Lima Pokok Pikiran Diusulkan DPRD Sulteng di Musrenbang

- Periklanan -

PALU- DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), memberikan sumbangsih lima buah pokok-pokok pikiran (pokir) pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sulteng, tahun 2022 yang digelar di salah satu hotel, di Kota Palu, Senin (12/04/2021).

Lima pokir tersebut disampaikan Ketua DPRD Sulteng, Dr. Hj. Nilam Sari Lawira pada forum Musrenbang yang dihadiri Gubernur Sulteng, Longki Djanggola beserta sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Sulteng.

Kelima pokir tersebut, yakni penerimaan pajak tahun 2020 (year on year) sebesar Rp 4 triliun atau mengalami penurunan sebesar 6,5 persen atau sebesar Rp 280 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2019 yakni sebesar Rp 4,2 triliun.

“Sedangkan Tax Ratio atau Rasio Perpajakan di Sulteng cukup rendah yakni hanya mencapai 2,03 poin Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan 2,99 poin Atas Dasar Harga Konstan (ADHK),” tuturnya.

Selanjutnya, pada tahun 2020 sesuai data dari BPKAD Provinsi Sulteng, menunjukkan bahwa realisasi belanja menurut fungsi mengalami penurunan dari Rp 19,6 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 19,3 triliun di tahun 2020 atau menurun sebesar 1,82 persen.

“Pada semua belanja menurut fungsi, hanya belanja kesehatan yang mengalami kenaikan dari Rp 3,14 triliun menjadi Rp 3,30 triliun pada periode tersebut,” kata Politisi Partai NasDem itu.

- Periklanan -

Sebaliknya, lanjut dia, belanja pada fungsi lain mengalami penurunan, termasuk kapasitas fiskal. Poin lain yang menjadi pokir yakni, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng periode 2021-2024 berusaha secara riil mengurangi jumlah maupun persentase penduduk miskin melalui berbagai program dan kegiatan maupun sub kegiatan. DPRD Provinsi Sulteng, kata dia, turut mendukung segala upaya menurunkan angka kemiskinan melalui logicial framework “Sulteng Lebih Sejahtera”.

“Yang tetakhir, sebagai implementasi dari nawacita, yakni membangun dari pinggiran dan implementasi tujuan ketujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yakni kemitraan pembangunan baik skala nasional maupun internasional, DPRD Provinsi Sulteng mendukung Pemprov Sulteng yang akan menginisiasi Forum Kerjasama Daerah Kawasan Laut Sulawesi,” tuturnya.

Forum tersebut terjalin dengan Kabupaten Tolitoli, Buol dan daerah di Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara seperti Nunukan, Kota Tarakan, Berau, Bulungan. Selanjutnya daerah di Kalimatan Timur semisal Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai, Kabupaten Panajam Paser serta Kabupaten Panajam Paser Utara.
Selain itu, Forum Kerja Sama Teluk Tolo yang meliputi 10 daerah di Provinsi Sulteng, Sultra, Maluku Utara, Maluku. Forum Kerjasama Teluk Tomini dan Perairan Halmahera Barat serta akan menciptakan Segitiga Luwu Utara-Sigi-Pasangkayu di bidang Tanaman Pangan, Hortikulura, dan Peternakan melalui kebijakan hilirisasi dan rantai pasok, serta Kerjasama BUMD.

“Implementasi kerjasama inilah merupakan cita-cita Dr. Juanda dalam konsep “Kawasan Semeja”,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sulteng, Longki Djanggola berharap agar forum musrenbang ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk sinergitas program dan kegiatan strategis antara perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota.

“Forum ini dapat menghasilkan usulan program dan kegiatan 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan pemerintah daerah. Penyusunan program agar memperhatikan kegiatan yang sifatnya pemberdayaan, sudah harus jelas sasaran dan lokasi pelaksanaan,” imbuhnya.

Kegiatan musrembang juga dirangkai pemaparan dari Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Bappenas, Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA., P.hD, dan Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulteng, Moh Abdul Majid Ikram.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.