Masih Banyak Pelanggaran Dilakukan Lembaga Penyiaran

- Periklanan -

Komisioner KPID Sulteng saat melakukan keterangan pers laporan kerja selama satu tahun, di kantor AJI Palu, Jumat (29/12). (Foto: Wahono)

PALU – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat angka pelanggaran penyiaran selama 2017 sebanyak 684 pelanggaran dilakukan 3 TV lokal dan berjaringan, serta 22 radio yang ada di Kota Palu yang rata-rata melanggar tentang pasal klasifikasi usia dalam suatu program acara yang wajib dicantumkan.

“Berlaku terhadap pasal yang sama dalam P3SPS itu harus tertulis jelas di sudut kanan atas, ada lembaga penyiaran yang mencantumkan itu tapi biasa di sudut kanan bawah, ada juga berpindah ke kiri atas, ada juga yang 10 menit pertama ada, selebihnya sudah tidak ada, hilang, nanti sudah mo habis acara baru muncul lagi, tetapi di P3SPS itu dia ada di sudut kanan atas dan selam tayangan itu berlangsung,” terang Ketua KPID Sulteng Haris Aziz saat melakukan konferensi pers di Kantor AJI Palu Jalan Rajawali, Jumat (29/12).

Untuk radio, dia menyebutkan pihaknya meminta saat acara dimulai penyiar yang bertugas harus menyampaikan bahwa acara ini untuk klasifikasi pendengar usia berapa, harus diingatkan dari awal, kemudian berikutnya pasal 55 tentang surat tanda lulus sensor, yang masih banyak ditemukan di TV, TV lokal berjaringan yang tidak mencantumkan izin sensor film atau pada acara-acara yang diambil melalui kerja sama dengan rumah produksi (PH) yang seharusnya surat tanda lulus sensor tersebut dicantumkan di awal acara.

- Periklanan -

Selanjutnya, superlatif ialah pasal yang mengatur tentang etika dalam iklan yang mengatur tidak boleh menayangkan iklan yang berlebihan, seperti ada satu produk obat bisa menyembuhkan misalnya 99 penyakit dan itu terlalu berlebihan yang berurusan dengan ruang publik. “Kami meminta untuk tidak menayangkan iklan-iklan yang melebih-lebihkan produknya karena sangat melanggar,” kata Hariz.

Selain itu termaksud tinggi pelanggarannya ialah masih ada muatan kekerasan dalam penayangan iklan yang mencapai 88 pelanggaran. Muatan kekerasan ini seperti tayangan ceceran darah yang klasifikasi muatan kekerasan, misalnya pada film, meski bekas tembakannya sudah betul diblur tetapi ceceran darahnya masih terlihat.

“Itu bagi kami masih masuk klasifikasi kekerasan. Begitupun radio, yang mengiklankan layanan masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mendengarkan dialog kekerasan, seperti membentak, suara tangisan terisak-isak seperti sedang dipukuli, suara teriakan anak dan sebagainya yang menggambarkan suasana kekerasan yang sedang terjadi,” tutur Hariz.

Sementara Masbait Lenusa selaku Kabid Perizinan, mengharapkan agar untuk para pelaku usaha penyiaran baik TV kabel, Radio yang belum memiliki perizinan segera mengurus persyaratan izin, karena masih banyak usaha penyiaran yang dikatakan masih Ilegal. “Saya harap dari pihak kepolisian dapat melakukan penertiban TV kabel, dan Radio yang belum memiliki izin penyiaran. Karena di wilayah Sulteng masih banyak yang ilegal, terutama di wilayah Banggai,“ ujarnya. (cr6/who)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.