KSOP Teluk Palu Maksimalkan Pelayanan

Bagi Kapal-kapal Tradisional di Teluk Palu

- Periklanan -

PALU – Sebagai instansi yang bertugas dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Palu, turut merangkul seluruh pemilik kapal-kapal tradisional yang ada di wilayah Teluk Palu. Salah satunya yakni, dengan memberikan kemudahan pelayanan kepada kapal-kapal tradisional yang adi di tiga pelabuhan di Teluk Palu, yakni Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala dan Pelabuhan Wani.
KSOP sendiri dalam pelayanannya, memiliki sejumlah Standar Operasional Prosedur (SOP), yang harus pula diketahui para pemilik kapal, yang ingin mengurus dokumen pelayaran. SOP ini pun, harus diketahui seluruh pemilik kapal, tidak terkecuali para pemilik kapal tradisional, yang didominasi kapal penangkap ikan.
Sebagai bentuk keterbukaannya, KSOP Kelas II Teluk Palu, menggelar kegiatan ramah tamah sekaligus sosialisasi SOP Pelayanan Terpadu bagi kapal-kapal tradisional di wilayah Teluk Palu, Selasa (19/2) kemarin. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Seksi Keselamatan Berlayar KSOP Teluk Palu, Dean Granovic mewakili Kepala KSOP Teluk Palu, Letkol (Mar) Abd Rahman, banyak memberikan pengetahun bagi para pemilik kapal tradisional terkait kelengkapan berlayar dan mekanisme pengurusannya. Kepala KSOP Teluk Palu sendiri, dalam kesempatan tersebut, tidak dapat hadir karena tengah mengikuti pelatihan di Kementerian Perhubungan RI.
Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Muhammad Ahmami, SSos MA, sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut, mengungkapkan, sosialisi ini memang penting dilakukan, selain untuk memberikan informasi penggabungan tiga pelabuhan di Teluk Palu, juga sebagai bentuk pembenahan internal dan eksternal KSOP. “Sosialisasi ini sebagai bentuk dari antisipasi komplain dari masyarakat terhadap pelayanan kami,” terangnya.
Saat ini, sebut dia, KSOP diinstruksikan oleh Kementerian Perhubungan untuk mulai menertibkan kapal-kapal dengan ukuran di bawah 7 GT (gross ton) atau kapal-kapal tradisional. Penertiban yang dimaksud, yakni terkait sertifikasi kapal. Sebab, hasil temuan di lapangan sangat banyak kapal 7 GT ke bawah yang belum disertifikasi, terkait ukuran maupun keselamatan berlayarnya. “Kita memang akan tertibkan, namun sebelum ditertibkan, kami coba permudah para pemilik kapal ini dengan membuka gerai pelayanan terpadu, semacam pelayanan satu pintu, yang nantinya kami tempatkan standnya di pelabuhan-pelabuhan,” sebut Ahmami.
Untuk kapal tradisional atau ukuran 7 GT ke bawah, persyaratan pengurusan sertifikasi kapal pun cukup mudah. Hanya dengan melampirkan KTP, dan keterangan kepemilikan kapal dan keterangan pembuat kapal, yang diketahui kepala desa atau lurah. Dokumen sertifikasi sendiri, kata Ahmami, bisa keluar dalam waktu 2 hingga 3 hari, jika persyaratannya lengkap. “Di gerai pelayanan terpadu ini lah nanti, kami bakal proses persyaratan mereka sekaligus memberikan pemahanan keselamatan berlayar,” tuturnya.
Memang sebut Ahmami, pihaknya ingin merangkul dan mengedukasi para pemilik kapal ini, agar nantinya tidak melanggar aturan yang ada, karena kapal yang sudah diukur. Sebab, aturan ini, sebenarnya dibuat untuk melindungi para nahkoda kapal maupun ABK dari kecelakaan di laut, akibat dari kelalaian. Dari data yang dimiliki KSOP Kelas II Teluk Palu, baru 9 kapal tradisional atau berukuran 9 GT kebawa yang teregistrasi surat ukurnya. “Maka dari itu pelan-pelan kami terus sosialisasikan hal ini kepada para pemilik kapal tradisional, sebab untuk berehasil tugas kita adalah mencoba, karena di dalam mencoba kita akan menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil,” papar Ahmami.
Sosialisasi ini sendiri, direspon positif oleh para pemilik kapal tradisional. Mereka juga antusias untuk bertanya hal-hal yang belum diketahui. Sosialisasi semacam ini pun diminta tidak hanya sekali ini saja digelar, namun dapat berlanjut. “Kedepan sosialisasi ini tidak hanya dengan para pemilik kapal, namun juga dengan instansi terkait seperti Lanal, Polair dan sejumlah stake holder maritime di daerah ini,” tandasnya. (agg)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.