Lambatnya Pembayaran Guru Kemenag Non PNS Bersifat Nasional

- Periklanan -

Ilustrasi (@jpnn.com)

PALU – Pihak Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulteng membenarkan adanya keterlambatan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) SK Inpassing dari periode Juli-Desember 2016 maupun periode Januari-Maret 2017.

Namun ditegaskan bahwa keterlambatan pembayaran tersebut bukanlah akibat kelalaian Kanwil Kemenag Provinsi Sulteng, pasalnya keterlambatan pembayaran TPG tersebut terjadi dalam skala nasional.

“Keterlambatan pembayaran itu bukanlah karena kelalaian Kanwil Kemenag Provinsi Sulteng, tapi semata-mata karena keterbatasan anggaran yang tersedia di DIPA Kanwil Kemenag Sulteng,” sebut Pengelola Data Sertifikasi Guru Kanwil Kemenag Sulteng, Zubair Badjeber, via e-mail, kemarin (27/4).

Dia menambahkan tidak ada alasan bahkan niat pihak Kanwil Kemenag Sulteng ingin menzalimi guru-guru bukan PNS karena keterlambatan pembayaran tersebut bukanlah karena keinginan pihak Kanwil Kemenag Sulteng.

Lebih jauh, Zubair mengungkapkan bahwa hutang negara berkaitan dengan pembayaran TPG guru bukan PNS sebesar 4 Triliun.

- Periklanan -

“Hutang negara berkaitan dengan pembayaran TPG guru bukan PNS ini mencapai 4 Triliun dan ini skala nasional, termasuk di dalamnya guru di Sulteng,” tambahnya.

Namun Zubair mengungkapkan sudah ada upaya agar pembayaran TPG guru bukan PNS SK Inpassing tersebut segera terbayarkan. Dia menuturkan pada 10 hingga 17  April lalu, telah turun Tim Irjen Kemeng RI untuk melakukan review atau verifikasi jumlah guru bukan PNS SK  Inpassing dan jumlah dananya.

“Setelah kurang lebih seminggu Tim Irjen bekerja, didapat jumlah yang valid untuk Sulteng pembayaran guru bukan PNS SK Inpassing berjumlah 255 orang. Hutang tahun 2016 sebesar Rp 4.158.108.600 dan dana on going tahun 2017 sebesar Rp 7.948.520.700,” ungkapnya.

Zubair juga menjelaskan bahwa awalnya dana TPG guru bukan PNS SK Inpassing melekat pada DIPA bidang Madrasah Kanwil Kemenag Sulteng tahun 2017, namun karena perubahan regulasi dan banyaknya administrasi yang harus dilengkapi untuk mendukung proses pencairan, termasuk berkas-berkas pendukung inti (SKBK, SKMT, SK Dirjen Penetapan NRG dan format S26e, red), maka dana tersebut direlokasi melalui proses revisi ke Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kabupaten dan Kota.

Masih menurut Zubair, dari info yang didapatkannya dari pusat bahwa proses revisi tersebut akan berakhir pada minggu pertama Mei tahun 2017.

“Dengan ini, insya Allah, sebelum puasa proses pembayaran TPG guru bukan PNS SK Inpassing baik yang terhutang tahun 2016 maupun Triwulan 1 tahun 2017, sudah diproses oleh Kakankemenag Kabupaten dan Kota masing-masing,” tutupnya. (saf)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.