Masyarakat Diimbau Tidak Beli Tanah di Bibir Sungai

- Periklanan -

Ilustrasi(@jabar.pojoksatu.id)

PALU – Meski sudah ada aturan mengenai larangan mendirikan bangunan di jarak 15 meter dari bibir atau sempadan sungai, namun masih ada saja pihak yang tak menghiraukan. Selain mendirikan bangunan, lahan kosong dekat sempadan sungai juga diperjualbelikan.

Seperti yang terjadi di Jalan Ki Hajar Dewantara, Palu. Salah satu perusahaan properti ternama di Kota Palu, memasang pengumuman menjual tanah kavling yang berada di bibir sungai. Sontak saja, Pemerintah Kota Palu Palu melalui dinas terkait langsung mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak membeli tanah yang berada kurang dari 15 meter dari bibir sungai.

“Kami dari dinas tidak akan mengeluarkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan, red) jika lokasinya berada kurang dari 15 meter dari bibir sungai. Makanya jangan membeli tanah tersebut, karena tidak akan diizinkan untuk mendirikan bangunan di lokasi itu,” warning Sekretaris Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan (DPRP) Kota Palu, Aspah, dihubungi Senin (6/3).

Dikatakan, bisa saja perusahaan properti tersebut menjual tanah  itu. Namun tidak akan ada gunanya jika dibeli oleh pihak tertentu. Karena secara otomatis tidak bisa mendirikan bangunan di situ. Makanya kata dia, masyarakat jangan membeli tanah yang bermasalah seperti itu. Meski demikian, pihaknya tidak bisa melarang proses jual beli tanah itu.

- Periklanan -

“Masyarakat juga tahu, kalau  lokasi yang berada kurang dari 15 meter, tidak akan keluar IMB-nya. Tidak akan ada masyarakat yang mau beli tanah dekat sungai begitu,” tambah Aspah.

Lurah Besusu Timur, Riel Efisin Tadondo mengatakan hal serupa. Kata dia, jika memang ada pembangunan tanpa IMB di dekat bibir sungai, maka pihaknya akan melakukan pembongkaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aturan IMB-nya sudah jelas dan tegas, melarang mendirikan bangunan atau sejenisnya di jarak kurang dari 15 meter.

“Kalau ada penertiban dari tata ruang, jika tidak ada legalitasannya akan dibongkar. Walaupun itu perusahaan. Tanpa ganti rugi lagi. Karena memang sudah ada aturannya tidak bisa membangun di jarak 15-17 meter dari sungai,” ucapnya.

Sang lurah mengungkapkan, pihaknya sudah menerbitkan beberapa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) terhadap beberapa masyarakat yang meminta agar kepemilikan tanah mereka bisa dilegalitaskan. Dengan alasan untuk menghindari adanya percekcokan antar pihak terkait. Dan menurutnya, SKPT yang diterbitkan digunakan masyarakat untuk jual beli tanah.

“Masalah penerbitan SKPT ini sebenarnya belum terlalu kuat sebagai hak kepemilikan. Hanya untuk melegalitaskan hak mereka, bahwa memang mereka yang memiliki. Karena kalau tidak dilayani, mereka (masyarakat) juga akan protes,”kata Lurah Besusu Timur. (saf/cr9)

 

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.