Masyarakat Laroue Duduki Kantor DPRD Morowali

- Periklanan -

Ruang Tamu Kantor DPRD dipadati masyarakat Laroue, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali Senin (10/7). (Foto: Moh. Faisal)

MOROWALI-Atas pemberhentian sementara Kepala Desa (Kades) Laroue, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali bernama Mariajang oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali beberapa pekan yang lalu, puluhan masyarakat Laroue mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morowali pada Senin (10/7).

Kedatangan puluhan masyarakat beserta Kades yang diberhentikan sementara, yakni Mariajang tersebut, dikarenakan mendapat undangan dari pihak DPRD Morowali guna membahas nasib Mariajang yang diberhentikan sementara dari Desa Laroue itu. Alhasil, mulai pukul 08.00 wita kemarin ruang tamu DPRD Morowali diduduki puluhan masyarakat Laroue dikarenakan lambatnya proses pertemuan berlangsung.

Masyarakat yang datang karena pro terhadap Mariajang, mulai dari anak muda baik pria dan wanita hingga orangtua pun rela menunggu berjam-jam untuk memperjuangkan Mariajang tetap menjabat sebagai Kades Laroue. Dan masyarakat yang berjumlah kurang lebih 80 orang itu, meminta kepastian dari pihak DPRD Morowali terkait pelanggaran hukum apa yang telah dilanggar oleh Mariajang.

- Periklanan -

“Kami ini, sudah keempat kalinya diundang DPRD untuk membahas kelanjutan jabatan saya. Sebelumnya, tiga undangan pertemuan selalu dibatalkan pihak DPRD tanpa alasan yang jelas. Tapi, untuk yang keempat kalinya ini saya beserta masyarakat yang pro dengan saya tidak bakalan pulang sebelum masalah ini terselesaikan,”tegas Mariajang di ruang tamu DPRD Morowali.

Dalam pertemuan bersama pihak DPRD Morowali kata Mariajang, dirinya akan menuntut dua hal. Yang pertama, dia menuntut harus diaktifkan kembali sebagai Kades Laroue. Sebab, pemberhentian dirinya sebagai Kades Laroue tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku karena dirinya merasa tidak melanggar peraturan tentang Desa.

“Tuntutan kedua, saya mau berhentikan anggota BPD yang tidak proaktif dengan saya. Sebab, mereka memberhentikan saya tidak sesuai dengan aturan yang ada di Desa. Terus nomor surat pemberhentian saya tidak ada, dan lima anggota BPD di Desa Laroue itu tidak menyetujui kalau saya diberhentikan sementara sebagai Kades Laroue. Jadi, merekalah yang pantas diberhentikan dan diproses secara hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Sementara itu ketua Komisi I DPRD Morowali dari partai Demokrat yakni Irwan Arya mengatakan, bahwa saat ini pihaknya ingin terlebih dahulu membahas secara internal terkait pemberhentian sementara Mariajang sebagai Kades Laroue. Sebab, tuntutan yang dilayangkan masyarakat Desa Laroue yang tidak pro terhadap Mariajang hendak dipastikan kebenarannya.

“Berikan kami waktu, untuk membahas pokok permasalahan ini. Kami akan secepatnya melakukan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan yang terbilang cukup besar ini, secara mekanisme dan peraturan yang berlaku,”ujarnya.(fcb)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.