alexametrics LKPJ, OPD – Utusan Wali Kota Tak Hadir – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

LKPJ, OPD – Utusan Wali Kota Tak Hadir

Pansus Buat Rekomendasi ke Kemendagri

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun anggaran 2021, akan membuat rekomendasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait ketidakseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam proses pembahasan.

Ketua Pansus LKPJ, Joppi Alvi Kekung, mengakui bahwa tidak satupun Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir dalam pembahasan perdana yang digelar, Jumat tanggal 01 April 2022. Meski Pansus telah membagi jadwal dan mengundang masing-masing OPD terkait dalam LKPJ.

Hal yang lebih meyakinkan Pansus, jika Pemkot tidak serius dalam pembahasan adalah tidak adanya satupun perwakilan Wali Kota yang menghadiri pembahasan, meski biasanya diwakili oleh Asisten dilingkup Pemkot Palu.

“Kalau pemerintah kota memang tidak mau serius dibahas LKPJ ini, DPRD tidak ada masalah. Kita tinggal buat rekomendasi ke Kemendagri,” cetus Ketua Pansus LKPJ, Joppi Alvi Kekung dikonfirmasi, Minggu (3/4).

Joppi juga menyebut, Wali Kota tidak konsisten dalam ucapannya. Sebab, pada Paripurna Rabu 30 Maret, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid telah menginstruksikan seluruh OPD terkait untuk hadir dalam setiap pembahasan serta memberikan keterangan yang diminta oleh Pansus.

“Sebelumnya pak Wali sendiri sudah umumkan melalui Paripurna. Tapi kenapa faktanya berbeda. Ini pak Wali Kota yang tidak dianggap, atau memang OPD yang tidak mendengarkan instruksi Wali Kota. Kalau seperti ini modelnya hanya buang-buang waktu kami,” tutur Joppi.

Pada proses pembahasan awalnya, tim pansus LKPJ berfokus pada penggunaan APBD dan pelayanan dasar yang tercantum pada Bab 1 dan 2 LKPJ. Namun diakibatkan tidak adanya pimpinan OPD terkait yang hadir, pansus tidak dapat mengkonfirmasi terkait sejumlah temuan mereka.

“Fokus kami hari ini ada di bab 1 dan 2 menyangkut penggunaan APBD. Karena ada beberapa kejanggalan angka dan data yang kami temukan. Tapi kalau begini modelnya, kita mau konfirmasi siapa? Lebih baik kami langsung buat rekomendasi,” tegas Joppi.

Meski dihari pertama pembahasan diskorsing. Joppi mengaku, akan meninjau sejumlah pekerja untuk memastikan realisasi dan data yang ditertera dalam LKPJ. (who)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.