alexametrics Marak Pembalakan Liar di Morowali – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Marak Pembalakan Liar di Morowali

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Industri Hasil Hutan (PPIHH) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Hasanudin Mangge, menyesalkan adanya pembiaran oleh aparat kehutanan dan institusi yang berwenang untuk melakukan pengawasan kehutanan di Kabupaten Morowali.

Dia melihat, kesemrawutan ini disertai dengan pembiaran yang dilakukan oleh aparat mulai dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum), kepolisian dan Dinas Kehutanan sendiri. Menurutnya, sudah dari hulu dan ke hilir kasus seperti ini terjadi.

“ Dari hulu saja asal usul kayunya itu dengan modus hutan rakyat, atau memakai nota angkutan, dengan dasarnya sertifikat. Masuk dari Kendari pakai Nota Angkutan masuk ke Morowali tidak ada pengendalian dari aparat berwenang, “ kata Hasanudin Mangge, kepada Radar Sulteng, Kamis (22/06/2022).

Selain itu tidak ada satupun petugas yang membuktikan bahwa dokumen itu legal atau resmi. Menurut pengamatan pihaknya bahwa itu adalah illegal, terjadi pembalakan liar. Tidak sesuai dengan Undang-undang kejahatan kehutanan, yaitu Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

“Ini perlu disikapi, saya merasa dirugikan sebagai ketua PPIHH Sulteng. Anggota saya ini yang justeru punya industri resmi yang terdaftar di Dinas Kehutanan dan di BKPMD Sulteng malah mereka tidak mendapat suplayer bahan baku, “ ucapnya.

Diungkapkannya pasar komoditi hasil hutan itu ada dua, yaitu untuk memenuhi kebutuhan lokal di daerah pengembangan kawasan industri pertambangan di Morowali sangat luar biasa. Kebutuhan pembangunan, sehingga kayu-kayu itu tidak dapat dikendalikan, baik itu kehutanan, maupun Gakkum.

“ Saya melihat Gakkum itu tidak maksimal, dalam upayanya mencegah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, “ tegas Hasanudin.

Disebutkannya, pembiaran dari tugas pengawasan itu karena Dinas Kehutanan provinsi itu sudah tidak diberi anggaran untuk melakukan tugas pengawasan di lapangan. Tetapi yang diberi anggaran adalah Gabungan Penegak Hukum (Gakum) itu sendiri. Karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat Direktorat Jenderal (Irjen) yang bertugas khusus untuk mengawasi, melindungi, dan mengendalikan hasil hutan.

“ Tetapi saya melihat kinerja dari Gakkum itu hanya berdasarkan delik aduan dari masyarakat. kalau ada laporan baru mereka turun. Sebenarnya filosofi daripada Gakkum ini adalah mereka harus mencegah. Bukan nanti sudah terjadi pelanggaran baru turun bertindak, “ paparnya.

Dikatakannya, kelemahan dalam permasalahan ini Dinas Kehutaanan Sulteng tidak diberi anggaran APBD I oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng. Mestinya kalau Sulteng mau terhindar dari pembalakan liar maka minimal satu kabupaten itu dikasih anggaran Rp 500 juta, dalam rangka kabupaten menangani dan mengendalikan pembalakan liar.

“ Hari ini tidak ada dukungan dana untuk Dinas Kehutanan. Makanya, ketika DInas Kehutanan ditanya, pasti dikatakan sebuah persoalan itu sudah dilimpahkan ke Gakkum, “ bebernya.

“Olehnya itu, saya sebagai Ketua PPIHH Sulteng, merasa sangat prihatin. Dan ini akan menutup kontribusi anggota saya kepada daerah. karena mereka tidak bisa kerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Sangat ironis dengan kondisi sekarang, justeru yang diperkenankan bekerja sekarang ini adalah yang illegal, “ tandasnya.

Ia lalu menyebut pembiaran itu dilakukan oleh berbagai pihak diantaranya oknum dari Kepolisian, Kehutanan, dan isntansi yang lain. Karena itu kata dia, pembiaran-pembiaran yang dilakukan oleh oknum harus dibahas dan duduk satu meja oleh pejabat terkait di provinsi dan kabupaten.
“ Hari ini, yang marak kejadian pembiaran itu di Kabupaten Morowali, “ tegas Hasanudin Mangge.

Mengapa marak terjadinya pembalakan liar secara besar-besaran di Morowali, karena kebutuhan bahan baku kayu begitu tinggi, khususnya untuk pembangunan lokal. Kayu berkelas dijual ke sebuah perusahaan tambang yang sedang beroperasi saat ini di Morowali.

“ Padahal setahu saya perusahaan tambang itu bekerja hanya untuk mengekspolrasi nikel. Terus mengapa mereka bekerja untuk kayu, “ ujarnya menanyakan terjadinya kasus pembalakan liar di Morowali.

Celakanya lagi kata Hasanudin, nikel itu diletakan bersamaan di dalam kapal. Dengan pengaturan, kayu di bawah dan nikelnya di atas. Dengan alasan kayu itu untuk lapisan coil nikel.

“ Investigasi kita di lapangan bahwa kayu-kayu berkelas itu disisihkan di ruangan tertentu yang rata-rata pengiriman itu dilakukan per triwulan, antara 500 sampai dengan 900 meter kubik. Ini sudah berlangsung sejak tahun 2017, “ paparnya.

Padahal di Morowali saat ini sudah ada Bea Cukai, tetapi tidak ada pemberitahuan barang ekspor kayu. Mestinya Bea Cukai harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 tentang Pengenanaan Pasjak Ekspor Barang, yaitu dimana antara diameter 1.000 sampai 4.000 itu pajak ekspornya 5 persen sampai 15 persen. Terus, kalau di ketebalan kayu tu di atas 4.000 milimeter atau 4 cm ke atas, atau bantalan itu sudah pasti kena ekspor.

“Ini menurut predisksi kami kalau begini terus kerugian engara sanghat luar biasa. Diperkirakan sudah ratusan miliar pejak ekspor kayu ini tidsk bisa dideteksi. Saya mempertanyakan dimana Bea Cukai berada. Mana fungsi mereka. Masa harus menunggu pemberitahuan ekspor barang dulu. Harusnya dia cegah. Ini barang kena pajak. Jangan dikirim atau dimasukan dalam kapal. Semi bantalan kayu ini mau dibawa kemana. Karena tata niaganya telah diatur oleh negara, “ sebutnya.
Harapannya, dia meminta bila ingin industri berkembang di Sulteng maka harus ada pencegahan. Sudah ada Undang-undangnya tetapi pencegahannya tidak ada. Ini harus dijabarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah.

“ Kalau alasan tidak ada anggaran yang silakan ajukan anggarannnya. SDupaya penagwasan itu efektif di lapangan dan tidak tumpang tindih dengan Gakkum itu sendiri.

“ Karena saya melihat personel Gakkum itu sedikit. Hanya bisa bekerja bila ada delik aduan saja baru turun, “ ucapnya.

Dia juga berharap kegiatan ekspor kayu secara legal dan menggairahkan perekonomian seperti dulu.

“ Gubernur harus berpikir sekarang supaya kita ekspor lagi seperti dulu, “ pungkasnya.

Dikonfirmasi Kepala Seksi (Kasie) Wilayah II Balai Gakkum Sulawesi, Subagyo, menjelaskan, bila ada statemen atau pernyataan yang menyoroti tugas Balai Gakkum belum maksimal, karena telah melakukan pembiaran di sebuah wilayah kehutanan, misalnya di Kabupaten Morowali terserah saja orang menilai.

Sebab menurut Subagyo, untuk mencapai kata maksimal Balai Gakkum dalam bekerja harus dibackup atau didukung oleh instansi lainnya seperti Dinas Kehutanan, kemudian di kabupaten ada Polres dan Polsek. Gakkum tidak bisa bekerja sendirian butuh juga kontribusi pihak lain dalam penegakan aturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini.

“ Kami tidak bisa bekerja sendiri, di kabupaten kami dibantu oleh petugas kami, misalnya dalam pengelolaan pengawasan di kawasan konservasi, di luar itu ada Dinas Kehutanan dari KPH-nya, “ ujarnya.

Dikatakan Subagyo, pihaknya bekerja berdasarkan pengaduan. “ Secara global kami sudah berupaya. Penyidik kami hanya empat. Untuk skop besar di Sulteng ini ada beberapa kasus yang kami tangani seperti di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), dari pengaduan masyarakat kami telah menyita dua alat berat ekskavator di Desa Sipayo dan Desa Sigenti, “ kata Subagyo.

“ Kemudian ada juga kasus yang telah kami tangani dan saat ini sudah dalam proses sidangnya, pemodalnya dari Sulawesi Selatan (Sulsel), sudah kami tahan. Dan hari Selasa kemarin ada juga kasus yang sudah P21, ada dua kasus. Kalau dikatakan pembiaran terserah. Kami hanya punya 30 personel, “ ungkapnya.

Dirinya menyebutkan Balai Gakkum masih penya banyak keterbatasan, karena itu harus dibantu oleh institusi lainnya termasuk Polri dan Polsek.

“Pada prinpsipnya kami maksimalkan dulu tugas kami. Ada pengaduan kami tindaklanjuti, “ tegasnya.

Dijelaskannya lagi, bahwa Balai Gakkum Wilayah II Sulawesi dalam menjalaknan tugas pengawasannya dibagi dua tim, yaitu di Mamuju Sulawesi Barat, dan di Kota Palu Sulawesi Tengah. Apalagi pusat Gakkum itu berada di ibukota Provinsi.

“ Untuk meminimalisir kasus-kasus pembalakan liar seperti ini saya butuh dari APH lainnya, juga dari teman-teman media. Insya Allah kami akan melakukan tugas itu. Kondisinya saat ini Balai Gakkum Sulawesi berada di ibukota provinsi, 30 personel 22 di Palu, dan 8 personel di Mamuju, “ pungkasnya.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.