Lapor dan Pidanakan Wartawan Abal-Abal

- Periklanan -

Ilustrasi (@rimanews.com)

PALU – Kemerdekaan pers akhir-akhir ini marak dicederai oknum wartawan yang tidak jelas media dan surat kabarnya alias wartawan abal-abal.

Di Sulawesi Tengah, belum lama ini, dua oknum wartawan abal-abal berinisial I dan Y berhasil diciduk Polisi.

Mereka diduga melakukan pemerasan terhadap beberapa Kepala Desa (kades) di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep). Terciduknya dua oknum wartawan abal-abal setelah Kades melaporkan ke polisi.

Maraknya oknum wartawan abal-abal, ternyata menjadi salah satu perhatian serius dari Dewan Pers.

Yosep Adi Prasetyo (Foto: Sudirman)

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, sangat mengecam pula keberadaan mereka (Wartawan Abal-Abal). Bukan hanya di Sulteng, hampir di seluruh daerah di Indonesia pasti ada wartawan abal-abal. Oknum ini sangat merusak citra para pekerja pers, dan sangat melecehkan profesi wartawan.

- Periklanan -

“Mereka ibarat ikan sapu-sapu, tumbuh subur di tempat yang kotor.
Fenomena wartawan abal-abal ini hanya ada di Indonesia. Tidak ada di negara lain, seperti Timor Leste, Malaysia, Singapura, Tailand, Philipina dan negara lainnya,” ungkapnya kepada Radar Sulteng, di sela sela kegiatan Saring sebelum Sharing yang digelar Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Sulteng, di Swiss Bell Hotel Palu (18/7) kemarin.

Yosep sapaan akrab ketua Dewan Pers menambahkan, ketika melancarkan aksinya oknum wartawan abal-abal tetap saja mengatasnamakan wartawan. Tetapi tujuan oknum ini lain. Seperti datang ke sekolah, terus menyebutkan salah satu sekolah menyelewengkan dana bos. “Pada akhirnya mereka menggertak, atau datang ke desa kemudian menyebutkan desa ini menyelewengkan dana desa, kemudian memeras,” sebut Yosep.

Menurut Yosep, oknum wartawan abal-abal yang merusak citra wartawan legal di negara ini, pantas disebut dan diperlakukan sebagai pemeras. Perbuatan mereka sepatuhnya dipidanakan dan dilaporkan ke polisi. Dengan begitu kata Yosep, niscaya wartawan-wartawan ini akan takut kalau ada di antara kelompok mereka sampai dihukum pidana.

“Di luar dari itu, para nara sumber punya hak menolak untuk diwawancarai, kalau wartawan itu tendesius wawancaranya,” pesannya.

Sejatinya nara sumber berhak bertanya kepada wartawan yang akan mewawancarainya. “Dari media mana, punya kartu kompetensi atau tidak. Kalau tidak mohon maaf nara sumber itu berhak tidak melayani. Kalau wartawannya memaksa dan mengancam, lapor polisi selanjutnya tembuskan ke Dewan Pers,” sambungnya.

Selain itu, Yosep juga mengingatkan bagi pejabat, pihak perusahaan atau orang pemerintahan berhak menyeleksi dengan siapa dia berkomunikasi, dan dari media apa. Setelah itu bangunlah konstruksi kemunikasi yang positif tanpa memberikan imbalan uang. “Karena yang diperlukan wartawan pada dasarnya adalah berita atau kutipan, bukan uang. Kalau uang itu pasti hubungannya karena tidak sehat,” urainya lagi.

“Banyak kasus kasus demikian yang telah dewan pers tangani. Bukan hanya laporan, bahkan menangani wartawan abal-abal ini hingga diadili. Medianya juga ada yang sampai diberikan sanksi hukuman,” tutupnya. (cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.