Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

LBH GKN Sulteng Sesalkan Pemecatan Sekkab Touna

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

TOUNA-Pemberhentian Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tojo Unauna (Touna) mendapat sorotan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Keadilan Nusantara (GKN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Surat keputusan yang dikeluarkan Bupati Touna Mohammad Lahay diduga cacat hukum.

Kepada pers, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah LBH GKN, Aceng Lahay, SH, menjelaskan, Surat Keputusan (SK) pemberhentian Sekkab Touna Taslim DM Lasupu tidak memenuhi syarat, dan menyampingkan kebijakan Gubernur Sulteng Sulteng H. Longki Djanggola.

“ Saya berharap, agar Gubernur dapat mengevaluasi keputusan, kebijakan dan fungsi yang sesuai dengan kapasitas kewenangan Bupati, “ tegas Aceng.

Dikatakannya, LBH GKN siap mengawal keputusan yang tidak mengedepankan proses hukum yang berlaku sampai di meja pengadilan y6ang akan terus diperjuangkan.

“ Ini bukan lagi persoalan pribadi Sekkab, namun saya berharap agar di Kabupaten Tojo Unauna kedepannya hukum berjalan normal, “ tandas Aceng Lahay.

Seperti diketahui, pemberhentian Taslim DM Lasupu, dari jabatan Sekkab Touna berdasarkan nomor surat 880/083/BKPSDMD-B.TU/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani Bupati Touna Mohammad Lahay.

“ Inilah contoh pemimpin yang otoriter di Touna. Bupati dipilih rakyat jadi tidak seenaknya mau main pecat Sekretaris Kabupaten. Jika tidak cocok lagi dengan Sekkab bapak Taslim, harusnya melakukan koordinasi bersama Gubernur, “ pungkasnya.

Pantauan media ini, kelanjutan dari pemberhentian Sekkab Touna, akhirnya Bupati Touna Mohammad Lahay menunjuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Touna, Syarif Lasawedi, sebagai Pelaksana harian (Plh) Sekkab untuk menggantikan posisi Taslim DM Lasupu yang dinonaktifkan .

Syarif Lasawedi saat dikonfirmasi mengatakan pergantian jabatan Sekkab hanya sebentar, karena proses seleksi Sekkab devinitif tidak lama lagi akan dilaksanakan.

“ Pergantian jabatan itu adalah hal yang biasa saja, sebelum beliau diberhentikan kita sudah menyampaikan kepada beliau akan ada pergantian, dan beliau sudah siap. Karena yang namanya jabatan tidak selamanya melekat, “ ungkap Syarif Lasawedi.

Menurutnya, dalam peraturan perundang-undangan Sekkab menjabat dua tahun minimal maksimal lima tahun.

” Berkaitan dengan pak Taslim selaku mantan Sekkab, beliau dilantik pada tahun 2016, dan memang pada tahun 2021 jabatannya akan berakhir, dalam ketentuan apabila bupati tidak memperpanjang. Bisa saja, kalau dia ikuti lelang digunakan dalam masa lima tahun itu sah-sah saja,”jelasnya

Dijelaskannya, kalau pimpinan tidak lagi membutuhkan, itu bisa terjadi demosi atau penurunan. Tetapi kemarin, kita rencana mau lelang jabatan, beliau sudah menyampaikan secara lisan kalau itu dibuka mungkin dia tidak akan ikut, jika dinonaktifkan beliau sudah siap apapun risikonya.

Dikatakannya lagi, sesuai disiplin ilmu yang dimiliki Taslim, lebih memilih ditempatkan sebagai staf di Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda)

” Kita sudah komunikasikan dengan beliau, dimana pasnya. Karena disiplin ilmu beliau tepatnyanya kesana, dan beliau juga sudah sampaikan meminta langsung ke saya sebaiknya kesana di Bappeda, dan dia disana sebagai staf, “ungkapnya.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.