PALU – PLN area Palu kembali jadi sorotan. Jumat (2/6) kemarin sekitar pukul 14.00 Wita, puluhan massa turun ke jalan menyoroti pelayanan yang diberikan perusahaan pelat merah tersebut. Terutama di Ramadan 2017 ini, komitmen PLN Palu dianggap rendah dalam memberi penerangan kepada pelanggannya.
Kekecewaan warga Palu terhadap PLN berujung di Kantor DPRD Sulteng Jalan Sam Ratulangi siang kemarin. Sebelum berdialog dengan wakil rakyat, puluhan pendemo yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Kota Palu (AMPKP) melakukan orasi di depan Kantor DPRD Sulteng. Bahkan sepanjang jalan menuju gedung wakil rakyat tersebut, mereka menyampaikan rasa kecewa karena listrik sering padam di bulan Ramadan.
Di antara puluhan massa yang turun demo, ada salah satu sosok yang cukup menyedot perhatian masyarakat Palu dan pengendara yang melintas. Dia adalah mantan Wali Kota Palu dua periode (2005 hingga 2014) H Rusdy Mastura alias Bung Cudi. Mengenakan kemeja putih dan topi haji warna putih, Cudi tampak berada di kerumunan massa yang mendemo PLN siang itu.
Para pendemo membawa beberapa lembar spanduk yang isinya bernada kecewa dan kecaman terhadap PLN. Dari atas mobil pick up dengan menggunakan pengeras suara, beberapa orator silih berganti menyampaikan uneg-uneg dan kritikannya terhadap pelayanan PLN Palu, yang menyuplai listrik di wilayah Palu, Sigi, Donggala, hingga Parimo.
Selaku pimpinan aksi, Abdul Rauf menyatakan, mewakili masyarakat Palu dan sekitarnya, mereka berharap agar PLN Palu dapat memenuhi pasokan listrik selama Ramadan. Apalagi saat ini, komitmen PLN membangun pembangkit listrik tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Sulteng saja. Di mana sistemnya sudah ter-interkoneksi hingga ke Provinsi Sulawesi Selatan. Terlebih lagi dengan kehadiran PLTA Sulewana di Poso, cukup membantu suplai listrik PLTU Panau dan PLTD Silae yang telah beroperasi sebelumnya memenuhi pasokan listrik untuk di Palu.
“Sekarang ini, ada rencana lagi pihak PLN menghubungkan sistem kelistrikan di Pulau Sulawesi. Itu cukup bagus. Dengan beroperasinya PLTA Sulewana Poso, pertumbuhan konsumsi listrik di Kota Palu dan daerah sekitarnya naik hingga 20 persen,”sebut Abdul Rauf dalam orasinya.
Harusnya, dengan adanya pencapaian-pencapaian tersebut, pelayanan yang diberikan berbanding lurus. Tak terjadi lagi byer pet listrik. Sebab, daya yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan. “Menurut informasi yang kami terima, sistem kelistrikan di daerah kita ini memiliki cadangan daya sebesar 15 megawatt dari beban puncak yang mencapai 135 megawatt. Ketersediaan pasokan listrik PLTA Sulawena sekitar 60 megawatt, PLTU 54 megawatt, serta PLTD Silae juga puluhan megawatt, sudah mencukupi. Itu sudah memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga, perkantoran, toko, dan perusahaan-perusahaan di daerah ini. Akan tetapi, kenapa sampai sekarang terutama di Ramadan ini, listrik masih sering padam total,” sesal Abdu Rauf yang diamini demonstran lainnya.
Olehya itu, AMPKP Kota Palu menuntut PT PLN area Palu untuk tidak melakukan pemadaman listrik lagi selama Ramadan. Pendemo juga mendesak pimpinan serta anggota DPRD Sulteng untuk menghearing pimpinan PLN Palu terkait kebijakan mereka yang masih saja melakukan pemadaman listrik di Ramadan ini.
“Apabila pemadaman listrik masih saja terjadi, kami akan menggelar aksi lagi. Kami tidak lagi ke sini, tapi langsung ke Kantor PLN Palu di Jalan Kartini untuk meminta pertanggung jawaban dari pimpinan PLN. Olehnya, tolong perhatikan pasokan listrik selama Ramadan. Pastikan aman dan lancar,“ teriak Amir Sidik, orator lainnya pada demo hari itu.
Usai menyampaikan tuntutan, massa aksi diterima oleh beberapa anggota DPRD Sulteng di ruang rapat utama untuk berdialog. Yang menerima mereka yakni Wakil Ketua I DPRD Sulteng Dr Alimudin Paada, didampingi beberapa anggota DPRD Sulteng.
Saat berdialog dengan anggota dewan, mantan Wali Kota Palu Rusdy Mastura yang ikut berdemo menyampaikan beberapa hal sekaitan masalah kelistrikan di Kota Palu dan sekitarnya. Kata dia, masalah listrik saat ini memang menimbulkan banyak pertanyaan. Padahal, Sulteng memiliki potensi kelistrikan yang cukup besar, selain Sulewana ada juga Surumana.
“Surplus daya terjadi, apabila mesin pembangkit milik PLN (PLTA Sulewena, PLTU Panau, dan PLTD Silae) dioperasikan. Bila mesin dinyalakan semua, maka anggaran subsidi untuk mesin tersebut keluar begitu banyak. Makanya PLN mengalami kerugian. Dan siapa sih yang mau rugi,” katanya.
Setelah berdialog dengan anggota dewan, akhirya disepakati bahwa DPRD Sulteng segera memanggil PLN Palu untuk dihearing. Bahkan pihak PLN Sulsel yang juga menangani daya listrik dari PLTA Sulewena ikut diundang nantinya. “Segera kami panggil PLN untuk hearing,” kata Alimudin di hadapan perwakilan aksi.
Dalam kesimpulan dialog, Alimudin mencatat beberapa poin penting yang akan dilakukan ke depan (satu minggu sesuai tuntutan massa aksi). Yakni DPRD selain menghearing jajaran manajemen PLN Suluttenggo, juga meminta agar dibentuk Dewan Energi Listrik Daerah. Kemudian, juga mendesak segera memotong birokrasi dari Suluttenggo menjadi PLN Sulteng.
“Maksudnya, supaya birokrasi pengurusan listrik dilakukan secara mandiri dan otonom di Sulteng sendiri. Tidak lagi harus ke Manado yang urusannya jadi panjang, sehingga tidak efisien. Semoga tuntutan ini bisa terwujud,“demikian Alimudin. (cr3/cam/mch)
