alexametrics LSM Fraksi Touna Pertanyakan Anggaran Refocusing Covid-19 Tahun Anggaran 2020 – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

LSM Fraksi Touna Pertanyakan Anggaran Refocusing Covid-19 Tahun Anggaran 2020

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

TOUNA-Front Rakyat Anti Korupsi (Fraksi) Kabupaten Tojo Unauna (Touna), mempertanyakan dana Covid-19 yang dianggarkan dalam bentuk refocusing APBD sebesar Rp 27,1 miliar tahun anggaran 2020. Dalam pelaksanaan kegiatan itu telah dibentuk Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Touna, yang diketuai Jamal Juraejo dari Fraksi Gabungan bersama enam orang anggota DPRD lainnya.

“ Hasil Pansus ini menghasilkan 18 rekomendasi. Di awal rekomendasi telah beredar di masyarakat, dari poin 1 sampai 18 itu hampir semua meminta penegak hukum untuk menindaklanjuti masalah di organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Tojo Unauna. Setelah dari situ parpipurna tidak dilaksanakan, ditunda, “ ungkap Ewin Ibrahim, Direktur Eksekutif LSM Fraksi Touna.

Karena DPRD terkesan tertutup dan tidak pernah menggelar rapat lengkap atau paripurna maka masyarakat menggelar aksi demonstrasi besar-besaran.

“ Kami menggelar aksi besar-besaran, secara berturut-turut hingga aksi kedua, ketiga, dan seterusnya. Bahkan kita sudah benturan di lapangan dengan aparat. Sempat caos. Kita desak DPRD paripurnakan hasil Pansus itu, “ ungkapnya.

Setelah itu DPRD jadwalkan paripurna itu pada 15 Juni. Tetapi ditunda lagi. Tiba-tiba diselenggarakan pada 21 Juni 2021.

“ Mestinyakan harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Kamipun diberikan undangan nanti pada saat pukul 09.00 Wita pagi, “ sebutnya.

Dikatakan Ewin, LSM Fraksi telah merencanakan aksi lagi saat akan digelarnya paripurna, tapi karena dikagetkan dengan undangan yang dating tiba-tiba dan dalam waktu sempit, maka Ewin dan kawan-kawan hanya bisa tampil apa adanya pada saat itu. Maka lahir rekomendasi dari paripurna itu yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat Touna atau berubah jauh dari 18 poin rekomendasi yang telah beredar sebelumnya.

Rekomendasi yang lahir hanya meminta kepada Bupati, bukan kepada penegak hukum untuk memeriksa. Bahkan dari hasil dialog kawan-kawan front bersama beberapa anggota DPRD Touna dan Tim Pansus Covid-19, anggota DPRD menyatakan bahwa substansi dari 18 poin rekomendasi yang telah beredar di masyarakat tidak akan berubah. Pada kenyataannya hal tersebut berubah.

“ Menurut saya, Bupati ini kan Gugus Tugas sebagai ketua tim. Kenapa Bupati yang mau periksa. Seharusnya menurut kami itu Bupati yang harus diperiksa. Karena kalau hanya sampai disitu itu rekomendasi akan mentah, “ tandas Ewin lagi.

Karena itu, tegas Ewin, Front Rakyat Anti Korupsi (Fraksi) akan mengantar kasus ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di Ampana.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.