Manipulasi Data TKA, Longki Marah ke Investor

- Periklanan -

PARIMO  –  Polemik Tenaga Kerja Asing (TKA) membuat Gubernur Sulteng, Drs Longki Djanggola angkat bicara. Ditemui saat menghadiri kegiatan di Kabupaten Parimo, ia menjelaskan peran dari Pemprov Sulteng.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Dajnggo. (Foto: Iwan)

Longki menjelaskan bahwa maksud dari Perpres 20 ingin mengatur penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia.

“Cuma memang kelihatannya dalam pelaksanaannya ini bermasalah. Khususnya di dalam pengawasan,”jelasnya.

Ia mengatakan, mengapa bermasalah ? Karena Perpres tersebut mengaturnya terlalu birokratis. Ia mencontohkan berapa Rencana Penempatan Tenaga Asing (RPTKA) yang diminta oleh investor tersebut diminta melalui Kemenaker.

“Oleh Kemenaker kemudian memutuskan sekian. Tetapi kami di daerah tidak mengetahui berapa banyak yang disetujui,” ungkap Longki, saat berkunjung ke Parimo.

Artinya menurut mantan Bupati Parimo dua periode tersebut bahwa koordinasi yang masih kurang. “Kami hanya disuruh jaga, tapi menjaganya seperti apa?,”kata dia.

Imigrasi di Sulteng saja kata Longki, baru tahun ini berfungsi di Morowali. Sehingga bagaimana mengawasinya?. Sementara TKA ada yang masuk dari Kendari dan Sulawesi Selatan.

- Periklanan -

“Bagaimana cara mengawasinya ? Coba ajari saya,” tuturnya.

Longki juga sangat menyayangkan masih ada perilaku dari para investor yang memanipulasi data. Seperti yang ditemukan oleh Ombudsman, bahwa banyak TKA buruh kasar,  yang seharusnya menjadi porsinya tenaga kerja lokal, diambil oleh TKA.  “Itu yang menjadi persoalannya,” tandasnya.

Kedepannya Pemprov akan meningkatkan pengawasan. Pihaknya juga sudah beberapakali berusaha mendeportasi TKA. Namun hanya terkait izin, misalnya tidak ada izin tinggal, kerja yang ditemukan.

Akan tetapi, persoalan kualifikasi tenaga kerja itu yang tidak ditemukan, tidak diketahui. “Biasanya data-data mereka pakai masuk ke Indonesia, padahal sebenarnya dia (TKA) tenaga kerja kasar. Tapi mungkin di dalam form pendaftaran dia pakai seolah-olah dia tenaga skill,”paparnya.

Masih terkait TKA, khususnya di Morowali, saat dikonfirmasi usai pelantikan dua orang Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Sulteng, Kamis kemarin, Longki mengaku tak paham dengan tudingan anggota Komisi IX DPR-RI, Irma Suryani, kalau Pemerintah Provinsi Sulteng dalam menangani TKA terkesan ‘hanky panky’ dengan investornya, saat menjadi peserta diskusi di Indonesia Lawyer Club (ILC), dengan tema Hari Buruh, Selasa malam (1/5).

“Morowali, saya sampaikan kepada Gubernurnya usir, deportasi. Tapi apa yang terjadi, nggak dilakukan pak Karni. Hanky panky dengan investor, Pemdanya. Tidak ditindak. Tidak diusir. Harusnya Pemdanya usir. Pemdanya diam saja, “ papar Irma saat itu.

Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, justru balik bertanya apa itu hanky panky. “Saya tak tahu apa itu hanky panky. Hanky panky itu apa, “ ujarnya.

Hari ini, Jumat (4/5), dijadwalkan Gubernur Longky bersama beberapa kepala OPD akan  menuju Morowali, rencananya Gubernur akan melihat langsung perkembangan TKA yang kini menjadi isu hangat di daerah nikel Morowali ini.(iwn/mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.