Mahasiswa Parimo Desak Kejari Segera Eksekusi Ekka Pontoh

- Periklanan -

UNJUK RASA : Aksi unjukrasa yang dilakukan mahasiswa Kabupaten Parimo bersama pemuda, LSM dan tokoh masyarakat di gedung DPRD Parimo, Selasa (7/2) (Foto: Aslan Laeho)

PARIMO-Puluhan mahasiswa Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) yang kuliah di beberapa perguruan tinggi di Kota Palu melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) dan DPRD Parimo, Selasa (7/2).

Dalam aksi para mahasiswa yang juga didukung pemuda, LSM, lawyer dan beberapa tokoh masyarakat tersebut membawa spanduk dan pamflet yang bertuliskan beberapa tuntutan diantaranya bertuliskan “Kejari masuk angin lupa eksekusi Ekka Pontoh dan Hengky Idrus. Tertidur pulas di mobil Pajero”.  Ada pula pamfler bertuliskan “Menolak terpidana Ekka Pontoh jadi Sekkab Parimo” serta tulisan “Ketua DPRD dan oknum jaksa main proyek”.

Salah satu tuntutan para mahasiswa tersebut adalah mendesak pihak Kejari Parimo untuk segera mengeksekusi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Parimo, Ekka Pontoh SH MH, yang sudah berstatus terpidana berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Ekka terjerat kasus korupsi perencanaan dermaga wisata fiktif di Dinas Perhubungan tahun 2013 silam. Ketika berunjuk rasa di Kantor Kejari Parimo, para  pengunjuk rasa tersebut mendesak pihak Kejari untuk segera mengeksekusi Ekka Pontoh, Hengky Idrus dan Damran yang sudah berstatus terpidana berdasarkan putusan kasasi MA.

Khusus untuk Hengky Idrus dan Damran, Kejari Parimo beralasan belum melakukan eksekusi karena keterbatasan personil. Lagi pula menurut Kejari belum ada perintah dari Kejati untuk melakukan eksekusi terhadap dua terpidana kasus korupsi tersebut.

- Periklanan -

Sedangkan alasan belum dieksekusinya Ekka Pontoh, menurut Kasi Pidsus, Reza Hidayat SH, karena pihak Kejari belum menerima salinan putuan MA tersebut. Namun demikian Reza menyatakan akan segera menyurat ke MA untuk mempertanyakan salinan putusan kasus Ekka Pontoh. Surat itu akan segera dikirim setelah Kajari Parimo kembali dari Kota Palu.

Sementara itu, ketika melakukan unjukrasa di DPRD Parimo, para pengunjuk rasa juga mempertanyakan status Ekka Pontoh yang kembali ditetapkan sebagai Sekkab oleh Bupati Parimo, Samsurizal Tombolotutu. Padahal sebelumnya, Bupati Samsurizal telah mengangkat Abdul Radjab Pokay sebagai Plt Sekkab Parimo.

“Ekka Pontoh yang berstatus terpidana, dipungut kembali. Bukan dilantik kembali jadi Sekkab. Kita tidak tahu juga proses Plt Sekkab yang tiba-tiba dipangkas di tengah jalan, sehingga Radjab tidak lagi menjadi Plt Sekkab. Ketika tadi (kemarin, red) melakukan audens dengan pihak Kejari mereka beralasan belum melakukan eksekusi karena belum menerima salinan putusan MA. Cuma kami sangat heran karena di tangan kami ada salinan putusan MA. Ini jadi tanda tanya. Perlu juga dihearing pihak kejaksaan, ”tegas Sukri Tjakunu, salah seorang tokoh masyarakat dalam dialog dengan anggota DPRD Parimo.

Selain soal Ekka Pontoh, para pengunjukrasa menuntut pengungkapan kasus joki SPPD yang terjadi di DPRD Parimo yang menimbulkan korban jiwa salah seorang staf honorer di DPRD Parimo meninggal dunia di pesawat beberapa waktu lalu. Korban yang menggunakan tiket oknum anggota DPRD Parimo dikhawatirkan tidak akan mendapatkan santunan asuransi karena tidak menggunakan tiket atas namanya sendiri. Persoalan yang juga diungkap dalam aksi tersebut soal kinerja Panja Aset yang dinilai lamban mengungkap kasus dugaan menyalagunaan anggaran dan pembebasan lahan di Kabupaten Parimo.

Anggota DPRD Parimo, Sugeng Salilama yang memimpin pertemuan itu mengatakan, akan menindaklanjuti tuntutan para pengunjukrasa tersebut. Namun menurutnya ada beberapa persoalan harus diputuskan melalui rapat paripurna diantaranya soal status Ekka Pontoh yang akan dipertanyakan kepada Bupati Parimo melalui rapat paripurna. Sedangkan soal aset menurut Sugeng saat ini Panja masih sementara bekerja untuk mengungkap berbagai persoalan yang terkait dengan aset.

Sedangkan masalah terkait dengan kasus SPPD yang diduga melibatkan anggota fraksi PDIP, Sugeng yang juga ketua Fraksi PDIP dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Parimo ini menyatakan akan menindak tegas anggotanya bila terbukti terlibat dengan sanksi di PAW. Pada kesempatan itu para mahasiswa juga mempertanyakan status asrama mahasiswa Pantai Timur di Jalan S Parman Kota Palu. Status asrama bagi para mahasiswa Kabupaten Parimo itu dinilai belum jelas apakah milik Kabupaten Parimo, Kabupaten Donggala atau Kota Palu. Selain itu mahasiswa juga meminta agar asrama itu dipugar karena dinilai sudah tidak layak huni. Setelah melakukan dialog, para pengunjukrasa membubarkan diri di bawah pengawalan anggota kepolisian Polres Parimo, Satpol PP, dan beberapa anggota TNI.(aji)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.