alexametrics Masih Kecewa dengan Kinerja Kontraktor dan Vendor Huntap – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Masih Kecewa dengan Kinerja Kontraktor dan Vendor Huntap

Kemen PUPR Lanjutkan Pembangunan Huntap di Sirenja

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

DONGGALA-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan pembangunan hunian tetap (Huntap) untuk masyarakat terdampak bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Mengutip pernyataan Direktur Rumah Khusus Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Johny Fajar Sofyan Subrata, mengatakan huntap tahap 1B senilai Rp 110,07 miliar tersebut akan dibangun di tiga lokasi yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala (Pasigala).

“Kami akan kembali melanjutkan program pembangunan huntap bagi masyarakat di Sulteng,” ungkapnya melalui siaran pers saat itu, Selasa 13 Oktober 2020 yang lalu.

Huntap pascabencana Sulteng beserta prasarana dasar kavling unit tahap 1B tersebut, dibangun oleh Kepala Satuan Non-Vertikal Tertentu (SNVT) Perumahan Sulteng dengan PT. Waskita Karya selaku kontaktor.

Menurut Johny, pembangunan huntap sangat diperlukan untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa, tsunami, serta likuifaksi pada 28 September 2018.

Dia berharap kepada pelaksana pembangunan di lapangan untuk mematuhi 3T yakni tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran.

“Huntap tahap 1B ini nantinya dibangun sama dengan pembangunan tahap 1A menggunakan konsep Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha),” tutur Johny.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II Suko Wiyono didampingi Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Sulteng Rezki Agung mengatakan total hunian pada pembangunan huntap 1 B direncanakan 1.005 unit.

Untuk itu, pihaknya akan berupaya agar selain proses pembangunan di lapangan berjalan dengan baik, juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta menjalankan proses administrasi dengan baik.

Sementara itu Relawan Pasigala bencana Sulteng, Moh. Raslin, dalam rilis pers yang dikirim ke redaksi mengungkapkan kekecewaannya kepada kontraktor pelaksana melalui beberapa vendor yang masih mengabaikan mutu dan standar kelayakan.

Tim Forum Pemuda Kaili Bangkit FPK-B Sulteng Moh. Raslin, bersama Ardin Silimpole dan Moh. Faisal melakukan monitoring dan pemantauan di sejumlah lokasi pembangunan Huntap terlihat belum adanya tanda-tanda yang signifikan di beberapa lokasi pembangunan seperti Kelurahan Balaroa, Desa Wani Lumbupetigo, Desa Tanjung Padang dan Desa Lompio. Padahal sudah memasuki bulan keempat atau sekitar 125 hari kalender, terhitung dari penandatanganan kontrak kerja 9 Oktober 2020 sampai dengan berita ini diturunkan belum terlihat adanya progres dan kemajuan pencapaian tuntas pekerjaan.

“ Kami mensinyalir adanya dugaan main mata stakeholder atau pemangku kepentingan terkait pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) seperti Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P), Satuan Non-Vertikal Tertentu (SNVT), konsultan, projeck manager, kontraktor pelaksana dan vendor, “ ungkap Moh. Raslin.

“Betapa tidak dugaan konspirasi para pemangku kepentingan ini secara terang terangan menggunakan beberapa jenis material yang tidak bermutu diantaranya penggunaan aksesoris dan batako, “ tambahnya.

Penggunaan aksesoris dan batako yang tidak bermutu dapat berakibat fatal pada struktur dan kondisi bangunan karena wilayah Sulteng sepanjang tahun 2020 diguncang 1.317 kali gempa.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Palu menyebutkan, patahan atau sesar Palu Koro masih mendominasi terjadinya gempa di wilayah ini. Dia menyebutkan, dari 1.317 kali gempa tersebut, BMKG Geofisika Palu mencatat sebanyak 59 kali guncangan yang signifikan dirasakan oleh masyarakat. Ribuan gempa tersebut juga didominasi oleh gempa dangkal yang terjadi sekitar 1.070 kali.

“ Dapat dipastikan jika struktur bangunan tidak didukung oleh aksesoris electroplating galvanis dan bahan material yang tidak layak, akan berakibat fatal bagi bangunan. Hal ini yang sering kami gaungkan agar instansi terkait meningkatkan pengawasan dan mutu kontrol (pengawasan), “ tegasnya.

Ketua Dewan Perlindungan Hukum dan HAM Forum Pemuda Kaili Bangkit (FPK-B) Sulteng, Moh. Raslin, meminta dukungan bagi warga terdampak bencana di Pasigala karena mengungkap dugaan konspirasi dalam proses rehab rekon bukan soal yang sepele, tetapi membutuhkan keberanian, dan sumber daya manusia (SDM) yang matang, serta konsekuensi yang tinggi.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.