Kualitas Kontrol BUMN Diduga Loloskan Penggunaan Baut Abal-abal

Yang Dipasang di Huntap Pasigala

- Periklanan -

PALU-Sejumlah subkon atau lebih keren disebut vendor dalam kegiatan pelaksana pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) pasca bencana Sulteng tahap 1B sebanyak 1.005 unit, tersebar di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala (Pasigala) diduga bukan hanya menjerit tapi dicekik oleh super ketat pengawasan yang dilakukan quality control atau kualitas pengawasan dari BUMN di tiap-tiap Workhsop para Aplikator pembangunan hubian tetap (huntap) yang akan menjadi milik warga terdampak bencana.

Relawan Pasigala, Moh. Raslin, kepada Radar Sulteng, Kamis kemarin (8/4) mengungkapkan, dirinya yang terus memantau perkembangan pembangunan Huntap. Bahakan Raslin melihat sendiri ada beberapa kejanggalan dalam proses pembangunan Huntap tersebut.

Aktivis di Forum Pemuda Kaili Bangkit (FPKB) Sulteng ini menyaksikan sendiri secara fakta, meski ketatnya pengawasan mulai dari usia panel beton, pembersihan, pengecoran dan bahan-bahan matetial lainnya harus diuji mutu dan standar kelayakannya.

“ Tetapi aneh bin ajaib super ketat yang dilakukan quality control oleh BUMN terhadap sejumlah material pembangunan huntap terkesan lucu dan menggelikan, “ kata Moh. Raslin.

Menurutnya, tindakan tersebut sangat berlebihan karena penggunaan baut abal-abal yang merupakan komponen terpenting dalam nenopang bangunan justru diloloskan diduga oleh BUMN.

“ Secara teknis komponen panel Risha terdiri dari 78 picis P1, 30 picis P2, dan 30 picis P3. Rangkaian panel tersebut berjumlah 138 picis dengan bobot lebih kurang 6.500 kg, “ jelasnya.

- Periklanan -

Tak dapat dibayangkan jika terjadi guncangan gempa bumi akan berakibat fatal. Bahkan bisa mengancam keselamatan penghuninya jika bangunan-bangunan tersebut tidak ditopang oleh aksesoris electroplating galvanis sebagai baut yang dipersyaratkan dalam menahan potensi gempa dangkal dan gempa horizontal.

Dikatakan Raslin, dengan lolosnya penggunaan aksesoris yang diduga abal-abal di sejumlah bangunan diduga kuat adanya “main mata” antara Subkon dengan otoritas quality control BUMN.

“Diduga kuat, penggunaan aksesoris yang tidak layak disebabkan lemahnya pengawasan dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan BP2P dan Satuan Non-Vertikal Tertentu (SNVT), “ tandasnya.

“ Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan BP2P dan Satuan Non-Vertikal Tertentu (SNVT) serta BUMN selaku kontraktor pelaksana terkesan tidak punya nurani. Pemangku kepentingan ini seolah tidak mau tahu bahwa patahan aktif yang disebut “ring fire” yang dapat saja mengancam warga Palu, Sigi dan Donggala setiap waktunya. Ditambah lagi sesar aktif Palu koro yang kemungkinan gempa bumi dapat terjadi kapan saja, dan diwaktu tertentu. Meski mitigasi sudah dilakukan akan tetapi kewaspadaan warga terhadap bangunan rumah termasuk huntap seharusnya dibangun sekuat mungkin. Bangunan Huntap harus kokoh dan berkualitas, “ tegas Raslin.

Sebagai referensi, untuk menyimpulkan kasus ini kata Moh. Raslin, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Sekretaris Direktorat Kementerian (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR, Dadang Rukmana, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 1080/KPTS/M/2020 tanggal 19 juni 2020 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Administrator di Kementerian PUPR.

Dadang menuturkan tugas BP2P yakni melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus rumah swadaya prasarana dan utilitas umum. Fungsinya antara lain menyusun program dan anggaran pelaksanaan pembangunan serta rencana teknis pembangunan,melaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan.

Reformasi birokrasi yang dilaksanakan Sekretaris Ditjen Perumahan Kementerian PUPR tersebut dinilai tidak efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan terhadap lolosnya penggunaan baut abal-abal di sejumlah pembangunan huntap.(tim)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.