Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Kuasa Hukum Desak Bawaslu Sulteng Menindaklanjuti Pelanggaran Pidana Paslon 02 Rusdy-Ma’mun

Pasca KPU Sulteng Memberikan Sanksi Peringatan

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Kuasa hukum pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) 01, Errolfyn Kimbal, SH., MH, Dr. Kaharudin Syah, SH., MH, ketika dikonfirmasi Radar Sulteng Sabtu (28/11) kemarin, meminta dengan tegas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menindaklanjuti dugaan pelanggaran terkait Kartu Sulteng Sejahtera (KSS) yang dicetak oleh Paslon 02 H. Rusdy Mastura-H. Mamun Amir.

Pernyataan itu disampaikan dua pengacara ini selaku tim hukum dari Paslon 01 Moh. Hidayat Lamakarate-Bartholomeus Tandigala, terkait keputusan KPU Sulteng dalam keputusannya bernomor : 1049/HK.06-RK/72/Prov/XI/2020 Tertanggal 25 November 2020 telah memutuskan bahwa Terlapor paslon 02 H. Rusdy Mastura dan Ma’mun Amir terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, sehingga diberikan peringatan kepada Terlapor dan memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan penarikan Kartu Sulteng Sejahtera (KSS) serta menyampaikan bukti penarikan kartu Sulteng Sejahtera kepada KPU Sulteng.

Pemberian sanksi tersebut yang dilakukan oleh KPU atas laporan, Irfan selaku Pelapor pada 23 November 2020, sehingga ditindaklanjuti oleh Bawaslu Sulteng dan merekomendasikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti, sehingga berdasarkan hasil pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh KPU tenyata KSS dicetak, digunakan dan disebar oleh tim relawan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur no urut 2 H. Rusdy Mastura dan Ma’mun Amir di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupatan Parigi Moutong (Parimo) dan Kabupaten Donggala di masa kampanye.

Lebih lanjut KPU juga menjelaskan bahwa KSS bukan merupakan bentuk dan jenis bahan kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a sampai dengan i PKPU No. 11 Tahun 2020 perubahan atas PKPU No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Surat KPU tersebut ditandatangani oleh Ketua KPU Sulteng Tanwir Lamaming, Sahran Raden, Naharuddin, Samsul Y Gafur.

Kuasa Hukum Pelapor Errolflyn Kimbal, menyatakan bahwa dengan terbuktikannya perbuatan Paslon 02 mencetak Kartu Sulteng Sejahtera dan kemudian disebarkan oleh Tim Pemenangan serta relawan adalah perbuatan melanggar hukum, maka cukup beralasan Bawaslu Sulteng untuk menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Pidana sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara jadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Atas dugaan tindak Pidana tersebut, Tim Kuasa Hukum telah mengajukan surat permohonan/permintaan ke Bawaslu Sulteng untuk memproses lebih lanjut laporan Irfan Nomor : 04/REG/LP/PG/26.00/XI/2020 Tanggal 23 November 2020 guna mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, karena perbuatan Paslon 02 mencetak Kartu Sulteng Sejahtera dan menyebarkan merupakan perbuatan ilegal yang harus disikapi dan ditindak lanjuti oleh Bawaslu Sulteng.

Erol Kimbal mengunci dengan pernyataan tegas, bahwa dengan ditariknya kartu-kartu ilegal dari masyarakat Sulteng tidak menghilangkan perbuatan pidananya, maka pihaknya meminta kepada Bawaslu Sulawesi Tengah untuk memproses secara hukum lebih lanjut.

“Meski kartu Sulteng sejahtera sudah ditarik, tetapi tidak menghilangkan perbuatan pidananya, ” tandas Erol Kimbal, diakhir pernyataan persnya.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.