Membuka Cakrawala Ekonomi Politik

Oleh : Dr. Haerul Anam, SE., M.Si. *)

- Periklanan -

BELAKANGAN ini perhatian kita terhadap ekonomi politik kian memudar. Kehadiran buku ini ditengah pandemik menjadi teman yang memberi asupan pemikiran untuk meningkatkan imunitas intelektualitas kita. Buku yang ditulis oleh seorang Guru Besar produktif dari Universitas Brawijaya Malang membuka kembali cakrawala berpikir kita tentang Ekonomi Politik. Apatah lagi, dibeberapa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas di Indonesia mata kuliah ekonomi politik tidak ditawarkan dan bahkan tergusur oleh mata kuliah lain, sehingga wawasan mahasiswa tentang ekonomi politik makin sempit.

Ibarat orang kehausan, kahadiran buku ini seperti segelas air yang mengobati dahaga akan pengetahuan ekonomi politik. Apalagi sajian gaya penulisan yang disajikan penulis, sederhana dan mudah dipahami. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman Prof. Ahmad Erani Yustika (AEY) yang cukup panjang dalam menulis, ditandai dengan artikel yang sudah dihasilkan, sekitas 750 artikel yang telah diterbitkan di Koran dan Majalah Nasional, belum lagi tulisan di Jurnal Ilmiah. Bahkan beliau telah menulis 35 buah buku.

Buku ini terdiri dari 14 bab. Pada bab 1 buku ini dibuka dengan judul: “Sejarah Ekonomi Politik”. Sejarah Ekonomi Politik merupakan pintu masuk yang tepat sebagai permulaan sebelum membaca lebih jauh tentang buku ini. Perspektif sejarah amat penting untuk membuka wawasan kita ke belakang untuk mengokohkan fondasi bangunan pemikiran kita tentang ekonomi politik.

Sebelum berkembang seperti saat ini, sesungguhnya dulu ilmu ekonomi berinduk kepada ilmu ekonomi politik (political economy). Ilmu ekonomi politik sendiri merupakan bagian dari ilmu filsafat. Tentu saja, perkembangan ilmu politik tidak luput dari gagasan Jhon Stuart Mill lewat buku monumentalnya “Principle of Political Economy”. Di dalam buku tersebut dijelaskan bermacam macamide yang menjadi dasar penting dari perkembangan ilmu ekonomi, seperti teori nilai dan distribusi, pertukaran, produksi, tenaga kerja, peran Negara, pajak, utang Negara, laizzes-faire, dan sosialisme (hal, i)

Sayangnya, pendekatan ekonomi politik ini kemudian kian lama kian pudar, untuk kemudian digantikan dengan pendekatan ilmu ekonomi murni (economics) sebagai alat analisis mengenali gejala dan persoalan prsoalan kemasyarakatan. Perbedaan terpenting dari pendekatan ekonomi politik dan ilmu ekonomi murni adalah pandangan keduanya tentang struktur kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Ekonomi politik percaya bahwa struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi. Sebaliknya, pendekatan pendekatan ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan di dalam masyarakat adalah given (dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan dalam analisis)(hal ii).

Pendekatan ekonomi politik memusatkan perhatian pada pengaturan kelembagaan yang mengatur interaksi manusia, sehingga analisis ekonomi semakin sensitive terhadap alokasi sumberdaya dan sistemnya, juga preferensi individu. Dalam lintasan sejarah, proses formulasi teori ekonomi politik berbilang sudah sangat lama. Dalam perspektif ini, menurut Clark (1998:21-23) munculnya teori ekonomi dapat dilacak dari periode antara abad 14 dan 16, yang biasa disebut masa “transformasi besar” (great transformation) di Eropa Barat sebagai implikasi dari sistem perdagangan yang secara perlahan menyisihkan sistem ekonomi feodal pada abad pertengahan.

Pada bab 2 buku ini diuraikan tentang pendekatan yang digunakan dalam ekonomi politik. Ada tiga varian penting dalam pendekatan dalam pendekatan ekonomi politik. Ketiga varian itu adalah akonomi politik klasik/neo klasik (Classical/neo-classical political economy), ekonomi politik Keynesian (Keynesian political economy), dan ekonomi politik Marxian (Marxian political economy).

- Periklanan -

Ekonomi politik Klasik dan Neo Klasik dijadikan dalam satu bahasan, karena meskipun terdapat beberapa aspek perbedaan, namun secara prinsip kedua pendekatan ini dibangun atas asumsi yang sama. Ekonomi Politik klasik/neoklasik berakar pada mazhab ekonomi klasik/neoklasik yang menjadi sumber terpenting perumusan ekonomi abad 20 dan 21. Mazhab ini pula yang menjadi cikal bakal sistem ekonomi kapitalis dan dipraktekkan sebagian besar dunia saat ini. Sistem ekonomi kapitalis (kapitalime) tegak oleh empat pilar dasar yang melatarinya (hal.19). Pertama, kegiata ekonomi dalam dalam sistem kapitalis digerakkan dan dikoordinasikan oleh pasar (bebas) dengan instrumen harga sebagai penanda (sinyal). Jika harga dianggap melebihi biaya produksi dan marjin laba, maka itu merupakan sinyal bagi pelaku ekonomi untuk masuk ke pasar dan menambah persediaan (supply) barang/jasa sehingga dapat menurunkan harga; demikian sebaliknya.

Bagi ekonomi politik klasik, harga merupakan elemen penting dalam menjelaskan cara kapitalis menentukan pembagian kerja yang menghasilkan proses persaingan dan meningkatkan perbedaan nisbah antar pelaku ekonomi, demikian dikatakan Gonzales 2016. Kedua, setiap individu mempunyai kebebasan untuk mempunyai hak kepemilikan (property rights) sebagai dasar melakukan transaksi (exchange). Tanpa adanya kepemilikan, individu tidak akan pernah bisa mengeksekusi kegiatan ekonomi. Ketiga, kegiata ekonomi dipisahkan oleh tiga pemilik faktor produksi, yakni pemodal (capital), tenaga kerja (labor), dan pemilik lahan (land). Pemilik modal memperoleh pendapatan dari laba (profit), tenaga kerja dari upah (wage), dan pemilik lahan dari sewa (rent). Keempat, tidak ada halangan bagi pelaku ekonomi untuk masuk dan keluar dari pasar (free entry and exit barriers).

Ekonomi Politik Keynesian (EPK) merupakan kritik lanjutan terhadap ekonomi politik klasik/neoklasik yang menenmpatkan regulasi pasar mandiri (self-regulation market) sebagai instrumen yang dianggap bisa memandu terciptanya kesejahteraan setiap ummat manusia. Padahal dalam pandangan para penganut mazhab Keynesian, ketiadaan regulasi yang diciptakan oleh negara pasti menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya produktif masyarakat tertentu seperti yang disinyalir oleh Caporaso dan Levine, 1992 (Hal. 24). Berpijak pada pandangan inilah, maka pendekatan EPK dalam derajat tertentu menghendaki peran negara dalam aktivitas ekonomi.

Pendekatan Ekonomi politik Marxian (EPM) merupakan kritik terhadap sistem ekonomi pasar (kapitalisme). Pilar kelembagaan kapitalisme tersebut dianggap oleh Karl Marx sangat eksploitatif karena menempatkan tenaga kerja subordinat berhadapatan dengan pemilik modal. Hal ini bisa terjadi sebab dalam kapitalisme pranata pranata faktor produksi selalu terlambat ketimbang percepatan inovasi produksi (teknologi). Dalam terminologi ekonomi, pranata faktor faktor produksi tersebut adalah kelembagaan yang mengatur interaksi antara pemilik modal, tanah, dan tenaga kerja. Dalam masa klasik kuno, kelembagaan faktor faktor faktor produksi lebih banyak menguntungkan pemilik tenaga kerja (budak/slave), sementara pada zaman feodal keuntungan banyak dipungut oleh tuan tanah, dan pada zaman kapitalis saat ini pemegang polis atas profit terbesar adalah pemilik modal.

Buku ini juga dilengkapi uraian tentang Teori Ekonomi Politik, yang membahas tentang Teori Pilihan Publik, Teori Rent Seeking, dan Teori Redistributive Combines dan Keadilan pada Bab 3. Bab- bab selanjutnya menelaah tentang Ekonomi Politik untuk berkaitan dengan kasus-kasus terkini, misalnya Ekonomi Politik Globalisasi, Ekonomi Politik Reformasi EKonomi, Ekonomi Politik Utang Luar negeri, Ekonomi Politik Antidumping, Ekonomi Politik Privatisasi, Ekonomi Politik Sumber Daya Alam, Ekonomi Politik Kemiskinan, Ekonomi Politik Pembangunan Desa, Ekonomi Politik Kasus BLBI, Ekonomi Politik Reforma Agraria, dan ditutup dengan pembahasan Ekonomi Politik Pembangunan dan Etnisitas.

Patutlah kiranya kalau saya mengajak para Ekonom, Dosen dan Mahasiswa FEB, khususnya Jurusan Ilmu Ekonomi (IESP) serta pemerhati issu ekonomi untuk membaca buku ini agar Cakrawala berpikir kita tentang Ekonomi Politik terbuka lebar.

*) Penulis adalah Ketua Jurusan IESP-FEB Universitas Tadulako.

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.