Melanggar, Dua Apotek di Palu Ditutup

- Periklanan -

Ilustrasi

PALU – Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Sulteng akhirnya memberhentikan operasional dua apotek di Kota Palu. Apotek yang ditutup secara resmi itu dianggap melanggar Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 919 tahun 1993 tentang kriteria obat yang diserahkan tanpa resep.

Kepala BPOM Sulteng Safriansyah mengatakan, terhitung mulai 2016, dua apotek yang tidak disebutkan namanya itu, mendapat ketegasan sanksi administratif sesuai Permenkes Nomor 919. Dua apotek ini sebelumnya telah diberi peringatan lebih dahulu, karena ketahuan melanggar apa yang dilarang dalam permenkes. Tapi ternyata pihak apotek masih mengulanginya lagi.

“Apotek tersebut ditutup karena menjual obat tanpa memperhatikan kaidah-kaidah aturan permenkes. Itu sangat melanggar. Sehingga kami memberi ketegasan dengan menutup dua apotek tersebut,” kata Safriansyah kemarin (13/1) di Palu.

Obat yang dijual kedua apotek itu adalah jenis obat keras. Seharusnya pembeli yang datang membawa resep dokter, baru bisa diberikan. Tanpa resep dokter obat tersebut tidak bisa diperjualbelikan. Tapi apa, pihak apotek tetap menjual meski yang datang beli tanpa ada resep dokter.

- Periklanan -

“Apotek tersebut dianggap menyalahgunakan, di mana jenis obat keras dijual bebas tanpa ada resep dari dokter. Ini tidak dibolehkan” jelasnya.

BPOM dalam hal ini, melakukan pengawasan terkait dengan peredaran obat. Mulai dari jumlah obat yang dipesan dan apakah ada resep dokter atau tidak, itu kewenangan lembaganya. “Yang menjadi fokus kami adalah jenis obat keras,” sambung Kepala BPOM Sulteng.

Katanya, jenis obat keras tetap boleh dijual, tetapi penjualannya harus melalui prosedur dan mekanisme yang benar. Jangan sampai penjualan jenis obat keras tidak tepat sasaran. “Ada beberapa jenis obat yang akhirnya disalahgunakan, akibat penjualan bebas yang dilakukan pihak apotek,” ujarnya.

Terkait penutupan dua apotek di Palu, Safrianyah menjelaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan kali ini, bukan berupa sanksi pidana kurungan badan atau denda. Melainkan sanksi administratif dengan cara memberhentikan operasional apotek. Dan BPOM akan terus melakukan pengawasan lebih lanjut. Jika masih ada ditemukan apotek atau apotekernya melanggar, pasti diberi tindakan tegas.

“Sanksi pidana diberikan jika melanggar aturan menjual obat tanpa izin edar atau tidak berdasarkan mutu,” demikian Safriansyah. (jcc/umr)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.