PALU – Momen peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, yang digelar kemarin, dimanfatkan sejumlah mahasiswa di Kota Palu, menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Sulteng, Jalan Sam Ratulangi. Mahasiswa yang tergabung dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) turun aksi bersama masyarakat asal Desa Dongi-Dongi.
Salah satu tuntutannya meminta agar pemerintah harus menyerahkan lahan kelola masyarakat Dong-Dongi seluas 7.200 hektare. Perwakilan warga Dong-Dongi, Rizal menginginkan agar pemerintah secepatnya menyerahkan lahan kelola masyarakat Dongi-Dongi seluas 7.200 Hektare. “Kalau tidak ada lahan bagi petani maka tidak ada buruh tani yang ada di wilayah Dong-Dongi, sebab mata pencarian masyarakat adalah dari sektor pertanian, sehingga kami meminta agar secepatnya pemerintah membebaskan lahan seluas 7,2 ribu hektare,” ungkapnya.
Sementara Koordinator lapangan Zilkifli menyampaikan, kondisi konkrit masyarakat Indonesia saat ini, terus mengalami kemerosotan ekonomi, politik, dan Budaya. Paket kebijakan ekonomi IV telah melahirkan PP nomor 78 tahun 2018 tentang pengupahan dalam kenaikan upah setiap tahunnya, belum kesemuanya terlaksana dengan baik.
“Di hari buruh ini Mahasiswa dan warga Dong-Dongi menyuarakan berbagai tuntutan, dan FPR sendiri fokus pada 14 tuntutan, di antaranya pada poin ke lima Tolak Taman Nasional Lore Lindu dan Suaka Marga Satwa Tanjung Santigi Kabupaten Parimo, yang dinilai sudah merampas tanah rakyat,” katanya.
Dirinya juga meminta agar pemerintah dapat menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap rakyat yang memperjuangkan demokratisnya, serta cabut SK Menhut nomor 99 tahun 2005 tentang penetapan Suaka Marga Satwa Tanjung Santigi. “Kami juga menolak pemancangan tapal batas beton oleh BPKH di tanggal 7 Mei 2018 di Tanjung Santigi,” kata Zulkifli. Massa yang berjumlah sekitar ratusan orang ini pun, usai menggelar orasi, membubarkan diri dengan tertib, dengan pengawalan aparat kepolisian dibantu TNI yang berjaga. (who)
