Mantan Dirut PDAM Donggala Dihukum 3 Tahun

- Periklanan -

PALU–Pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa Arifin Abdul Rahim, jauh lebih rendah dari tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). Bahkan hukumannya turun melebihi setengah dari tuntutan jaksa.

Mantan Direktur PDAM Donggala Arifin Abdul Rahim mengikuti sidangdi PN Palu. (Foto: cdy)

Dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu, Kamis (15/3) kemarin, mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Donggala, Arifin Abdul Rahim, diganjar 3 tahun penjara, denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan kurungan. Serta hukuman pidana tambahan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 98 juta lebih subsider 6 bulan penjara.

Sebelumnya JPU menuntut Arifin yang dijerat korupsi dana operasional PDAM Donggala tahun 2016, 8 tahun penjara, denda Rp  100 juta subsider 4 bulan dan tuntutan uang pengganti sebesa Rp 657,5 juta subsider 1 tahun penjara.

Dalam sidang pembacaan putusan itu terdakwa Arifin didampingi kuasa hukumnya Winda Kusnadi SH. Walau ketua majelis hakim Elvin Adrian SH MH, menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti besalah, tetapi terdakwa Arifin sangat bersyukur dengan pidana yang diganjarkan tersebut. “Alhamdulillah, hukuman itu ternyata lebih rendah,” tutur Arifin, usai sidang.

- Periklanan -

Putusan majelis hakim yang tidak sependapat dengan pembuktian serta tuntutan JPU tersebut, setelah melalui perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) di antara majelis hakim. Meski terjadi perbedaan pendapat, tetapi majelis hakim pada dasarnya sama menyatakan kalau perbuatan terdakwa terbukti bersalah.

“Kebijakan yang dikeluarkan terdakwa sebagai dirut PDAM Donggala, bertentangan dengan ketentuan UU yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara atau perekonomian negara,” sebutnya.

Perbuatan terdakwa berdasarkan fakta dan pembuktian dipersidangan terbukti memperkaya dirinya sendiri, dan merugikan negara, Rp 700 juta lebih. Meski hakim anggota I dan II, berbeda pendapat dengan ketua majelis hakim.

Dua hakim anggota membuktikan kalau berdasarkan fakta dan pembuktian dipersidangan perbuatan terdakwa Arifin memenuhi unsur-unsur sebagaimana dakwaan subsider pasal 3 UU tindak pidana korupsi.

Putusan majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa Arifin melanggar ketentuan dakwaan subsider. Berbeda dengan tuntutan JPU yang membuktikan perbuatan terdakwa Arifin terbukti sebagaimana dakwaan primer. Atas putusan majelis hakim terdakwa, penasehat hukum dan tim JPU diberikan kesempatan selama 7 hari.

Apakah pikir-pikir, menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding. Jaksa M Tofan SHMH yang ditemui usai sidang, kepada koran ini masih menyatakan pikir-pikir terhadap putusan majelis hakim. “Penuntut umum masih pikir-pikir dulu,” tandasnya.(cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.