Portal Berita Online koran Harian Umum Radar Sulteng. Berbasis di Palu, Sulawesi Tengah dan merupakan Jaringan Media Jawa Pos National Network (JPNN)

Mantan Kadis DKP Poso, Andi Rifai Ditahan di Rutan Palu

Untuk Kepentingan Proses Sidang Tipikor

PALU – Buntut dikeluarkannya surat penetapan pengalihan status penahanan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu, dua terdakwa yakni, Ir Andi Rifai M.Si dan Sartiman Mbeo M.Si terancam merayakan Idul Fitri di dalam Rumah Tahanan (Rutan), Palu. Kedua terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat tangkap ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Poso Tahun 2016 silam, resmi menjadi tahanan Hakim.
Dua terdakwa itu yakni, mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Poso, Ir Andi Rifai M.Si, dan mantan anak buahnya yakni, mantan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Poso Sartiman Mbeo M.Si. Kini keduanya, hampir sepekan telah berada di hotel prodeo, yakni pada Rutan Klas II A Palu.
“Jadi sejak dibacakan penetapannya, keduanya sudah berada di dalam Rumah Tahanan. Karena penetapan pengalihan status penahanan itu terhitung sejak tanggal 22 Mei 2019,” ungkap Lilik Sugihartono SH MH, Humas Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu, ditemui Radar Sulteng kemarin.
Lanjut Lilik sapaan akrabnya, penetapan pengalihan status penahanan tersebut menjadi kewenangan dari majelis hakim yang mengadili, jika suatu perkara itu telah dilimpahkan di Pengadilan. Terhadap Andi Rifai dan Sartiman Mbeo, sebelum perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, kedua terdakwa jadi tahanan penuntut umum yakni, tahanan Kota, sejak tanggal 26 April 2019 sampai tanggal 15 Mei 2019.
Namun sejak kasusnya dilimpahkan di Pengadilan, dan resmi menjadi tahanan majelis hakim sejak tanggal 15 Mei 2019 – 13 Juni 2019.
“Hanya pengalihan status penahanannya, baru dilakukan sejak sidang perdana dihelat tanggal 22 Mei 2019, dan tetap terhitung sampai tanggal 13 Juni 2019. Pertimbangan majelis hakim diantaranya guna kepentingan pemeriksaan di persidangan, serta adanya kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi,” tutur Lilik.
Sudah hampir sepekan kedua terdakwa katanya, berada di Rutan Klas II A Palu, sejak adanya penetapan. Majelis hakim yang mengadili keduanya dan yang mengeluarkan penetapan pengalihan penahanan tersebut I Made Sukanada SH MH. Dalam surat penetapan, I Made Sukanada tegas memerintahkan JPU segera melaksanakan penetapan itu, dan memerintahkan agar salinan penetapan pengalihan status penahanan tersebut disampaikan kepada terdakwa dan keluarganya.
Karena penetapan itulah, kedua terdakwa dipastikan akan merayakan hari raya Idul Fitri, di dalam Rutan Klas II A Palu. Pasalnya sejak menjalani sidang perdana, kedua terdakwa baru akan kembali menjalani sidang lanjutan setelah Idul Fitri, tanggal 10 Juni 2019, sebagaimana penetapan majelis hakim.
Diperoleh informasi, kasus yang menjerat mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Poso, Ir Andi Rifai M.Si bermula dari proposal permohonan bantuan alat perikanan kelompok nelayan bugis raya, dari Kecamatan Kayamanya, Kabupaten Poso. Proposal tersebut sudah disertai pengurusnya, ketua hingga anggota. Saat itu pula dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di DKP Poso ada program pengembangan perikanan tangkap dalam kegiatan pendapingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap, terdapat belanja barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat antara lain.
Pegadaan rumpon sebanyak 1 paket, seharga Rp 175 juta pengadaan mesin ketinting 1 paket seharga Rp 175 juta Kemudian pengadaan perahu 1 paket seharga Rp 30 juta, dan pengadaan cool box ikan sebanyak 1 paket seharga Rp 20 juta. Dalam perjalanannya, terdakwa selaku KPA, bersama PPTK, memanfaatkan proposal permohonan kelompok nelayan bugis raya untuk menguntungkan diri sendiri.
Dengan cara seolah-olah membuat kelompok nelayanan itu, benar-benar menerima bantuan alat perikanan tangkap tersebut, padahal semua itu tidak pernah terjadi, karena pengadaan itu tidak pernah dilakukan. Tetapi kemudian para terdakwa membuat berita acara serah terima barang, dan semua administrasi pertanggung jawaban pengadaan itu, seakan akan benar-benar terjadi dan seakan akan benar telah diterima oleh kelompok nelayan bugis tersebut. Sementara diketahui kelompok nelayan bugis raya tidak pernah menerima bantuan itu, dan kelompok ini sejak awal tidak memenuhi syarat menjadi penerima bantuan itu. “Akibat perbuatan terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama Sartiman Mbeo telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 275.000.000 juta,” kata Andi Suharto SH.
Karena itu perbuatan para terdakwa diancaman dan dijerat, Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) Ke-1 KUHP. “Kemudian Subsidair Pasal 3 Juncto Pasal 18 UURI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) Ke-1 KUHP,” tandas Andi Suharto. (cdy)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.