alexametrics Maryani Sudah Melapor ke Menpan RB – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Maryani Sudah Melapor ke Menpan RB

BKD Sulteng Sebut Akan Menangani Kasus Perselingkuhan AB dan OA

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

TOUNA-Kasus perselingkuhan dan nikah siri dua pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Touna kini terus mendapat sorotan dari berbagai pihak. Kali ini tanggapan resmi dari Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Disiplin Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Moh. Zulmi Fiskana, pada Rabu kemarin (7/7).

Disaat yang bersamaan, di hari Rabu kemarin, isteri AB salah seorang pejabat yang diduga berselingkuh dengan oknum pejabat di Pemkab Touna yakni OA baru saja menjalani permintaan keterangan sebagai saksi atas penggrebekan yang terjadi di sebuah rumah di Desa, Uemolingku, Ampana, pada Kamis malam (24/6) pekan lalu. Isteri AB, Maryani Y. Rani memenuhi undangan Polres Touna untuk memberikan keterangan.

Kemudian, Maryani juga telah membuat sebuah surat laporan yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) di Jakarta, yang isinya meminta kepada Menpan RB untuk menindaklanjuti kasus perselingkuhan setelah terjadinya penggrebekan di sebuah rumah di BTN Uemolingku Ampana Kabupaten Touna, dan nikah siri yang dilakukan oleh suaminya berinisial AB dengan seorang perempuan berinisial OA. Kedua oknum yang berselingkuh ini adalah PNS di Pemkab Touna agar diberikan sanksi tegas atas perbuatannya berdasarkan aturan hukum yang berlaku untuk PNS.

Surat ke Menpan RB ini ditembuskan kepada Gubernur Sulteng, Kepala BKD Sulteng, Bupati Touna, Kepala BKPSDM Touna dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Touna.

Namun, sebelum kita mengetahui apa saja yang ditanyakan polisi dan apa jawaban serta sikap dari Maryani di kepolisian, kita memahami dulu tanggapan dari Kasubid Disiplin BKD Sulteng Moh. Zulmi Fiskana.

Kepada Radar Sulteng, Moh. Zulmi Fiskana menjelaskan, semua aturan soal pernikahan dan perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) selalu mempedomani dan berangkat dari PP 10 yang mengatur tentang perizinan pernikahan dan perceraian PNS.

Bahwa seorang PNS dilarang hidup bersama diluar nikah tanpa ikatan yang sah. Terkait nikah siri PNS, aturan untuk PNS perempuan dilarang menjadi isteri kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi kalau OA nikah dengan Kepala Bidang (Kabid) Bappeda Kabupaten Touna, berinisial di AB tapi dia sendiri punya isteri. Kedua-duanya harus dihukum hingga pemecatan.

“ Yang disebut disitu di aturan ini PNS perempuan, bukan PNS lakilaki. Seorang PNS perempuan dilarang menjadi isteri kedua, ketiga dan seterusnya. Nah kasus OA ini kan isteri kedua, karena isteri AB melapor, ini hak isterinya melapor, “ ungkap Moh Zulmi.

Bila hasil pemeriksaan Pemkab Touna dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Touna, itu terbukti nikah siri, maka pemberhentiannya cuma satu yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS.

“ Yang lakilaki itu juga kalau dia menikah harus mendapat izin dari pimpinan. Kalau tidak ada akan kena sanksi, “ ujarnya.

Menurutnya Pemkab Touna harus membentuk Tim Pemsus pemeriksaan BAP, yang terdiri dari atasan langsung, BKD, Inspektorat, satuan pemeriksaan dan pejabat lain yang ditunjuk bisa Bagian Hukum, atau yang memiliki keterkaitan dengan kasus ini. Tapi bila terbukti dan hukumannya tidak sesuai dilanjutkan lagi ke BAKN yang memiliki kewenangan terhadap standar dan prosedur.

“ Kalau misalnya hukumannya nikah siri hanya diturunkan pangkatnya, itu kan hukumannya tidak sesuai. Jelas di PP 53 juga mengatur, dengan ancaman hukumannya. Ketika PP 30 dicabut sekarang PP 53. Kalau ASN isteri kedua harus diberhentikan, kalau berdasarkan PP 45 yang mengatur izin perkawinan dan perceraian sangat jelas dan tegas, “ sebutnya.

Dijelaskan Zulmi, dalam kasus ini perselingkuhan juga dikategorikan sebagai perzinahan, apalagi sudah nikah siri, kedua-duanya masuk dalam ranah hukum pidana. Mengenai tindakan hukuman kepegawaian, kata Zulmi itu kembali kepada PPK dalam hal ini Bupati Touna.

“ Dalam kasus ini, kewenangannya kan ada di PPK, yakni Bupati Tojo Unauna. Kalau mau ditindak tegas yah harus ditindak tegas, “ ujarnya.

Dikatakan Zul lagi, kalau di polisi dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, langkah pertama yang harus dilakukan adalah diberhentikan sementara dari ASN. “ Hal ini dimaksudkan, supaya yang bersangkutan fokus menghadapi kasusnya, “ bebernya.

Nah, hasil Pemsus, membeberkan semua hasil pemeriksaan menyatakan terbukti yang bersangkuatan yang dilanggar ini, hukumannya misalnya 1 ini. Harus dieksekusi oleh Bupati. Hukumannya misalnya dibebaskan dari jabatan. Otomatis kalau dia tersangka dia hartus diberhentikan sementara, dan dipotong 50 persen gaji. Sambil inkracht, bisa lanjut, bisa SP3, tidak lanjut di kepolisian, prioritas Sprindik.

“ Jadi BKD harus bekerja minta Sprindiknya, penetapan status hukumnya, “ urai Zulmi, bahwa begitu mendengarkan sebuah kasus terjadi kepada seorang ASN maka BKD langsung bergerak dan menghubungi pihak-pihak terkait di bidang hokum antaralain kejaskaaan atau kepolisian, dsb.

Misalnya statusnya apa ini, tersangka, yah 20 hari ditahan. Tersngka itu bukan harus ditahan. Ketiaka dia ditetapkan sebagai tersangka. Dia tidak ditahan itukan tahanan kota. Penanguhaan itu kan ditahan.

Zulmi juga menegaskan, kasus ini sudah sampai ke tangan Gubernur maka BKD Sulteng akan menangani kasus ini untuk kita lanjuti. BKD akan memeriksa para saksi yang mengetahui kasus ini, terutama isterinya yang melaporkan adanya perbuatan perselingkuhan dan nikah siri ini.

“ Kalau nikah siri ini terbukti walaupun dibawa sampai ke tingkat banding ke Bapeg juga tetap kalah, seandainya Bupati memberhentikan ASN yang bersangkutan, “ tegas Zulmi.

Banding administrasinya ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapeg) di Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Disini lembaga banding kalau keberatan dengan hukuman pemecatan. Tetapi kalau terbukti nikah siri, ini yang paling melanggar. Hukuman dikenakan kepada kedua-duanya.

Sementara itu, sebuh sumber media ini, menyebutkan isteri AB Maryani Y Rani telah mengadukan suaminya ke BKD dan kepada Gubernur Sulteng, dan sudah menyurat kepada Bupati sebagai PPK. Surat pengaduan Maryani disertai bukti-bukti bahwa AB dan OA telah melakukan nikah siri yang dilangsungkan di Kota Palu atas desakan keluarga OA.

Maryani selaku isteri AB, dalam keterangannya hanya memberikan tambahan soal apa yang dilihatnya dan disaksikannya saat suaminya digrebek polisi.

Ini keterangan Maryani di Polres Touna, secara tertulis, “ Saat itu saya jualan gas di pangkalan kios Oyen, saya lihat suami saya di tempat jualan nasi goreng (gerobak). Dia datang ke saya dan tanya saya sudah selesai jualan. Saya jawab belum, masih ada mau jual ke Labuan. Pulang dari jualan saya tanya anak-anak, ayah sudah pulang? Mereka jawab belum pulang. Setelah itu suami saya sudah pulang sudah basah dengan membawa 1 bungkus bakso, dan setelah itu suami saya terus memakannya. Setelah itu, dia ganti baju hanya pakai baju kaus dan switer tidak pake jaket. Dia pamit mau ke rumah pa Abun, anggota DPRD ada urusan anggaran proyek. Malam itu saya keluar belikan anak saya makanan. Hujan-hujan naik bentor tapi saya tidak tau kenapa seluruh tubuh saya gugup dan gemetaran, tidak tau kenapa saya suruh bentor antar saya ke BTN kakanya. Sesampainya di BTN saya kaget lihat motor saya diparkir di rumahnya kakanya, karena suami saya mengaku ke rumahnya pak Abun. Saya tidak berani masuk karena rumah itu gelap hanya lampu teras yang menyala. Jadi untuk mengamankan diri saya langsung melapor ke Polsek Ampana. Saya didampingi 3 (tiga) orang Polisi melakukan penggerebekan. Dan mendapati perempuan selingkuhannya berinisial OA berduaan dengan AB di dalam rumah. Karena rumah itu kosong sekitar pukul 10 malam.”

Yang menarik kemarin terjadi di kantor BKPSDM Touna. Setelah memberikan keterangannya di Polres Touna, Maryani singgah sebentar di kantor BKPSDM, juga memenuhi undangan BKPSDM katanya ada penambahan keterangan yang harus ditandatangani.

Namun Maryani justeru tidak menandatanganinya, karena dia melihat redaksi dari pemberian keterangan itu sudah berubah, dan menjebak.

Maryani tetap bersikukuh enggan memberikan tandatangannya terhadap BAP di BKPSDM Touna. Karena ia melihat adanya pergeseran permasalahan. Sehingga Maryani tidak memberikan tandatanganan persetujuan atas hasil permintaan keterangan di BKD Touna.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.