Mantan Kadis dan Kabid DKP Poso Ditahan

Ditetapkan Hakim Saat Sidang Perdana Kasus Tipikor Bantuan Nelayan

- Periklanan -

PALU – Sidang perdana dugaan tindak pidana korupsi yang dijalani mantan Kepala Dinas (Kadis) Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten Poso, Ir Andi Rifai M.Si, bersama mantan anak buahnya yakni, mantan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Poso Sartiman Mbeo M.Si, di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu, Rabu (22/5) kemarin, menjadi hari pertama bagi keduanya dijebloskan ke tahanan untuk menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan).
Karena majelis hakim yang memimpin persidangan, usai pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada hari itu, langsung mengeluarkan dua penetapan sekaligus yang berisikan pengalihan status penahanan kedua terdakwa yakni, dari tahanan kota menjadi tahanan Rutan. Terdakwa Andi Rifai, dan Sartiman Mbeo di pesakitan karena terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan alat tagkap ikan berupa, pengadaan perahu, rompong, cool box ikan dan mesin pendorong di Kabupaten Poso tahun 2016 silam.
“Mengingat Pasal 23 ayat (1), (2) Jo. Pasal 22 KUHAP (UU. No 8 Tahun 1981). Menetapkan mengalihkan penahanan terdakwa Andi Rifai dari tahanan kota menjadi tahanan rutan di Palu, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai tanggal 13 Juni 2019, memerintahkan penuntut umum untuk melaksanakan penetapan ini,” tutur I Made Sukanada SH MH, ketua majelis hakim yang memipin persidangan ketika membacakan penetapan bagi terdakwa Andi Rifai.
Pertimbangan majelis hakim mengalihkan status penahanan kedua terdakwa guna kepentingan pemeriksaan di persidangan. Selain itu memperhatikan jarak yang cukup jauh antara kota tempat terdakwa dilakukan penahanan kota dengan tempat pengadilan yang menyidangkan perkara terdakwa. Serta adanya kekhawatiran bahwa kedua terdakwa akan melarikan diri atau merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 KUHAP. “Maka itulah dipandang perlu untuk mengalihkan penanahan terdakwa dari penahanan kota menjadi penahanan di rumah tahanan negara,” sebut I Made Sukanada.
Sementara itu, dalam dakwaan, sebagaimana dibacakan Penuntut Umum Andi Suharto SH, bahwa dalam kasus pengadaan alat tagkap ikan berupa, pengadaan perahu, rompong, cool box ikan dan mesin pendorong di Kabupaten Poso tahun 2016 silam, terdakwa Andi Rifai selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), sementara Sartiman Mbeo, selaku PPTK dalam kegiatan itu.
Awalnya DKP Poso kala itu, menerima proposal permohonan bantuan alat perikanan kelompok nelayan bugis raya, dari Kecamatan Kayamanya, Kabupaten Poso. Proposal tersebut sudah disertai pengurusnya, ketua hingga anggota. Saat itu pula dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di DKP Poso ada program pengembangan perikanan tangkap dalam kegiatan pendapingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap, terdapat belanja barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat antara lain.
Pegadaan rumpon sebanyak 1 paket, seharga Rp 175 juta pengadaan mesin ketinting 1 paket seharga Rp 175 juta Kemudian pengadaan perahu 1 paket seharga Rp. 30 juta, dan pengadaan cool box ikan sebanyak 1 paket seharga Rp. 20 juta. Dalam perjalanannya, terdakwa selaku KPA, bersama PPTK, memanfaatkan proposal permohonan kelompok nelayan bugis raya untuk menguntungkan diri sendiri.
Dengan cara seolah-olah membuat kelompok nelayanan itu, benar-benar menerima bantuan alat perikanan tangkap tersebut, padahal semua itu tidak pernah terjadi, karena pengadaan itu tidak pernah dilakukan. Tetapi kemudian para terdakwa membuat berita acara serah terima barang, dan semua administrasi pertanggung jawaban pengadaan itu, seakan akan benar-benar terjadi dan seakan akan benar telah diterima oleh kelompok nelayan bugis tersebut. Sementara diketahui kelompok nelayan bugis raya tidak pernah menerima bantuan itu, dan kelompok ini sejak awal tidak memenuhi syarat menjadi penerima bantuan itu. “Akibat perbuatan terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama Sartiman Mbeo telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 275.000.000 juta,” kata Andi Suharto SH.
Karena itu perbuatan para terdakwa diancaman dan dijerat, Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) Ke-1 KUHP. “Kemudian Subsidair Pasal 3 Juncto Pasal 18 UURI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) Ke-1 KUHP,” tandas Andi Suharto. (cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.