Massa LS-ADI Sebut Polda-Kejati Lempar Tanggung Jawab

- Periklanan -

PALU – Puluhan pendemo dari Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) mendatangi Polda Sulteng dan DPRD Sulteng serta Kejati Sulteng, Selasa (4/9) kemarin. Satu tuntutan mereka, agar aparat hukum, menuntaskan kasus dugaan korupsi pembangunan Asrama Haji Palu.

Dugaan kasus korupsi yang terjadi pada Asrama Haji Kota Palu sampai saat ini belum ada kejelasan dari pihak Polda Sulteng maupun Kejati Sulteng, padahal anggaran APBN yang dikucurkan terhadap pembangunan itu sangat besar, yaitu Rp 43,6 miliar tahun 2017.

“Jika melihat masa kerja untuk menyelesaikan pembangunan  itu hanya dibutuhkan waktu 180 hari, namun pembangunan yang dimulai sejak tanggak 22 Juni 2017 lalu seharusnya telah selesai pada 31 Desember 2017,” kata Koordinator Aksi LS ADI, Sukirman, saat orasi.

Sebelumnya ada sebuah pernyataan dari pihak Polda Sulteng, yang mengatakan bahwa kasus asrama haji akan menjadi prioritas dan segera dituntaskan. Dan penyelidikan oleh Polda Sulteng akan diselesaikan setelah masa kontrak pembangunan selesai yaitu 1 Januari 2018, akan tetapi sampai hari ini tidak ada kejelasan soal kasus tersebut.

- Periklanan -

“Justru sampai saat ini yang terjadi hanya saling lempar bola antara Polda Sulteng dan Kejati Sulteng, di saat kami tanyakan kejelasan kasus ini, pihak Kejati nyatakan kasus tersebut telah ditangani Polda Sulteng, sebaliknya pernyataan Polda Sulteg nyatakan kasus itu sudah dilimpahkan ke Kejati Sulteng,” kata Sukirman.

Masa aksi menduga bahwa penanganan kasus ini disengaja ditutup-tutupi oleh pihak Polda Sulteng dan Kejati Sulteng. Sehingga apabila merujuk dari pernyataan Polda yang akan memulai di 1 Januari 2018, maka sesuai regulasi yang mengatur prosedural penyelidikan, harusnya kasus ini sudah terselesaikan pada April 2018 lalu. “Karena waktu penyelidikan sesuai dengan Perkap nomor 12 tahun 2019 pasal 31 dan 32 penyelidikan yang digunakan untuk penyelesaiaan kasus tersebut selama 120 hari,” ujarnya.

Tidak hanya di Polda Sulteng dan Kejati Sulteng, massa aksi juga mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulteng. Namun di tempat tersebut, mereka hanya menyampaikan tuntutannya dan tidak meminta tanggapan dari para anggota legislatif yang sudah siap menerima para massa aksi. (who)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.