Mantan Kepala DKP Poso Ditetapkan Tersangka

Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Tangkap Ikan

- Periklanan -

POSO- Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso menetapkan AR (55), mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Poso, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat tangkap ikan di Dinas DKP Poso tahun anggaran 2016.
Selain AR, penyidik Kejari juga menetapkan tersangka lain, SM (53), yang saat proyek berjalan menjabat sebagai PPTK. “Untuk sementara yang ditetapkan sebagai tersangka adalah AR dan SM,” jelas Kasi Intel Kejari Poso, Eko Nugroho, kemarin sore.
AR yang kini menjabat Kadispora Poso dan SM yang menjabat sebagai salah satu Kabid di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Poso ini ditetapkan sebagai tersangka setelah keduanya menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam yang dimulai sejak jam 09.00 wita.
Karena penyidikan kasusnya masih dikembangkan, maka jaksa tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun keduanya (AR dan SM) belum ditahan.
Jaksa Eko kemudian menjelaskan soal kronologi kasus dugaan korupsi yang menjerat AR dan SM. Katanya, AR dan SM terjerat kasus sangkaan korupsi pada pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat tangkap ikan berupa pengadaan perahu, rompong, cool box ikan dan mesin pendorong pada DKP Poso tahun anggaran 2016. Diduga kuat, proyek ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena diduga fiktif. Dugaan kalau proyek alat tangkap ikan nelayan ini fiktif setelah ditemukan sejumlah bukti di lapangan. Di antaranya, bahwa pengajuan proposal bantuan alat tangkap ikan atas nama kelompok nelayan Bugis Raya adalah diduga fiktif. Karena nama sekretaris dan anggota yang termuat di dalam kelompok nelayan tidak pernah tergabung dalam Kelompok Bugis Raya.
“Bahwa pengadaan perahu, pengadaan rompong, pengadaan cool box ikan dan pengadaan mesin pendorong hanya dikuasai atau digunakan sendiri oleh MAH selaku yang mengatasnamakan sebaga ketua kelompok Bugis Raya,” jelas Eko.
Setelah di croscek lapangan, ternyata antara MAH dan nama-nama anggota kelompok nelayan Bugis Raya tidak saling mengenal.
Bahkan keberadaan MAH selaku yang mengatasnamakan sebagai ketua kelompok nelayan Bugis Raya selaku penerima bantuan saat ini tidak diketahui keberadaannya, termasuk keberadaan Perahu, Rompong, Cool Box Ikan serta Mesin yang telah diterimanya.
Akibat kasus dugaan proyek alat tangkap ikan fiktif ini negara dirugikan lebih dari Rp.270.454.740 (dua ratus tujuh puluh empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
Soal tidak dilakukannya penahanan terhadap AR dan SM pasca ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik yang terdiri dari Kasi Pidsus Andi Suharto, Kasi Intel Eko Nugroho, dan beberapa jaksa penyidik lain berpendapat bahwa penahanan tersangka sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik yang menangani suatu kasus. Setidaknya ada tiga alasan yang harus dipenuhi untuk melakukan penahanan. Takut melarikan diri, takut menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya.
Aturan tersebut tertera dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Ketiga hal tersebut merupakan alasan subyektif. Sementara itu, ada hal obyektif lainnya yang harus dipenuhi,” ujar Eko.
Sebagaimana tertera dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih. “Dengan kata lain, ada pertimbangan bagi penyidik untuk tidak melakukan penahanan jika tak memenuhi unsur-unsur di atas. Tidak selalu dia jadi tersangka lalu langsung ditahan. Penyidik tak hanya mempertimbangkan kasus ini secara obyektif saja, namun juga dari segi subyektifitas,” papar jaksa asal Jawa Timur ini.
Oleh karena itu, jika ada tersangka yang belum ditahan, Eko meminta masyarakat tak perlu bergejolak. Karena kasus tersebut tetap akan dibawa ke pengadilan dan ada ketentuan yang mengatur masalah penahanan. (bud)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.