Mantan Dirut Perusda Terbukti Bayar Gaji Sendiri

- Periklanan -

PALU – Pidana tujuh tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 6 bulan kurungan, itulah hukuman yang dituntutkan jaksa Asmah SH MH kepada terdakwa korupsi Henning Mailili SE, dalam sidang tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu, Rabu (18/4) kemarin.

Mantan Plt Dirut Perusda Sulteng ketika menjalani sidang pembacaan tuntutan dari JPU, kemarin. (Foto: Mugni Supardi/Radar Sulteng)

Henning Mailili merupakan mantan Pelaksana Tugas (Plt), Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (Perusda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) atau PT. Pembangunan Sulteng. Dia dipesakitan karena dugaan korupsi penyalahgunaan dana penyertaan modal Perusda Sulteng tahun 2015-2016.

Kala itu, total anggaran penyertaan modal Perusda sebesar Rp 2.4 miliar. Tuntutan pidana yang dibacakan jaksa Asmah bersama rekannya Ariati SH, karena perbuatan Henning Mailili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3, jo Pasal 18, UU Nomor 31 tahun 1999, yang ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal memberatkan yang menjadi pertimbangan tuntutan JPU dari perbuatan terdakwa terdiri dari beberapa poin. Diantaranya perbuatan terdakwa telah menciderai amanat yang diberikan Pemerintah Provinsi Sulteng. Dia selaku Direksi/Plt  Dirut PT. Pembangunan Sulteng malah tidak berperan dan mendukung pemerintah daerah dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian daerah sebagaimana tujuan pendirian Perusda. “Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Sulteng,” kata Asmah SH

Sedangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan meringankan dalam tuntutan JPU, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa berlaku sopan dipersidangan. Selain kesimpulan mengenai hal memberatkan dan meringankan, dalam surat tuntutan banyak terurai fakta persidangan yang menjadi pertimbangan hukum bagi penuntut umum dalam mempidanakan terdakwa.

Fakta-fakta itu pada pokoknya yang membuktikan perbuatan Henning Mailili telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Plt Dirut dikala itu, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadi kerugian Negara.

“Dana penyertaan modal, yang dikelola terdakwa selaku Plt Direktur Utama PT. Pembangunan Sulteng, tidak berdasarkan Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan (RKAP), maupun Rencan Anggaran Biaya (RAB) perusahaan PT Pembangunan Sulteng,” ungkap Asmah.

- Periklanan -

Diterangkan Asmah , selaku Plt Dirut Perusda Sulteng terdakwa terbukti tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Dewan Komisaris PT Pembangunan Sulteng. Sehingga Dewan Komisaris tidak mengetahui pencatatan atau pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran perusahaan. Akibatnya,  pemanfaatan dana penyertaan modal tidak terarah dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

“Begitu juga fakta yang terungkap, bahwa saat penarikan dana penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sulteng ke Perusda. Terdakwa melakukannya secara langsung dari rekening PT Pembangunan Sulteng, tanpa adanya proses verifikasi maupun validasi atas pengeluaran uang tersebut,” cetusnya.

Sementara mengenai proses pencairan dana penyertaan modal Perusda Sulteng, telah diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bukan hanya itu, diamanatkan mengelola dana penyertaan modal, terdakwa malah memindah bukukan dana Rp 500 juta dari rekening PT Pembangunan Sulteng ke Rekening BNI Cabang Palu tanpa sepengetahuan Dewan Komisaris.

“Saat pemeriksaan Henning Mailili SE menolak memberikan rekening koran PT. Pembangunan Sulawesi pada dua Bank tersebut,” jelas Asmah membacakan pertimbangan hukum atas tuntutannya.

Paling parah dari fakta hukum yang menjadi pertimbangan tuntutan JPU adalah selaku Plt Dirut Perusda terdakwa seenaknya membayar gajinya sendiri. Total temuan dari pembayaran gaji itu Rp 828 juta. Kelebihan atas gaji yang tak wajar itu ditemukan sebesar Rp 668 juta dari gaji sesungguhnya yang harus diterima terdakwa. Terdakwa juga membayarkan gaji yang tidak sesuai ke dua dewan komisioner. Total gaji yang dibayarkan Rp 225 juta kelebihan dari itu sebesar Rp 112,5 juta.

“Pembayaran gaji itu sendiri dilakukan terdakwa tanpa mempedomani ketentuan Peraturan Gubernur Sulteng No : 584/37/PD.Adm.Ekon-G.ST/2015 tanggal 09 Januari 2015, tentang Gaji Direksi dan Komisaris PT Pembangunan Sulteng,” terang Asma.

Selebihnya lagi dari perbuatan terdakwa yang terbukti menyimpang adalah dana Perusda tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk pengembangan usaha PT Pembangunan Sulteng, sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan anggaran dasar PT Pembangunan Sulteng. Fakta-fakta hukum diatas itulah yang kemudian membuktikan kalau perbuatan Henning Mailili terbukti bersalah melanggar dakwaan Subsidair, dan merugikan Negara sebesar Rp 874.319.210.

“Menghukum terdakwa untuk membayar ganti kerugian Negara sebesar Rp 874.319.210, subside 1 tahun dan 9 bulan penjara,’ tandas Asmah.

Sementara keuangan negara sebesar Rp 112.500.000, kelebihan pembayaran gaji yang dibayarkan terdakwa untuk dua dewan Komisioner menurut pertimbangan tuntutan JPU, adalah menjadi tanggung jawab saksi Hajir Hadde dan Helmy Yambas. Atas tuntutan itu kuas hukum terdakwa Moh Amin SH menyatakan akan mengajukan pembelaan secara tertulis. “Kita akan ajukan pledoi yang mulia,” kata Amin SH menjawab pertanyaan dari ketua majelis hakim Ernawati Anwar SH MH. (cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.