LBH-PMD Sulteng Diduga Tidak Miliki Izin Kemenkum HAM

Masih Terus Beroperasi dan Menerima Bantuan

- Periklanan -

BUOL-Lembaga Bantuan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (LBH PMD) Sulawesi Tengah (Sulteng), yang dipimpin Andrie Wawan SH, diduga belum memiliki izin resmi dari Kementrian Hukum dan Hakl Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Republik Indonesia.

Meski tidak berizin, LBH ini terus melakukan kegiatannya di wilayah hukum Kabupaten Buol dengan menerima pemberian dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol, seperti yang tertera dalam data naskah perjanjian hibah daerah antara direktur utama LBH PMD dengan pihak Pemkab Nomor 180/3.1/Bag Hukum/2018 yang berlaku satu tahun.

Permasalahan ini disampaikan Ketua LBH Progresif Tolitoli Cabang Buol, Adi Priyanto SH, kepada Radar Sulteng, Rabu (14/3). Adi mengatakan, sesuai peraturan Kemenkumham Nomor 3 tahun 2013 bahwa semua LBH ataupun organisasi kemasyarakatan harus terverifikasi dan terakreditasi dalam menerima keuangan negara berupa dana hibah di daerah untuk kegiatan di masyarakat.

Terungkapnya persoalan ini karena pada tahun 2018 yang dinyatakan lolos verifikasi dan terakreditasi di Kemenkumham ada 8 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Sulteng, LPS HAM, LBH Sulteng, PBHR, Libu Perempuan, KPPA, LBH Donggala, LBH Apik, serta LBH Progresif Tolitoli yang sekarang sudah membentuk cabangnya di wilayah hukum Kabupaten Buol, dan pada tahun 2019 yakni LBH Untad.

Adi Priyanto yang juga ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulteng ini menjelaskan, pihaknya sudah melayangkan surat aduan kepada Kemenkum HAM di pusat, untuk mempertanyakan status LBH PMD Sulteng di Buol yang selalu menerima dana hibah daerah tahun 2018, untuk kegiatan di masyarakat. Padahal dalam daftar Kemenkum HAM LBH ini tidak ada. Menurutnya, apapun bentuknya LBH wajib mengantongi izin resmi untuk menggunakan uang Negara, baik kegiatan litigasi ataupun non litigasi.

- Periklanan -

“LBH yang kami bentuk di Buol susah payah diurus semua dokumen yang menyangkut izin wajib dilengkapi dan sekarang tidak ada masalah, berjalan sesuai aturan yang berlaku dan untuk persoalan ini kami tetap akan melaporkan ke peneggak hukum. Tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, ” tegas Adi Priyanto.

Sementara itu, Dirut LBH PMD Andrie Wawan SH dikonfirmasi di Buol terkait dugaan lembaganya tidak terdaftar di Kemenkum HAM tetapi telah menerima dana hibah, mengatakan, bahwa benar lembaga yang dipimpinnya di Buol ini belum didaftarkan di Kemenkum HAM, dengan alasan belum berusia 2 tahun, karena itu menjadi persyaratan mendapatkan izin resmi.

Dituturkannya, untuk tahun 2018, pihaknya melaksanakan kegiatan berupa non litigasi seperti sosialisasi hukum di sekolah dan desa dan sudah menerima bantuan dana hibah daerah sekitar Rp 50 juta-an, saat itu untuk menunjang berbagai kegiatan yang dilakukan LBH-PMD. Terkecuali yang tidak dilaksanakan seperti menangani pendampingan kasus hukum gratis di daerah atau litigasi (beracara), itu memang menyalahi aturan.

“Saya rasa organisasi dan lembaga mana saja bisa menggunakan uang negara untuk kegiatan, selagi tersedia di daerah anggarannya yang sifatnya non litigasi untuk kepentingan masyarakat, ” ujarnya.

“Saya akan lapor pencemaran nama baik, jika permasalahan itu dianggap tidak sesuai pelaksanaan, ” sambung Andrie Wawan.(tam/mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.