Lahan Sengketa, Anggaran Pembangunan Kantor Dinas Pariwisata Palu Ditunda

- Periklanan -

PALU – Pemkot Palu hingga saat ini belum memiliki bukti kepemilikan kuat atas lahan yang saat ini ditempati Kantor Dinas Pariwisata. Hal ini terungkap pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat gabungan DPRD Kota Palu Selasa (17/4).

Salah seorang pegawai Dinas Pariwisata Kota Palu saat melintas di kantornya yang masih tersegel hingga Jumat (6/10). (Foto: Wahono)

Pada RDP tersebut terungkap bahwa Pemkot saat ini hanya memiliki bukti berupa surat penyerahan dari seseorang yang mengklaim sebagai ahli waris dari lahan tersebut. Padahal hak waris dari seseorang yang mengklaim sebagai ahli waris tersebut sangat ‘lemah’.

- Periklanan -

Atas fakta-fakta ini anggota Komisi C DPRD Kota Palu Hamsir menyatakan bahwa pihaknya sudah menghentikan sementara penganggaran untuk pembangunan kantor Dinas Pariwisata tersebut. “Karena bukti kepemilikan belum jelas itu kita sudah pending penganggaran kantor Pariwisata Rp.7 miliar lebih,” ujar Hamsir pada RDP, Selasa (17/4).

Menurut dia, solusi dari berlarut-larutnya persoalan ini adalah duduk bersama antara pihak ahli waris dengan Walikota Palu. Walaupun saat ini sudah ada putusan pengadilan persoalan belum juga tuntas hingga saat ini. Akibatnya, jalannya pemerintahan khususnya di Kantor Dinas Pariwisata saat ini terganggu.

“Pertanyaannya sekarang, apakah Pemkot sudah membayar layan itu (lahan yang saat ini ditempati kantor Dinas Pariwisata, red)? Kalau dibayar kepada siapa? Apa alas haknya Pemkot?.  Jadi, menurut saya, solusi dari persoalan ini Wali Kota harus membayar lahan itu,” sarannya.  Dan yang menjadi kunci penyelesaian dari persoalan ini menurut Hamsir adalah Walikota Palu.

Menanggapi saran dari Hamsir, Kabag Administrasi Pemerintahan Muliati menyatakan bahwa akan menjadi temuan bila Pemkot melakukan pembayaran ganti rugi lahan kantor Dinas Pariwisata. Sebab, sudah ada  putusan pengadilan, yang menyatakan bahwa lahan tersebut milik Pemkot, dan sudah tercatat sebagai aset Pemda. “Jadi harus dibatalkan dulu putusan pengadilan itu baru Pemda bisa melakukan pembayaran, supaya ini tidak jadi temuan,” saran Muliati.  “Tapi tetap harus tetap dicarikan solusinya agar ahli waris tidak dirugikan. Dicari cela agar Pemkot bisa melakukan pembayaran lahan dengan tidak melanggar hukum,” saran Hamsir lagi. (ars)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.