PALU – Puluhan massa aksi aliansi mahasiswa IAIN Palu mengecam keras kegiatan miss waria (wanita pria) tingkat Nasional. Selasa (12/9) dengan mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulteng dan Mapolda Sulteng, dengan meminta kepada pimpinan Dewan untuk memanggil pihak OPD yang memberikan perizinan kegiatan tersebut. Sementara kepada pihak Polda Sulteng mereka meminta perlu mengusut tuntas aktor yang terlibat dalam kegiatan yang telah usai dilaksanakan belum lama ini di Golni.
Koordinator aksi, Moh Arif mengatakan bahwa Sulteng merupakan salah satu provinsi yang jumlah penduduknya banyak menganut agama Islam. Agama Islam menjadi mayoritas di semua Kabupaten dan Kota, hal ini menjadi data real bahwa Sulteng mayoritas muslim.
“Sehingga kami mahasiswa sangat menolak adanya kejadian pemilihan Miss Waria Tingkat Nasional yang membuat seluruh elemen masyarakat muslim di Kota Palu menjadi resah. Pada umumnya Sulteng yang kaya akan budaya, dan adat. Kami tidak menginginkan budaya seperti cinta sesama jenis,” ungkapnya.
Hal itu juga tidak sejalan dengan Visi Misi wali kota Palu, yaitu Palu Kota Jasa, Berbudaya, Beradat, dan Berakhlak, sehingga dengan adanya budaya yang dibentuk oleh sekelompok waria jelasnya akan merusak visi misi pemimpin Kota Palu.
“Sebab hal ini akan menjadi ancaman besar buat generasi muda masa depan Kota Palu jika ini tidak dicegah maka akan menjadi insiden buruk di kemudian hari,” kata Arif.
Senada dengan pemilihan Miss Waria di Palu, Wahyu mahasiswa IAIN ini, menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan efek yang akan ditimbulkan oleh kegiatan pemilihan miss waria Nasional akan menjadi langkah awal untuk melebarkan sayap di Kota Palu jika ini terjadi maka 2 atau 3 tahun ke depan akan dihuni oleh sebagian Waria.
“Oleh karena itu kami dari mahasiswa IAIN Palu sangat mengecam keras kegiatan pemilihan miss waria tingkat nasional. Apalagi kegiatan yang diselenggarakan di Golni ada di wilayah yang ditunjuk sebagai daerah religius dan di sebelah gedung itu terdapat kampus kami, sehingga mereka (waria) telah menginjak harga diri kampus,” ujarnya di depan massa aksi.
Massa aksi membawa tiga tuntutan, dan meminta agar tuntutan tersebut ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi maupun Polda Sulteng. Tiga tuntutan tersebut yaitu mengecam keras penyelenggaraan pemilihan miss waria di Kota Palu, mendesak pihak Polda Sulteng untuk mengusut tuntas aktor yang terlibat dalam kegiatan tersebut, serta meminta kepada pimpinan DPRD Provinsi Sulteng untuk memanggil pihak kepala OPD yang memberikan perizinan kegiatan tersebut.
Dalam aksi tersebut, tiga anggota DPRD Sulteng menerima para aksi yaitu Halima fraksi Hanura, Faizal Iskandar Golkar, dan I Nyoman Slamet yang berjanji akan melakukan hearing dengan mendatangkan Dinas yang telah memberikan izin penyelenggaraan miss waria itu.
“Kami berjanji akan memanggil secepatnya pihak dinas terkait yang mengizinkan kegiatan itu, dan kami sangat mengapresiasi kedatangan mahasiswa ke gedung rakyat ini, dan semua tuntutan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan Dewan,” ungkap Faisal Iskandar.
Selanjutnya ketiga anggota DPRD melakukan penandatanganan penolakan penyelenggaraan pemilihan miss waria tingkat nasional di depan massa aksi IAIN Palu. “Saya menandatangani petisi penolakan ini bukan membawa seluruh anggota DPRD melainkan bahwa nama pribadi yang menolak kegiatan Miss tingkat Nasional,” tambah I Nyoman Slamet.
Setelah berhasil meminta persetujuan dari anggota DPRD, massa aksi bergeser ke Mapolda Sulteng dengan membawa tuntutan yang sama. (who)
