Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Masih Ditemukan Penggunaan Aksesoris Tidak Berkualitas

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

DONGGALA-Pembangunan lanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pasca bencana di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tahap 1B sebanyak 1.005 unit yang diduga dilaksanakan oleh perusahaan BUMN selaku kontraktor pelaksana, memasuki bulan ke 5 (lima) atau telah berjalan selama 150 hari kalender pasca penandatanganan kontrak kerja terhitung 9 Oktober 2020 sampai saat ini belum terlihat adanya kemajuan pencapaian target. Disejumlah lokasi belum adanya progres yang signifikan. Lokasi pembangunan seperti di Desa Lompio dan Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja, Desa Wani 1 dan Wani 2 Kabupaten Donggala, dan Desa Pombewe Kabupaten Sigi.

Tim Forum Pemuda Kaili Bangkit (FPK-B) Sulteng yang menelusuri permasalahan ini menemukan sejumlah dugaan konspirasi atas keterlambatan pembangunan ini.

“Betapa tidak. Kucuran dana Rp 110,7 miliar dari kontraktor pelaksana turun ke vendor, alias dari subkon ke subkon. Sampai lagi ke subkon, ibarat makan daging aplikator tinggal dapat tulang, “tutur Ketua Tim FPK-B Sulteng, Moh. Raslin.

Menurutnya, regulasi yang diatur oleh Kementerian PUPR untuk proyek maha besar ini mulai dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), petunjuk pelaksanaan (Juklak), petunjuk teknis (Juknis) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) semua produk aturan yang mereka buat tersebut pada implementasi pelaksanaannya di lapangan ibarat menegakan benang basah.

“ Mulai dari kualitas sertifikasi aplikator, kebanyakan tukang-tukang yang dipakai aplikator hampir semua tidak bersertifikat, kurikulumnya pun sudah usang alias tidak mengikuti perkembangan zaman, cetakan atau moulding banyak yang tidak standar ukuran dan materialnya. Hal ini berakibat aplikator merugi dan selalu salah, contoh kasus ratusan aplikator yang lahir di Aceh, Pulau Nias dan Lombok hampir semua gulung tikar dan kapok bangun Risha. Padahal teknologi ini paling pantas untuk alam Indonesia yang rawan gempa dan bencana alam, khususnya Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala (Pasigala), “ bebernya.

Dikatakan Raslin yang saat itu didampingi Afdal seorang jurnalis senior, faktor tersebut di atas sangat menghambat target pencapaian pembangunan karena para vendor dan aplikator sangat berhati-hati dalam memanagemen dan meminimalisir dana yang sangat terbatas.

Moh. Raslin juga mengatakan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan, Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu tidak ada kepedulian untuk memotivasi aplikator dengan program pemulihan ekonomi nasional yang sudah lama dinanti-nanti disaat pandemi Covid-19. Padahal program pemulihan ekonomi nasional sengaja diciptakan untuk menggerakkan ekonomi akar rumput disituasi ekonomi masyarakat yang sulit pasca bencana.

“ Salah satu contoh pembangunan huntap tahap 1A sebanyak 630 di Desa Pombewe Sigi, Gawalise Palu dan Kavaya Donggala tahun 2019-2020 yang lalu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan satuan Kerja Non Vertikal tertentu serta kontraktor pelaksana dalam hal ini BUMN hanya mengumpulkan panel-panel yang tidak berkualitas didatangkan dari Lombok, mereka gunakan bangun huntap tahap 1A di Palu, “ ujarnya.

Seharusnya, tegas Raslin lagi, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan BP2P, Satuan Non-Vertikal Tertentu dan kontraktor pelaksana menciptakan lapangan kerja bagi warga terdampak dalam menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Karena PEN tersebut sangat bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha. Program PEN diharapkan dapat memperpanjang nafas UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia dan warga Pasigala pada khususnya.

“Harapan warga terdampak dalam hal ini penerima manfaat untuk mendapatkan hunian tetap permanen yang berkualitas sepertinya masih jauh panggang dari api, “ tandasnya.(tim)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.