Mahkamah Partai Golkar Tolak Gugatan Iqbal

- Periklanan -

Rapat yang cukup alot terjadi di DPD I Partai Golkar Sulteng, yang dipimpin Ketua DPD I Partai Golkar Sulteng Arus Abdul Karim, didampingi Sekretaris Amran Bakir Nai, membahas putusan Mahkamah Partai Golkar, Minggu (3/9).

PALU – Akhirnya Mahkamah Partai Golkar yang dipimpin Majelis Hakim Rudy Alfonso, didampingi anggota Edison Metaubun, Ades Kadir, Christina Aryani, dan Heru Widodo memutuskan menolak atau tidak menerima (niet ovenkelijk verklaard) permohonan Iqbal Andi Magga  SH (mantan Ketua DPRD Kota Palu) dalam perkara perselisihan internal pada tingkat pertama dan terakhir, dengan nomor perkara 33/PI-GOLKAR/VII/2017 di gedung Partai Golkar, 31 Agustus 2017.

Seperti diketahui, Iqbal Andi Magga dengan nomor anggota Golkar 22010000006 menggugat DPP Partai Golkar atas ‘pelengseran’ dia selaku Ketua DPRD Kota Palu masa bakti 2014-2019. Namun upaya Iqbal Andi Magga untuk mencari pertolongan dan keringanan dari Partai berlambang pohon beringin itu akhirnya kandas.

“Majelis hakim Mahkamah Partai Golkar DPP Partai Golkar menyatakan permohonan Pemohon (Iqbal Andi Magga) tidak dapat diterima (niet ovenkelijk verklaard), “ demikian Ketua Majelis Hakim Rudy Alfonso, membacakan putusan dalam rapat permusyawaratan Hakim oleh enam majelis Mahkamah Partai Golkar.

Semua dokumen dan petikan putusan Partai Golkar di atas disampaikan oleh Ketua DPD I Partai Golkar Sulteng H Arus Abdul Karim, didampingi Sekretaris DPD I Partai Golkar Amnran Bakir Nai SSos, unsur pengurus Partai Golkar Sulteng Helmy D Yambas, dan Witan Suleman, serta Ketua DPD II Partai Golkar Kota Palu Erman Lakuana SE kepada Radar Sulteng, usai rapat, Minggu (3/9).

Dijelaskan oleh Helmy Yambas, yang ditunjuk sebagai juru bicara, bahwa putusan itu (Keputusan DPP Partai Golkar) sudah final dan tidak bisa diganggu gugat lagi. “Keputusannya final dan mengikat, “ singkat Helmy.

Menurutnya, semua dalil-dalil yang diajukan pemohon tidak diterima oleh Mahkamah Partai, dengan demikian gugatannya ditolak. Artinya, posisi apa yang diajukan oleh DPD I Partai Golkar Sulteng maupun DPD II Kota Palu proses dan mekanismenya yang dilalui sudah melalui prosedur sesuai dengan peraturan organisasi.

Sementara, Sekretaris DPD I Dolkar Sulteng, Amran Bakir Nai, mengatakan dirinya bersama Ketua DPD I Partai Golkar Sulteng Arus Abdul Karim dan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Palu Erman Lakuana selalu hadir dalam setiap sidang yang digelar oleh Mahkamah Partai Golkar. Begitu juga pihak pemohon Iqbal Andi Magga yang hadir dan selalu didampingi oleh penasehat hukumnya Adv. Nikson Gans Lalu SH MH.

Proses persidangan Mahkamah Partai, kata Amran Bakir Nai berjalan seperti sidang-sidang di peradilan umum. Ada dua kali persidangan hingga putusan yang berlangsung pada 31 Agustus.

” Di hadapan sidang kami mengungkap apa saja yang kami ketahui terkait masalah yang digugat oleh saudara Iqbal Andi Magga, yang menuduh surat DPP Partai Golkar Nomor D 1118/DPP-GOLKAR/2017 tentang pelengseran Iqbal sebagai Ketua DPRD Kota Palu adalah palsu. Sehingga informasi yang kami paparkan itu menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam mengadili perkara ini, ” ungkap Amran Bakir Nai.

- Periklanan -

Sedangkan Erman Lakuana, Ketua DPD II Partai Golkar Kota Palu mengatakan, nasib Iqbal Andi Magga terkait disiplin partai masih berproses. Apalagi masih ada proses persidangan lainnya yang sedang ditempuh Iqbal Andi Magga di Pengadilan Negeri Palu, Senin hari ini (4/9).

“Memang ada usulan dari kawan-kawan lain agar beliau pak Iqbal ini dipecat. Tetapi kami tidak gegabah. Kami harus melihat secara bijaksana dalam memutuskan masalah ini,”tuturnya, mengungkapkan dinamika rapat yang terjadi saat menyampaikan hasil keputusan Mahkamah Partai Golkar, kemarin.

Sementara itu, Ketua DPRD Palu M Iqbal Andi Magga SH akan mengajukan surat pembelaan diri ke DPP Partai  Golkar pasca putusan sela Mahkamah Partai Golkar yang menolak gugatannya.

Bagi Iqbal putusan Mahkamah Partai Golkar itu bukan putusan final. Makanya Senin ini dia akan melayangkan surat pembelaan diri ke DPP Partai Golkar.

“Putusan sela Mahkamah Partai itu bukan final. Malahan dengan putusan itu, gugatan saya melompati satu tahapan yang namanya tahapan pembelaan diri sesuai PO 15/DPP/Golkar/V/2017,” katanya.

Menurut Iqbal, Mahkamah Partai menilai gugatannya masih prematur olehnya itu ia diperintahkan untuk memasuki tahapan pembelaan diri ke DPP Partai Golkar yang memang belum dilaksanakan. “Saya sudah buat surat pembelaan diri sesuai perintah Mahkamah,” katanya.

Dikatakan Iqbal, setelah ada rapat pembahasan pembelaan diri di DPP, kemudian hasilnya akan ditunggu, apakah gugatan akan dibuka kembali atau berakhir di rapat pledoi.

“Kalau hasil rapat pledoi memutuskan saya benar maka gugatan tidak dilanjutkan. Kalau DPP belum rapat dalam waktu seminggu setelah surat saya masuk, maka saya diperintahkan untuk mengajukan gugatan kembali ke Mahkamah Partai dengan materi gugatan yang sama,” kata dia.

Adanya anggapan bahwa dengan adanya putusan sela berarti pihak termohon sudah menang katanya adalah keliru.

“Kalau ada yang tidak mengerti putusan sela dan sudah menilai itu final sebaiknya dia belajar hukum sedikit agar tidak menjadi lawakan bagi orang yang mengerti hukum,” tandasnya.(mch/zai)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.