model dalam suksesi kepemimpinan asalkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip musyawarah yakni selalu berkata lembut terhadap lawan politik atau tidak menghujat, saling memberi maaf jika ada khilaf maupun salah dan bertegad melaksanakan keputusan yang ditetapkan dalam musyawah itu meskipun tidak setuju (setuju dalam ketidaksetujuan). Ketiadaan model yang baku dalam suksesi kepemimpinan ini terlihat pada sejarah pergantian kepemimpinan dalam Islam terdapat beberapa model yang ditempuh sesuai masa dan kondisi yang berbeda-beda.
Perbedaan-perbedaan itu terlihat pada suksesi kepemimpinan dalam Islam, terutama pada sejarah awal perpolitikan berbeda-beda polanya. Rasulullah menjadi pemimpin atau kepala negara melalui kesepakatan yang alami antara kaum muhajirn, kaum anshor dan semua suku serta penganut agama-agama yang berada di Madinah saat itu. Sedangkan sahabat Abu Bakar yang menggantikan Rasulullah sebagai khalifah pertama melalui dukungan beberapa orang tokoh, terutama dari kalangan Muhajirin dalam peristiwa Tsaqifah Bani Sai’dah; diawali oleh Umar Bin Khattab, diikuti oleh Ustman Bin Affan, kemudian yang lainnya. Sementara pengangkatan Umar Bin Khattab sebagai khalifah kedua, menggantikan khalifah Abu Bakar terjadi melalui wasiat/penunjukan oleh Abu Bakar sendiri dan disampaikan kepada orang-orang dekat beliau bahwa Umar bin Kattablah yang pantas menggantikan beliau saat beliau wafat nanti. Wasiat ini dijalankan oleh sahabat-sahabat yang hidup saat itu, dan kemudian baru diamini oleh masyarakat luas. Lain lagi dengan Khalifah Usman, beliau tampil menjadi Khalifah ketiga melalui formatur (ahl al-halli wa-‘al aqdi) sebanyak enam orang yang ditunjuk sendiri oleh Umar bin Khattab. Tugas formatur yang dipmpin oleh Abdullah bin Umar (putra Umar bin Khattab) adalah memilih dua orang sahabat terbaik untuk dipilih umat Islam. Maka formatur mengajukan dua nama yakni Usman bin Affan dan Ali bin Abi Tholib untuk dipilih umat Islam. Hasil pemilihan secara terbuka ternyata Usman mendapatkan suara terbanyak. Sehingga Usman bin Affan ditetapkan sebagai khalifah menggantikan Umar bin Khattab  Kemudian Syaidina Ali menjadi Khalifah ke empat-menggantikan khalifah Usman melalui desakan sebagian sahabat, terutama dari veteran perang Badar untuk menyelamatkan negara dan umat Islam saat itu dari berbagai fitnah dan perang saudara.
Model dan bentuk suksesi kepemimpinan yang berbeda-beda ini menunjukkan bahwa Islam tidak mematok bentuk peralihan kepemimpinan yang harus diikuti, namun Islam hanya memberikan batasan-batasan yang harus ditaati yakni peralihan kepemimpinan itu harus sejalan dengan prinsip musyawarah berupa kebebasan, keadilan dan demokratis. Meskupun modelnya berbda-beda mulai dari sistem alamiah, musyawarah, pemilihan dan bai’at atau penujukan langsung, namun pada dasarnya kekuasaan pada masa Nabi Muhammad Saw dan khulafaurrasyidin dijalankan dengan sistem musyawarah dan pemilihan walaupun dengan teori yang beda-beda. Oleh karena itu, apapun bentuk dan siapapun orang yang akan dipilih dalam sistem politik moderen saat ini boleh saja asalkan dilakakukan secara musyawarah, bebas terbuka, jujur dan penuh keadailan.
Saat ini kita sedang menghadapi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tanggal 9 Desember 2010 mendatang. Tujuan dilaksanakannya pilkada serentak tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menciptakan iklim demokrasi yang bermartabat, jujur dan adil. Dimana didalamnya partisipasi warga negara menjadi faktor yang menentukan calon pemimpin bangsa atau daerah ke depan. Pandangan ini berangkat dari asumsi untuk mendorong proses demokratisasi secara luas, terbuka dan adil. Setiap warga negara dengan bebas tanpa tekanan dan pengaruh apapun bebas mempergunakan hak politiknya untuk memilih pemimpin yang ia inginkan sesuai dengan hati nurainya.
Sudah menjadi hal yang wajar jika masyarakat senantiasa menginginkan tampilnya seorang pemimpin yang adil pada setiap pemilihan umum maupun pilkada. Islam menyebut pemimpin yang adil itu dengan istilah “imamun ‘adilun” sebagai salah satu golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah di akhirat nanti disaat tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah SWT.
Dari Abu Hurairah RA bahwa dari Nabi Muhammad Saw bersabda:
سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَا
“Ada tujuh golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: Pertama, Pemimpin yang adil. Kedua, Pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ‘ibadah kepada Rabbnya. Ketiga, Lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Keempat, Dua orang yang saling mencintai karena Allah, sehingga mereka tidak bertemu dan tidak juga berpisah kecuali karena Allah. Kelima, Lelaki yang diajak (berzina) oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik lalu dia berkata, ‘Aku takut kepada Allah’. Keenam, Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ketujuh, Orang yang berdzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri hingga kedua matanya basah karena menangis.”
“Imamun ‘adilun” adalah golongan yang pertama disebutkan oleh Nabi Saw sebagai golongan yang pertama mendapatkan pertolongan Allah Swt. Penyebutan pertama imam atau pemimpin yang adil ini bukan tanpa makna. Penyebutan pertama imam atau pemimpin yang adil menunjukkan betapa pentingnya keadilan imam atau pemimpin. Peyebutan pertama imam atau pemimpin yang adil menandai nilai kehadirannya di tengah masyarakat karena berurusan dengan kepentingan publik dan hajat hidup orang banyak, terutama sebagai pihak yang paling pertama memenuhi kelompok dhuafa dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan haknya.

- Periklanan -

Syekh Hasan Sulaiman Nuri dan Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, dalam Kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, [Beirut, Darul Fikr: 1996 M/1416 H], menjelaskan bahwa “Allah mengawali tujuh kelompok dengan menyebut ‘orang yang adil’ terlebih dahulu karena kehidupannya itu menyangkut dirinya dan nasib orang banyak. Pemerintah yang adil ini adalah ia yang mematahkan ‘duri’ orang-orang zalim dan pelaku kriminal. Ia adalah sandaran kaum dhuafa dan orang-orang miskin. Dengan kehadiran pemerintah yang adil, urusan publik terselesaikan sehingga mereka merasa aman dan terjamin jiwa, harta, dan nama baiknya,”
Pemimpin yang adil امام عادل imamun adilun adalah pemimpin memiliki pengaruh yang besar. Keputusan dan kebijakannnya mempengaruhi kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Sehingga kesalahan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan akan membawa musibah sedang keputusan dan kebejakan yang benar dan baik akan membawa rahmah. Keadilan bukanlah perkara yang susah karena sesungguhnya keadilan selalu hadir di dalam hati yang paling kecil, hanya saja manusia sering mengabaikannya. Pura-pura tidak mendengarkan bila si hati kecil berbicara. Keadilan semakin mudah terlaksana apabila ditemani dengan kesederhanaan.
Dari Abi Hurairah ra bahwa Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah (balasan) adalah mereka berada di atas mimbar dari cahaya di sisi kanan Allah yang Maha Al-Rahman dan kedua tanganNya adalah kanan, yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam menghukumi dan adil terhadap keluarga mereka serta adil terhadap apa yang menjadi tanggung jawab mereka“. Namun juga sebaliknya, bila kepemimpinan itu tersia-siakan maka Allah akan membalasnya. Demikian keterangan yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan juga dalam Shahih Muslim hadist dari Ma’qil bin Yasar ra berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah untuk mengurusi perkara rakyat kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya kecuali Allah akan mengharamkan surga atas dirinya“.
“Imamun ‘Adilun” (pemimpin yang adil) saat ini menjadi dambaan dan harapan masyarakat yang akan lahi dari proses demokrasi melalui pilkada 9 Desember 2020 nanti. Meskipun hal ini terdengar sangat ideal tetapi bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dapat diwujudkan. Artinya “pemimpin yang adil” itu dapat diwujudkan jika para pemimpin kita dapat meneladani sifat-sifat para Nabi terutama Nabi Muhammad Saw karena beliau adalah pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Rasulullah merupakan suri tauladan bagi setiap orang, termasuk para pemimpin karena dalam diri beliau hanya ada kebaikan yang patut diteladani. “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”. (QS Al-Ahzab:21).
Sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah dikaruniai empat sifat utama, yaitu: Sidiq, Amanah, Tablig dan Fathonah. Sidiq berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga rakyat yang menjadi tanggung jawab, Tablig berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya dan selalu bersedia menerima segala keluhan dan kritikan oleh rakyatnya, dan fathonah berarti cerdas dalam mengelola masyarakat dan pemerintahannya.
Masyarakat Sulawesi Tengah saat sangat mendambakan sosok “imamun ‘adilun” yang bakal lahir dari pilkada 9 Desember 2020 nanti. Pemimpin yang jujur satu kata dan perbuatan, satu janji dan pelasanaannya, pemimpin yang mendapatkan legitimasi dan dukungan kuat dari rakyatnya (melalui pilkada yang LUBER dan JURDIL) dan senantiasa mengedepankan kepentingan dan kemaslahan orang banyak daripada kepentingan golongan dan pendukungnya. Rakyat juga sedang menanti sosok pemimpin yang tidak hanya pintar memberikan penjelasan tetapi juga cerdas dalam mengimplementasikannya. “Kita tidak sekedar butuh penjelasan tetapi yang lebih penting itu adalah kejelasannya”..Semoga bermanfaat…

Penulis adalah:
Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palu
Sekretaris Umum Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.