Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Mantan Dirut PDAM Donggala Praperadilankan Kejati

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU – Meski berada di balik jeruji besi, terdakwa dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran PDAM Uwelino Donggala tahun 2016, Arifin Abdul Rahim, masih dapat melakukan upaya hukum  sekaitan dengan perkara yang menjeratnya.

Melalui kuasa hukumnya, Elvis DJ Katuwu, mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM Donggala itu tengah mempraperadilakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu.

Rabu (1/11), sidang permohonan praperadilan Arifin dimulakan. Sejatinya, sidang praperadilan digelar sehari setelah tim penuntut umum Kejati Sulteng, Selasa (31/10), melimpahkan berkas perkara korupsi yang menjerat Arifin ke pengadilan untuk disidangkan.

Sidang praperadilan dipimpin hakim tunggal, Agus Safuan Amijaya SH MH. Agendanya pembacaan gugatan. Tim kuasa hukum Kejati Sulteng (termohon) diwakili jaksa Muhammad Tofan dan Ariati. Gugatan praperadilan pemohon diajukan Elvis DJ Katuwu ke majelis hakim sepakat dianggap dibacakan.

Sidang praperadilan akan dilanjutkan hari ini  (2/11) dengan agenda tanggapan dari termohon atas gugatan praperadilan pemohon. Ditemui usai persidangan, Elvis selaku kuasa hukum Arifin menjelaskan, permohonan praperadilan kliennya substansinya menyangkut soal tindakan Kejati Sulteng yang melakukan penyitaan barang bukti terkait perkara yang menjerat kliennya.

“Alasan permohonan praperadilan ini, karena termohon Kejati Sulteng telah mengambil atau menyita 1 satu unit mobil Toyota Fortuner warna hitam No. Polisi DN 583 LA tahun pembuatan 2006. Sesuai bukti hukum surat tanda terima data atau dokumen atau benda tertanggal 08 Agustus 2017 yang ditandatangani Muhammad Tofan SH MH,” jelas Elvis kepada sejumlah media.

Lanjut dial, tindakan Kejati Sulteng sangat bertentangan dan melanggar ketentuan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 38 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 39 ayat 1 huruf a, mengenai penyitaan, dan Pasal 37 ayat 3 serta Pasal 28 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menegaskan harta benda yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana perkara yang bersangkutan itulah yang disita. “Tindakan penyitaan pemohon adalah tindakan yang tidak mengikat dan tidak berdasarkan atas hukum sehingga tindakan pemohon adalah sebagai penyalahgunaan wewenang,” tegas Elvis.

Menyoal mobil Fortuner yang disita, pemohon telah membuktikan bahwa benar membeli mobil itu dengan cara meminjam uang kredit di bank. “Tapi termohon tidak objektif terhadap bukti hukum, sehingga tetap melakukan penyitaan. Sehingga jalan satu satunya pemohon untuk mendapatkan keadilan dengan mengajukan praperadilan. “Tindakan kesewenang-wenangan termohon telah mengakibatkan kerugian bagi pemohon baik materil maupun in materil,” sebut Elvis.

Elvis juga mengatakan, kerugian materi dan in materil sulit untuk dihitung secara rinci dengan nilai uang. Namun demi kepastian hukum berdasarkan ketentuan pasal 95 KUHAP serta PP. No.27 tahun 1983 tetang pelaksanaan KUHAP, pemohon tetap merasa berhak dan beralasan hukum menuntut ganti kerugian kepada termohon sesuai dengan nilai kerugian yang ditaksir sejak isteri dan anak-anak keluarga pemohon tidak dapat memakai mobil tersebut.

“Sejak disita terkait perkara korupsi yang menjerat pemohon pada 08 Agustus 2017, istri dan anaknya tidak lagi dapat menggunakan mobil itu. kerugian sejak saat itu hingga sekarang ini yang berhak pemohon mintakan ganti kerugiannya. Besarnya Rp 20 juta,” tandas Elvis.

Sebagaimana data yang diperoleh Radar Sulteng, pemohon dalam gugatan praperadilannya meminta kepada majelis hakim mengabulkan permohonan praperadilan. Menyatakan secara hukum bahwa mobil yang disita termohon adalah milik pemohon yang dibelinya dengan cara kredit, bukan memperolehnya dengan perbuatan pidana sebagaimana disangkakan.

Kemudian menyatakan tindakan termohon adalah bertentangan dengan hukum dan tidak berdasarkan hukum. Dan menyatakan penyitaan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Serta pemohon meminta majelis hakim agar menghukum termohon membayar kerugian kepada pemohon sejumlah Rp 20 juta, serta memerintahkan termohon agar segera mengembalikan dan menyerahkan kembali mobil tersebut. (cdy)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.