Menang Telak, Rusdy – Ma’mun Patahkan Jawaban Hidayat – Bartho

- Periklanan -

PALU – Calon Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 2 Rusdy Mastura mematahkan argumentasi data yang dilontarkan Hidayat Lamakarate menyoal alokasi dana anggaran pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Bantahan tersebut dilontarkan Rusdy saat Debat II Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulteng 2020.

Menurut Rusdy, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah baru hanya mengalokasikan anggaran pendidikan sejumlah 429 miliar rupiah atau 9 persen. Padahal semestinya setiap provinsi di Indonesia dapat mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen.

Itu artinya, dia menjelaskan, Pemprov Sulteng baru bisa mengalokasi dana untuk pendidikan sejumlah 429 miliar dari total keseluruhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulteng yang mencapai 4 triliun rupiah.

“Bahwa anggaran yang disiapkan Pemprov hanya 429 M atau hanya 9% dari anggaran total APBD kita yakni 4 T. Jadi data ini saya ambil dari website APBD nya sendiri,” ujar Rusdy saat mengikuti Debat II Pilgub Sulteng 2020.

Tertulis jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

- Periklanan -

Baik alokasi melalui intervensi anggaran Pemerintah Pusat yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Karenanya, dia mengungkapkan, apa yang sudah dipaparkan Hidayat dalam debat kandidat Pilgub Sulteng 2020 merupakan sebuah informasi yang keliru. Oleh sebab itu dia memiliki kewajiban untuk meluruskan kekeliruan tersebut supaya tidak disinformasi di masyarakat.

Di sisi lain Rusdy pun tidak merasa heran jika pada kenyataannya masih banyak ditemukan masyarakat khususnya para pelajar yang putus sekolah. Menurutnya dengan minimnya anggaran minim menjadi salah satu faktor terjadinya kondisi tersebut.

“Jadi kalau dibilang sudah capai 20% itu sebuah pembohongan. Karena hanya 429 M dialokasikan dana dari Pemprov Sulteng untuk pendidikan yang resmi diketok DPRD berarti hanya 9% lebih anggaran yang  dialokasikan untuk pendidikan. Jadi bagaimana tidak banyak masyarakat yang putus sekolah,” tandas Rusdy.

Perlu diketahui, berdasarkan data yang diperoleh dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia. Data pada Mei 2020 angka putus sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah cukup mengkhawatirkan dengan SD sebanyak 1213 siswa, SMP 1023 siswa dan SMA 513 siswa. (*/isk)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.