Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Mantan Kepala Universitas Terbuka Dituntut 4 Tahun Penjara

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Mantan Kepala Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palu Wira Indra Satya dalam persidangan di PN Palu. (Foto: Antara/Mohamad Hamzah)

PALU –  Terdakwa kasus dugaan korupsi dana wisuda dan UPI (upacara penyerahan ijazah) di Universitas Terbuka, Tahun 2011-2012, Drs Wira Indra Satya M.Kes, kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A/PHI/Tipikor Palu, Selasa (14//2).

Mantan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ UT) Palu ini, menjalani sidang dengan dua agenda sekaligus. Pertama, terdakwa menjalani sidang pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan nota pembelaan dari terdakwa dan dua kuasa hukumnya yakni Andi Makassau SH dan Vikhy SH.

Saat penuntutan, Jaksa yang membacakan surat tuntutan adalah Erlin SH MH. Di hadapan Majelis Hakim, yang diketuai oleh I Made Sukanada SH MH, Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan pidana selama 4 tahun penjara denda Rp50 Juta Subsudier 2 bulan penjara.

Selain itu, dalam amar tuntutan penuntut umum, terdakwa juga dipidana agar membayar uang pengganti sebesar Rp500 juta lebih subsider 2 tahun penjara. “Menyatakan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun,” ungkap Erlin di persidangan.

Tuntutan itu, dilayangkan karena perbuatan terdakwa menurut pertimbangan JPU telah terbukti sebagaimana fakta-fakta sidang atau unsur-unsur di dalam dakwaan subsider. Perbutan terdakwa oleh JPU telah bertentangan dengan Pasal 3 UU tentang tindak Pidana Korupsi. “Pertimbangan yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi,” terang Erlin lagi.

Setelah mendengarkan tuntutan JPU, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan dua kuasa hukumnya untuk membacakan surat pembelaan. Karena pada sidang sebelumnya, majelis telah menetapkan agenda sidang hari itu, adalah pembacaan tuntutan dari JPU serta pembelaan. Ternyata kuasa hukum maupun terdakwa sendiri telah siap dengan nota pembelaannya.

Intinya kuasa hukum terdakwa, menginginkan agar majelis  hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan JPU. Karena, terdakwa sendiri adalah kepala UT yang memang memiliki kewenangan terhadap UT pada saat itu. Sehingga dua surat yang diterbitkan terkait pungutan dana wisuda tersebut, khususnya untuk selisih pembayaran yang melebihi ketentuan rektor, merupakan kebijakan diskresional yang dilakukan Kepala UPBJJ-UT Palu terkait tugasnya dalam mempromosikan Universitas Terbuka dan menjalin kerja sama dengan Pemda.

Kebijakan itu sah karena diawali dengan iktikad baik, dilaksanakan dengan kepatutan, dan hasil akhirnya adalah kemanfaatan. “Secara teknis, terhadap pungutan itu, yang memungut adalah panitia mau tidak mau yang bertanggung jawab adalah panitia,” terang Andi Makassau.

Sementara itu, secara lisan terdakwa Wira di hadapan majelis hakim juga menyampaikan pembelaannya. Terdakwa menyatakan sangat tidak sependapat dan tidak menerima jika Penuntut Umum menyatakan bahwa pertimbangannya hingga menuntut terdakwa, karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Sejak saya membesarkan UT ini, sejak itu saya sangat mendukung  dan menghindarkan terjadinya korupsi di UT. Saya tidak terima jika disebutkan tidak mendukung. Karena itulah yang selama ini saya lakukan di UT, termasuk terhadap fitnah-fitnah yang lebih dulu muncul terkait itu, itupun juga telah kita tindak lanjuti sejak awal,” tandas terdakwa, sembari mengatakan memohon putusan yang seadil-adilnya dari majelis hakim.

Terhadap pembelaan terdakwa dan kuasa hukum, JPU kembali berencana akan mengajukan jawaban atau Replik atas pembelaan dari terdakwa. Untuk itu, majelis hakim kembali menunda persidangan hingga Kamis (16/2).(cdy)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.