PALU– Kabupaten di Provinsi Sulteng bakal bertambah. Namanya Kabupaten Tampolore yang akan mekar dari kabupaten induknya yakni Kabupaten Poso. DPRD Sulteng telah menyetujui rencana pemekaran kabupaten ini melalui sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sultengn H Aminuddin Ponulele, kemarin (4/4).
Pemprov Sulteng pun mengapresiasi sikap politik DPRD Sulteng. “Kami dari pemerintah provinsi menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan sepenuhnya oleh DPRD Sulteng terhadap rencana pemekaran Kabupaten Tamnpolre yang bersejarah ini. Semoga perjuangan ini dapat terwujud dengan baik, Insya Allah,’’ kata Assisten III Pemprov Sulteng, Mulyono mewakili Gubernur.
Mulyono mengatakan, Pemprov Sulteng bersama Pemerintah Kabupaten Poso induk telah membuat rencana anggaran, guna mendukung perkembangan dan proses pemekaran seraya menunggu pemerintah pusat membuka keran pemekaran daerah otonomi baru (DOB). Anggaran itu untuk pengembangan dan persiapan pemekaran sebesar Rp2 miliar selama tiga tahun berturut-turut, dan untuk kegiatan persiapan Pilkada sebesar Rp1 miliar.
Sidang paripurna kemarin dihadiri warga perwakilan dari enam kecamatan yang berada di wilayah rencana Kabupaten Tampolore. Menurut Ketua Tim Pemekaran Kabupaten konservasi Tampolore, Harry S Kabi, enam kecamatan itu yakni Kecamatan Lore Utara, Lore Timur, Lore Piore, Lore Tengah, Lore Selatan, dan Kecamatan Lore Barat.
“Sedangkan rencana ibukota Kabupaten Tampolore dipersiapakan di Kecamatan Lore Piore,’’ kata Harry.
Delapan fraksi di DPRD Sulteng, yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PDIP, NasDem, Hanura, Amanat Keadilan Sejahtera, dan Kebangkitan Persatuan Bangsa semuanya menyatakan menyetujui dan mendukung rencana pemekaran Kabupaten konservasi Tampolore. “Kami akan mendukung rencana pemekaran Kabupaten konservasi Tampolore hingga di pusat,’’ kata Ketua Fraksi Amanat Keadilan Sejahtera, Suprapto Daeng Situru.
Demikian pula yang disampaikan Ketua Fraksi Kebangkitan Persatuan Bangsa Aminullah BK. Namun ia mengingatkan selain perjuangan politik juga mengedepankan proses administrasi. “Artinya, perjuangan politik juga harus disertai dengan kerapian administrasi untuk memenuhi persyaratan pemekaran. Semua proses step by step harus dilakukan sebaik mungkin agar pemekaran ini lengkap dan paripurna,’’ paparnya.(mch)
