Menakar Konsistensi Pelaksanaan Peraturan Pemangku Kepentingan

Penerapan Pasal 284 KUHP dan PP 53 Tahun 2010

- Periklanan -

TOUNA-Peristiwa penggerebekan yang disertai dengan penangkapan terhadap dugaan perselingkuhan dan nikah siri yang dilakukan terhadap dua oknum pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tojo Unauna (Touna) yakni AB dan OA, isunya terus menggelinding hingga kini.

Diketahui bahwa AB adalah Plt. Sekretaris Bappeda Touna yang masih berstatus suami dari Mariani Y. Rani dengan tigs orang anak, sementara pasangan dugaan selingkuhnya OA adalah Kepala Seksi (Kasi) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Touna yang berstatus Janda.

Sumber koran ini menyebutkan, perbuatan ini dapat dipidana dengan pasal 284 KUHP dan pemberian sanksi melalui PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN untuk kasus dugaan selingkuh dan nikah siri.

Kejadian penggerebekan ini sempat tidak terekspos dan terkesan hendak ditutupi, namun koran ini memberitakannya untuk diketahui oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Touna. Rentang waktu pemberitaannyapun cukup lama, sejak kejadian 20 Mei 2021, tercium dan terekspos oleh media pada 28 Juni 2021. Ada limitasi waktu selama 28 hari dari meledaknya kasus ini.

Sebelumnya, kasus ini terendap bahkan tenggelam tanpa ada progress yang berarti. Mungkin saja pada saat itu AB dan OA sudah bersorak-sorai atas tertutupnya kasus ini, sehingga OA-pun sesumbar berucap “biasa saja lea, ini bukan kasus korupsi atau narkoba”.

“Dengan statusnya yang janda, kalimat tersebut merupakan sebuah perkataan yang memberi gambaran bahwa apa yang ia lakukan itu (perselingkuhan dan perzinahan) adalah hal biasa saja. Sungguh sangat tidak etis untuk diucapkan dan didengarkan. Sebuah ungkapan yang sama sekali tidak mempertimbangkan norma kesusilaan, “ ujar pengamat ASN, yang selalu menjadi sumber media ini.

Dikatakannya, kasus perselingkuhan dan nikah siri ini telah melalui perjalanan yang sangat panjang, namun tidaklah sia-sia belaka. Beberapa waktu lalu pihak penyidik Polres Touna telah melimpahkan berkas kasus ini ke Kejaksaan Negeri Touna, namun setelah diperiksa dan dipelajari berkas tersebut dikembalikan lagi ke penyidik Polres Touna untuk diperbaiki dan disempurnakan.

“Saat ini dokumen tersebut masih P-19, artinya pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi, agar jaksa penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik dengan jelas pada pembuktian unsur-unsur pidana yang disangkakan. Hal ini dimaksudkan, agar tidak menimbulkan multi tafsir atau perbedaan persepsi antara jaksa dengan penyidik untuk menghindari bolak balik berkas perkara, “ kata sumber.

Mendengar berkas perkara dikembalikan, sontak membuat isteri AB Maryani Y.Rani langsung mendatangi kantor Polres Touna untuk menanyakan perihal pengembalian berkas tersebut. Oleh petugas polisi yang ditemui oleh isteri AB Maryani Y. Rani memberi penjelasan bahwa berkas dilengkapi dengan visum dan bukti sperma. Mendengar penjelasan dari petugas polisi di Polres Touna tersebut, isteri AB Maryani langsung mengajukan protes dan keberatan.

“ Saya tidak diberitau bahwa harus divisum. Kalau saya diberitau malam itu, maka saya akan minta OA untuk divisum. Saya akan ambil seprei dan sarung yang ada di rumah itu (maksudnya adalah rumah milik kakak AB yang dijadikan tempat perselingkuhan) di kompleks BTN Uemolingku, Touna malam itu juga, “ jawab Maryani, menimpali penjelasan polisi. Belakangan diketahui bahwa yang memberi penjelasan tersebut bukanlah penyidik kasus ini.

Menurut sang pengamat, penjelasan petugas polisi tersebut, tidak bisa kita kesampingkan begitu saja, coba mari kita sandingkan dengan klarifikasi dari OA yang pernah dimuat di koran ini beberapa waktu yang lalu. OA dalam pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp (WA) mengatakan bahwa bila benar kami berzina tolong tunjukan dua orang saksi yang melihat kami berbuat seperti itu.

“Ada-ada saja OA ini, mana ada orang berbuat zina disaksikan oleh orang lain. Dua orang lagi. Yang ada itu hanya di film-film porno, ada kameramen dan sutradara. Kacau dan ngawur OA ini. Pesan OA ini terkesan hampir mirip dengan penjelasan petugas polisi (bukan penyidik) kepada isteri AB Maryani Y. Rani, “ ulasnya.

- Periklanan -

Dengan tidak bermaksud menjustifikasi penjelasan petugas polisi tersebut, karena dia bukan penyidik kasus ini sedang sakit, tidak masuk kantor ketika Maryani datang). Bahwa yang perlu diketahui adalah kasus perselingkuhan yang kondisinya tertangkap tangan dalam sebuah pengerebekan di dalam sebuah rumah warga. Sehingga perbuatan hubungan badannya tidak perlu ada bukti visum, sperma dan sebagainya. Ini bukan kasus perkosaan yang disertai dengan pemaksaan.

Informasi tersebut ternyata sejalan dengan informasi yang ada di Polda Sulteng, karena surat isteri AB juga ditujukan ke Polda Sulteng.

“ Berdasarkan surat tembusan ke Polda menjadi dasar untuk kami bekerja, “tegas sumber.

Kamipun mengetahui ketika berkas tersebut dikembalikan (P19) untuk diperbaiki, yakin saja polisi bekerja sesuai prosedur, tidak usah khawatir, kasus ini tetap jalan. Kami senantiasa memantau perkembangan kasus ini, “ tambahnya.

Demikian halnya dengan Kejaksaan dalam hal ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Sumber di baju coklat ini memberi keterangan bahwa tidak usah ragu dengan teman-teman jaksa penyidik yang ada di Touna, kasus ini tetap akan diproses.

“Yakin saja, teman-teman jaksa di Touna tidak mungkin mau merusak jatidirinya untuk kasus semacam ini. Malah bila dipandang perlu jaksa akan melakukan penahanan terhadap terduga pelaku untuk mempermudah pemeriksaan. Silakan saja dipantau, “ bilang sumber di Kejati.

Sekarang kekiniannya, apa kabar dengan proses yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Touna ? Semoga saja tetap berjalan. Menurut sumber di Pemkab Touna ternyata AB dan OA sudah diperiksa oleh pihak Inspektorat Touna. Inspektorat merupakan salah satu tim Pemeriksa Khusus (Pemsus) bersama dengan BKPSDM Touna.

“Semestinya BKPSDM Touna lebih progresif dan jangan tebang pilih. Bila sudah rampung pemeriksaannya segera saja disampaikan kepada Bupati Touna selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Jangan pernah ada niat untuk menggantung apalagi mempending kasus ini, “ beber pengamat ASN.

Kasus ini sudah menjadi konsumsi publik, beritanya pun terus dikawal oleh media yang memiliki integritas sesuai kejadian dan fakta-fakta yang diperoleh, serta berkomitmen untuk memberitakan kasus ini hingga inkracht.

“ Jangan ada yang memanipulasi. Karena ruang untuk melakukan banding bila putusan tidak sesuai fakta sangat terbuka, dan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin ASN menjamin pelaksanaan banding tersebut, “ ujarnya lagi.

Ada info terbaru yang diperoleh, mereka berdua (AB dan OA) hanya diberi sanksi mutasi dari hasil pemeriksaan tim Pemsus. Menurut isteri AB Maryani Y. Rani, sanksi ini sungguh suatu bentuk hukuman yang tidak diatur di dalam PP 53 Tahun 2010.

“ Saya akan melakukan segala cara dan upaya untuk melakukan banding atas putusan tersebut, termasuk dengan mendatangi langsung ke Komisi ASN di Jakarta, “ kata Maryani Y. Rani, melihat perkembangan terbaru kasus ini.(tim)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.