Kuat Dugaan Intervensi dan Kerancuan Hukum di Pilkades Pangalasiang/

Tunda Pilkades dari Telaahan Staf yang Lemah

- Periklanan -

PALU-Sidang lanjutan perkara 03 gugatan hasil Pemeilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, kembali digelar di PTUN Palu, Senin (29/6).

Sebelum lanjut ke pemriksaan saksi-saksi (fakta), Ketua majelis hakim Yohannes Christian Motulo, SH, yang seperti biasanya didampingi hakim anggota Slamet Riyadi, SH, Richard Tulus, SH, meminta para pihak baik Penggugat, Tergugat satu dan Tergugat dua intervensi mengajukan bukti surat tambahan kepada majelis hakim.

Dari penambahan bukti itu, Penggugat mengajukan 5 bukti, yakni P36-P41, Tergugat mengajukan 6 bukti tambahan T10-T15, sebelumnya memasukan 2 bukti T4 dan T9. Sedangkan Tergugat intervensi memasukan 14 surat bukti tambahan yakni T2I 11-sampai dengan T2I 27.

Setelah menerima dan memeriksa bukti surat tambahan, majelis melanjutkan siding sesuai dengan agenda, yaitu memeriksa dua saksi dari tergugat, dan tergugat intervensi satu orang saksi. Ketiga saksi itu adalah DB Lubis, SH., MH, yang sehari-harinya adalah Kabag Hukum Pemkab Donggala. Saksi kedua, Abraham, SE, Kepala Dinas (Kadis) Permberdayaan Masyarakat desa (PMD) Kabupaten Donggala. Saksi ketiga, Syamsudin, pekerjaan sehari-hari petani.

Diberi kesempatan, Pengacara Tergugat Jules Kelo, SH., MH, dan Misbahuddin SH., MH, bergantian memeriksa DB Lubis, begitu juga dari pengacara Tergugat dua Intervensi, Muh. Sidik Permana, SH, dan kawan-kawan. Tak ketinggalan, tiga Penasehat Hukum Penggugat dari Djamaludin, Hartawan Supu, SH, Abd Haris Dg Nappa, SH, dan Felics Manurung, SH.

Dalam keterangannya DB Lubis menjelaskan tupoksinya dalam Pilkades adalah anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD). “Tupoksi saya di Pilkades adalah dalam perkara aquo, proses Pilkades. Tahapan 1 dan 2, kenapa bisa terjadi dua tahapan, karena pada 7 Desember itu penyelenggara belum siap, alasan kedua surat suara belum tercetak, TPS belum dibuat, KPPS belum ada, begitu juga logistik.

“ Sehingga P2KD mengirim surat ke Pemkab Donggala untuk melakukan perpanjangan pemilihan dengan empat alasan tadi. Dibuatlah telaahan staf, yang dijawab oleh Wakil Bupati (Wabup), karena saya dan Bupati lagi kuliah S3 di Makassar, “ ujar Lubis.

Menurutnya saat Pilkades 7 Desember kekurangannya ada visi dan misi yang tidak ditandatangani, penyebutan RT tidak tepat, dan administrasi lainnya, empat item itu belum terpenuhi.

Dalam penjelasan Lubis mengenai assesmen, bukan satu-satunya yang mutlak menentukan seseorang menjadi Kepala Desa (Kades). “Kami tidak keluar dari hal-hal yang normatif. Melainkan beshiking (kebijakan) dari Bupati Donggala, “ sebutnya.

Begitu juga soal pleno satu dan pleno dua, dimana saksi DB Lubis mengaku tidak melihat tetapi mengetahuinya. “Verifikasi dulu baru assesmen, sudah dikirim dan yang menentukan P2KD desa, kami hanya mengevaluasi hasil, “ ujar saksi, yang kemudian mengatakan dirinya tidak mengetahui adanya pemecatan P2KD.

Sijelaskan Lubis, soal Pilkades siapa yang berkompeten menyelenggarakan Pilkades, yaitu BPD yang membentuk P2KD, berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2016.

” BPD yang membentuk dan mengangkat P2KD. Secara normatif berdasarkan Perbup pasal 11 itu tidak disebutkan mencabut, “ ucapnya.

Mengenai pertemuannya dengan adanya calon Kades Pangalasiang, diakuinya. “ Saya akui pernah bertemu dengan tiga calon Kades. Terkait empat poin, surat suara belum terditribusi, siapa yang menerusksn adalah Wabup. Saya tidak pernah melihat dan evaluasi. Soal perpanjangan saya tidak memberikan pendapat, “ jelasnya.

Sedangkan telaahan staf kata Lubis dilakukan oleh PMD, berkaitan dengan perpanjangan, setelah adanya permohonan. Keluar bersama-sama dengan sura darit Wabup yang menyetujui perpanjangan.

Hakim, Slamet Rioyadi mengejar dan mencecar saksi DB Lubis, bahagaiama dia melakukan evaluasi sementara dia berada di Makassar.

- Periklanan -

“ Berbahaya soal telaahan staf, bagaimana analisa. Apakah saudara pantau. Waktu pemilihan saudara kan tidak turun ke lapangan. Saudara bilang ada di Makassar kan, “ tanya Hakim.

Tiga Penasehaat hukum dari Penggugat Djamaluddin, yaitu Hartaman Supu, SH, Abd Haris Dg Nappa, SH, dan Felics Manuruang, SH, mengejar saksi mengenai peran dia yang mengarahkan P2KD saat mengahadp di kantor Bupati Donggala. Dengan bukti rekaman video. DB Lubis terlihat diam seibu bahasa. Hanya saja hakim tidak memperlihatkan video itu untuk mengkonfontir dengan saksi.

Selanjutnya Penasehat Hukum Djamaludin mempertakana keabsahan Pilkades 14 Desember dimana Djhamaludin tidak dimasukan, dan ada seorang calon Kades yang sudah gugur di verifikasi assemen masih diberi peluang untuk dicalonkan.

“Apakah saudara ketahui Pilkades 7 Desember. Apakah saudara pernah ditemui oleh BPD, “ tanya Hartawan, dan dijawab oleh saksi Desa Pangalasiang tidak masuk, dan kedatangan BPD dirinya tidak mengetahui.

Dijelaskan saksi bahwa rapat yang dipimpin Wabup digelar di ruang kerja Wabup, disebabkan Bupati sedang berada di Makassar. “ Perpanjangan tanggal 9 Desember apakah itu dirapatkan atau tidak, apakah hanya kemauan Wabup, “ cecar Hartawan lagi.

Mengenai “pemaksaan” Pilkades 14 Desemebr apa yang melatar belakangi, sedangkan dana Pilkades belum juga cair, dan itu juga terjadi di desa-desa lain, tetapi mengapa untuk Desa Pangalisang bisa dilakukan perpanjangan. Saksi mengatakan itu tupoksi PMD.

Hakim Slamet Riyadi, mengingatkan, bahwa bukan Bupati yang mengambil keputusan, tetapi ketua P2KD. Mengenai adanya calon yang sudah gugur tetapi masuk lagi di 14 Desember, dikatakan sesuai dokunen yang masuk. Hasil Pilkades diberikan kembali kepada P2KD desa.

Soal calon lebih 5 orang, apakah. Haris, ada bukti rekaman video, saksi mengarahkan dengarkan saya abaikan itu pasal. Soal ini, hakim mengatakan nanti disampaikan pada kesimpulan.

Selanjutnya saksi kedua, Abraham, dicecar dengan pertanyaan oleh Abd. Haris Dg Nappa, soal Pilkades serentak 7 Desember, yang melaksanakannya 91 desa, tetapi kemudian dikoreksi bahwa yang benar itu 81 desa.

“Terjadi perpanjangan Pilkades, pada 6 Desember telah menghadap kepada saya P2KD yang mengajukan permohonan untuk perpanjangan. Setelah kami menerima surat dari P2KD kami membuat telaahan staf dan kami serahkan ke bapak Wabup, “ terang Abraham, dan menyebutkan ada surat yang masuk surat keterangan pengambilalihan. Saksi menyebut pengelolaan anggaran Pilkades adalah P2KD Kabupaten bukan PMD.

Dijelaskan Abrahamm lagi, uang dana Pilkades dari Bagian Keuangan untuk dicairkan di Dana Desa. Dana cair ada sebelum dan sesudah Pilkades. Hakim pun bertanya, kalau misalnya alasan karena empat alasan seperti yang disampaikan saksi DB Lubis bahwa pencairan Pilkades adalah urusan PMD, maka empat alasan yang disampaikan itu adalah alasan yang mengada-ada.

” Yang berhak membentuk dan memberhentikan P2KD adalah BPD, ” tutur saksi Abraham. Yang ikut rapat dan hadir di telaahan staf P2KD Kabupaten adalah ketua P2KD kabupaten, Sekretaris BPMD, dan Kabid Pemerintahan PMD.

Pantauan koran ini, disinilah fakta mulai terkuak, betapa kerja-kerja administrasi tidak berjalan dengan semestinya. BPD sebagai lembaga yang berwenang mengangkat dan menghentikan P2KD diintervensi oleh pejabat di atasnya, buktinya P2KD yang sudah diberhentikan alias dipecat masih melakukan tugasnya di Pilkades 14 Desember.

Pengacara Penggugat Djamaludin, Hartawan Supu berkali-kali mencecar saksi, mengapa bisa terjadi orang yang sudah dipecat kembali bertugas di Pilkades 14 Desember. Disinlah terjadinya mal administrasi, Tegas Hartwanb Supu, dan mestinya Pilkades 7 Desember yang harus diakui.

Penggugat pun memasukan bukti surat yang baru, dengan kode P-36 isinya adalah foto copy ijazah SD tanggal 31 Mei 1983, tertulis atas nama Achmad Bahar, tempat dan tanggal lahir Pangalasiang 16-8-1968, anak dari Abd Fatta. Sementara dalam kartu keluarga No 7203140205070035, yang dikelaurkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala 30 Oktober 2015 tertulis Bahas AP, tempat tanggal lahir Pangalasiang 10-10-1967. Diduga terjadi pemalsuan ijazah SD dengan menggunakan tanggal lahir orang lain.

Sidang pada hari itu diselesaikan pada pukul 15.00 Wita. Ketua Majelis Hakim Yohannes Christian Motulo menginformasikan bahwa sidang perkara 03 ini akan dilanjutkan dua pekan lagi yakni pada Senin 13 Juli 2020, dengan agenda Pembacaan Kesimpulan oleh para pihak.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.