Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Mantan Kapolres Banggai Dilapor ke Propam

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Masyarakat Tanjung yang didampingi Kuasa Hukum Yulianer Adita Warman SH bersama Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat (FPKR), memperlihatkan bukti imbauan yang di keluarkan Polres Banggai di Kantor AJI Palu, Selasa (1/8). (Foto: Wahono)

PALU Keterlibatan aparat kepolisian yang berperan aktif dalam penggusuran yang dilakukan Panitera Pengadilan Negeri (PN) Luwuk, saat mengeluarkan Imbauan kepada masyarakat yang menempati objek eksekusi untuk meninggalkan tempat, dinilai bentuk tidak profesionalitas Polisi. Imbauan yang ditandatangani Kapolres Banggai saat itu, AKBP Beni Baehaki Rustandi SIK dinilai sebagai bentuk pelanggaran kode etik kepolisian.

Makanya masyarakat Tanjung melaporkan kasus itu ke Bid Propam Polda Sulteng. Kuasa Hukum masyarakat, Yulianer Adita Warman SH bersama Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat (FPKR), serta warga Tanjung, Matene Dg Malewa, Ati Sumiati dan Ode Ais, Selasa (1/8) mendatangi Kantor Alinsi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu dengan menggelar Konferensi Pers.

Ode Ais menilai, langkah yang mereak ambil, yang didampingi pengacara untuk melaporkan mantan Kapolres Banggai sudah tepat. Dimana saat itu, pra eksekusi berlangsung  dengan terlihat jelas bahwa ada perwakilan masyarakat dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan. Kemudian di saat eksekusi pun, ada anggota Polisi memasuki rumah warga dan bahkan menunjuk rumah warga yang layak digusur.

“Kami nilai bukan urusan dari aparat kepolisian, dan saat masuk ke rumah warga, mereka mengimbau masyarakat dengan nada keras. Dan bahkan petugas naik di alat berat,  dan warga tentunya tidak melakukan perlawanan, seakan-akan polisi menjadi eksekutor,“ ungkap Ode Ais, Senin (31/7).

Ode Ais menyatakan, imbauan yang dikeluarkan Polres Banggai tidak sesuai dengan kenyataan, bahwa Kapolres Banggai harus melakukan kajian terlebih dahulu baru melakukan eksekusi, karena Polisi sudah berperan aktif di eksekusi tersebut, padahal yang terlibat itu mestinya PN. “Kapolres Banggai saat itu saat menerima surat dari PN Luwuk, langsung merespon tanpa melakukan kajian sosial untuk dampak selanjutnya,” ulasnya.

Masyarakat juga akan melaporkan seluruh lembaga negara yang ikut serta melakukan penggusuran, seperti Sat Pol PP dan Panitera PN Luwuk. “Kami juga akan melaporkan instansi lain selain Polres Banggai,” sebut Kuasa Hukum Yulianer Adita Warman SH.

Sementara Kabid Humas Polda Sulteng, AKBP Hari Suprapto membenarkan adanya laporan tentang pelanggaran disiplin atau kode etik berupa dugaan ketidakprofesionalitas yang dilakukan oleh AKBP Benni Baehaki Rustandi SIK yang sekarang menjabat sebagai  Ir Bid Ops Itwasda Polda Sulteng, dan saat ini masih dalam tahap proses administrasi.  “Laporan itu masih dalam tahap Administrasi,” ungkapnya melalui telepon.(who)

 

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.