Lima Komisioner KPU Poso Jalani Sidang DKPP

- Periklanan -

PALU-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKK) mulai melakukan sidangnya terhadap lima komisoner KPU Kabupaten Poso, masing-masing Ketua KPU Budiman Maliki, dan anggotanya Taufik Hidayat, Wilianita Silviana, Olivia Silintohe, dan Whisnu Pratala, dengan nomor perkara 37–PKE-DKPP di kantor Bawaslu Sulteng, Senin (1/3).

Sidang DKPP, dipimpin ketua majelis Prof. Dr. Mohammad, didampingi Ketua Bawaslu Sulteng Jamrin Jainaz, SH., MH, Dr. Intam Kurnia mewakili masyarakat, dan Naharuddin, SH., MH, komisioner KPU Sulteng.

Majelis sidang Kode Etik DKPP dalam sidangnya kemarin, menghadirkan Kuasa Hukum Pengadu yakni Abd. Mirsad Buimin, SH, dan Moh. Hasan Ahmad, SH. Serta saksi Ahli, Dr. Nisbah, akademisi Universitas Tadulako, komisioner KPU Sulteng periode 2013-2018. Serta Teradu, lima orang komisioner KPU Kabupaten Poso, dan pihak Terkait dari Bawaslu Kabupaten Poso.

Semua keterangan telah disaksikan dan didengarkan oleh majelis, dimana petitum (permohonan) dari Pengadu adalah pertama, mengabulkan aduan pengadu untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan para teradu atas nama Budiman Maliki, Taufik Hidayat, Wilianita Silviana, Olivia Salintohe, Whisnu Pratala, telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Ketiga, menjatuhkan sanksi kepada para teradu. Keempat, apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Para teradupun berargumen dan member keterangan sesuai dengan pandangan mereka, termasuk menyatakan bahwa mereka, seperti yang dikatakan salah satu anggota komisioner KPU Poso Taufik Hidayat, menerima dokumen poendaftaran dari pasangan calon (Paslon) No. urut 01 Verna Inkiriwang dan Moh. Yasin Mangun pada 4 September. Sedangkan Pengadu mengetahui pendaftaran yang dilakukan tim pemenangan paslon No. urut 01 pada 5 September. Inilah pokok perkara dari kasus ini.

Pelaksanaan sidang kemarin, menaati protokol kesehatan (Prokes) Covid-19. Para peserta sidang semuanya diswab oleh tenaga kesehatan yang bertugas di kantor Bawaslu Sulteng.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Darmin Sigilipu, didampingi Abd. Mirsad Buimin, SH, dan Moh. Hasan Ahmad, SH, selaku Kuasa Hukum Pengadu, menjelaskan, pihaknya mengajukan DKPP karena memiliki hak untuk menguji profesionalitas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan Pilkada di tahun 2020.

“Yang kami persoalkan dalam pengaduan kita adalah, ketidak hadiran ketua Partai Demokrat Kabupaten Poso Drs. Piet Inkiriwang, M. Si, yang tidak disertai surat sakit tertanggal 4 September. Hal itu telah dijelaskan oleh saksi ahli Dr. Nisbah dalam keterangannya menyebutkan bahwa kehadiran ketua partai menjadi salah satu syarat pencalonan. Jadi ketika surat sakit itu tidak ada maka tidak boleh diterima pendaftaran itu, “ terang Abd. Mirsad Buimin.

Dijelaskannya, berdasarakan alat bukti milik Pengadu, bahwa Ketua Tim Pemenanganan paslon 01 Verna-Yasin, Iskandar Lamuka menyatakan dia memberikan surat itu pada 5 September, dihadapan wartawan. Kemudian di pemberitaan beberapa media menyebutkan itu.

“Sehingga kami berkeyakinan bahwa siapa yang melakukan pembohongan publik. Apakah itu dilakukan oleh penyelenggara atau dilakukan tim pemenangan paslon 01. Dikatakan Ketua Tim Pemenangan bahwa dia menyerahkan surat itu tanggal 5 September 2020. Karena menurut dia itu bukan merupakan salah satu persyaratan pencalonan maupun syarat calon, “ paparnya.

Tetapi kata Mirsad, mengutip penjelasan saksi ahli Dr. Nisbah di depan majelis DKPP, ketidakhadiran ketua partai yang tidak dapat dibuktikan dengan surat sakit maka pendaftaran itu tidak dapat diterima. “ Mestinya dilengkapi dulu barulah besok mendaftar lagi, “ urainya.

Dalam pesidangan kemarin, komisioner KPU Poso mengatakan mereka menerima surat pendaftaran itu pada 4 September 2020. Hal ini dipandang oleh pengadu sangat kontradiktif, antara KPU dan ketua tim pemenangan 01 Iskandar Lamuka.

- Periklanan -

“ Keterangan kontradiktif itu kita temukan dalam persidangan DKPP pada hari Senin tanggal 1 Maret kemarin, “ terang Mirhad.

Sejauh ini, KPU tidak pernah melakukan klarifikasi apa yang disebutkannya kepada wartawan, dan tetap bersihkukuh surat pendaftaran diterima KPU pada 4 September 2020. Pihaknya merasa yakin dengan data dokumen dan saksi-saksi yang ada, bahwa dokumen pendaftaran paslon 01 itu pada 5 September 2020.

“ Karena itu kami bermohon kepada ketua majelis DKPP bagaiamana kami memperoleh fakta materil dalam proses persidangan kita minta untuk diputarkan video pendaftaran dari awal hingga akhir maka akan kelihatan proses di situ, apakah dia menerima surat sakit atau tidak. Permohonan kami itu disambut baik oleh majelis DKPP, “ bebernya.

Menanggapi paparan Pengadu, ketua majelis hakim Dr. Mohammad menanyakan maunya Pengadu akan diberi sanksi apa kepada penyelenggara dalam hal ini komisioner KPU Poso. Oleh Pengadu mengatakan pihaknya menginginkan agar penyelenggara itu dihukum setimpal dengan perbuatannya, yakni pemecatan.

Mengenai latar belakang dilakukannya aduan ke DKPP, disebutkan Abd. Mirhad tujuannya menginginkan suatu prinsip-prinsip demokrasi itu berjalan dengan baik dan sesuai mekanisme yang diatur oleh undang-undang.

“Saya berharap kepada penyelenggara Pemilu di Kabupaten Poso agar taat segala aturan yang ada. Harus membaca dan memahami petunjuk teknis (Juknis) yang menjelaskan tidak boleh diterima pendaftaran jika pimpinan Partai tidak hadir. Itu sangat tegas dan jelas itu tidak boleh dilakukan, “ ucap Mirhad.

Karena Juknis itu berlaku di tingkatan internal penyelenggara. Sehingga bila juknis ini tidak dilakukan, atau tidak melaksanakan Juknis maka itu merupakan sebuah pelanggaran. “Kami sudah tanya kepada saksi ahli apakah juknis itu harus disosialisasikan. Yah, harus disosialisasikan, jawab ahli, “ urainya.

Selanjutnya ditambahkan Darmin Sigilipu, mantan Bupati Poso periode 2015-2021, dan calon kepala daerah yang berpasangan dengan Amdjad Lawasa, menjelaskan, dalam materi gugatan yang paling krusial pada saat pendaftaran dimana ketua partai politik tidak hadir tetapi hanya diwakili oleh Wakil Ketua I (satu).

“ Dari masalah ini, kami ingin mengetahui secara jelas itu apakah yang bersangkutan mendapatkan surat mandat atau rekomendasi dari partai politik tersebut. Yaitu rekomendasi dari pimpinan yang berada satu tingkat di atasnya, “ ungkapnya.

Darmin menduga surat mandat atau rekomendasi pimpinan partai satu tingkat di atasnya itu tidak ada. Kemudian, form BKWK sudah harus ditandatangani pada 31 Agustus 2020, dan yang bertandatangan di sana harus ketua parpol. Sementara ketua parpol Demokrat tidak berada di tempat, atau tidak hadir.

“ Sebagai perbandingan, ketua partai yang mengusung paslon lain itu semuanya hadir pada saat tanggal pendaftaran. Selanjutnya, saya melihat dari permasalahan yang ada yaitu surat istirahat sakit. Bahwa surat sakit bukan merupakan surat keterangan karena di rumah sakit dimana saja saya melihat ada blanko khusus yang tertulis surat keterangan dokter atau surat keterangan sakit. Nah, yang kemarin yang diberikan kepada KPU dan menurut dugaan kami itu diberikan keesokan harinya. Di situ tertulis surat istirahat sakit. Kan beda surat istirahat dan surat keterangan sakit, “ bebernya.

Dari surat keterangan sakit itu, tambah Darmin, kelihatan jelas ada sesuatu yang janggal, yang bersangkutan berobat pada 25 Agustus 2020, itu berlaku untuk istirahat sakitnya 2 September sampai dengan 8 September. Darmin menyatakan pihaknya pernah bertanya kepada ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Poso dan beberapa dokter yang lain apabila dokter memberikan keterangan istirahat sakit itu terhitung pada saat yang bersangkutan datang berobat, besok harinya 3 hari atau 5 hari, atau 7 hari tidak pernah ada.

“ Fatalnya lagi, dalan surat sakit yang ada tidak ada cap stempel. Padahal, di Puskesmas Poso saja itu menggunakan stempel dalam kegiatan administrasinya, “ sebutnya.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.