Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Laporan Tidak Tuntas, KKPI Kirim Laporan Kedua ke Polres Buol

Terkait Kartu Miskin yang Dikenakan kepada 16 ASN PTDH

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

BUOL-Masalah pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk 16 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dikenakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Bupati Buol H. Amirudin Rauf tahun 2018 lalu, kini terus bergulir. Menyusul Penyidik Polres Buol saat ini tengah melakukan proses penyelidikan kembali berdasarkan laporan Ketua DPC KKPI Kabupaten Buol Syamsurizal U. Lahama.

Menurut Rizal, proses penyelidikan yang dilakukan saat ini adalah berdasarkan laporan kedua, setelah penyelidikan atas laporan pertama terkait masalah tersebut tidak dapat ditindaklanjuti penyelidikannya oleh penyidik sebelumnya.

“Sebelumnya kami sudah pernah melapor ke pihak penyidik Polres Buol, namun proses penyelidikannya tidak berlanjut. Dan kami tidak tahu, kenapa prosesnya tidak tuntas, ” ujar Rizal, mempertanyakan masalah ini.

Proses penyelidikan pertama itu juga diakui Moh Syarif Pusadan saat ia masih menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol tahun 2018.

“Kalau terkait masalah itu, saya sudah pernah diperiksa di Polres Buol dua tahun lalu. Tapi dianggap tidak ada bukti, sehingga tidak berlanjut prosesnya, ” tulis Syarif melalui aplikasi WhatsAPP (WA)-nya kepada media ini.

Apa yang dikatakan Syarif, kata Samsurizal, itu tidak benar kalau tidak ada bukti. Karena pada saat melaporkan masalah tersebut ke Polres lanjut Rizal, pihaknya telah menyampaikan semua dokumen serta lampiran bukti yang menguatkan.

Salah satunya adalah bukti suratnya Syarif Pusadan yang ditujukan kepada Syamsurizal U. Lahama. Dimana dalam suratnya Syarif Pusadan yang ditulis menggunakan tulisan tangan, tertanggal 25 Mei 2018, Syarif Pusadan dalam kapasitasnya selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Buol menulis, dikutip sesuai aslinya.

“Sehubungan dengan temuan BPK terhadap saudara sebesar Rp 89.412.568, kaitan dengan kasus Tipikor, dimana saudara-saudara harus mengembalikan sejumlah tersebut diatas. Olehnya berdasarkan kebijakan Bapak Bupati berdasarkan BPK, maka melalui Kepala Desa tempat domisili saudara agar membuatkan Surat Keterangan Tidak Mampu kepada saudara yang harus diterbitkan besok 26 Mei 2018. Karena surat tsb harus sudah dibawa ke Palu besok siang. Insya Allah surat tersebut bisa mengeluarkan temuan saudara. Demikian diaharapkan surat tsb dapat dibawa kembali ke Buol hari ini juga oleh kurir saya. Terima kasih”.

Berdasarkan permintaan itu lanjut Rizal, akhirnya ia penuhi untuk membuat surat tersebut melalui Kepala Desa Timbulon tempat Rizal berdomisili. Namun pembuatan surat itu mengikuti format konsep dari BKPSDM.

“Jadi, untuk proses penyelidikan kali ini, Pak Syarif tidak bisa lagi berkelit bahwa itu tidak ada bukti. Buktinya sangat jelas dan tidak bisa beliau pungkiri, ” tandas Rizal.(tim)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.