Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

KPPP Sulteng Menyusun Rencana Pembaharuan Program Strategis Periode 2021-2026

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi (KPPP) Sulawesi Tengah (Sulteng) periode 2021-2026, telah menggelar rapat perdananya Kamis (8/7), dipimpin Ketua KPPP Sulteng, Dr. Ir. H. Hasanuddin Atjo, M.Si, dan dihadiri oleh seluruh anggota KPPP Sulteng di aula Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sulteng, Jln. Kartini Kota Palu.

Dalam memimpin jalannya rapat kemarin, Hasanuddin Atjo, mempersilakan Kepala Dinas (Kadis) TPH Sulteng, Ir. Trie Iriany Lamakampali, MM, untuk memberikan masukannya dan harapannya untuk KPPP yang akan bekerja pada periode 2021-2026. Selanjutnya, Hasanuddin mempersilakan tanggapan dan masukan anggota KPPP yang sempat hadir.

Pada kesempatan itu, Kadis Trie Iriany Lamakampali, memberikan masukannya, bahwa selama ini KPPP nyantol di Dinas TPH, padahal cakupan KPPP itu mengcover juga bidang kelautan dan perikanan, kehutanan, peternakan dan perkebunan.

Trie juga mengungkap beberapa masalah klasik yang kerap dihadapi KPPP sebaga mitra kerja Gubernur yang independen, terkait masalah di sektor penyuluh. ” Penyuluh itu sebagai pendamping harus maksimal, ” tutur Kadis.

Organisasi ini lebih banyak pada pengabdian, tambah Trie, sehingga pada pengurusan periode saat ini masih banyak pengurus lama yang masih memperkuat KPPP.

Kemudian masalah sekretariat tuturnya, ada di Dinas PTH. Sebenarnya dinas lain juga harus memperhatikan. Kedepan dia berharap, sosialisasi KPPP perlu dimaksimalkan dan ada penguatan kepada para penyuluh, yang terkoneksi langsung kegiatannya ke beberapa dinas, seperti perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan. Tidak bisa hanya Dinas PTH sendiri.

“ Selanjutnya perlu digelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Dengan mengundang para penyuluh se Sulawesi Tengah, bersama kepala daerahnya yaitu Bupati atau minimal Wakil Bupati dari 12 kabupaten yang ada. Gunanya untuk menyatukan persepsi, melahirkan berbagai ide dan gagasan untuk kegiatan atau rencana aksi KPPP Sulteng yang baru, “ harapnya.

Dalam rapat tersebut, Hasanuddin terlihat mau membangun kebersamaan dengan anggota komisi, dirinya menginventarisir semua kebutuhan apa dan program pembaharuan bagaimana yang akan dilakukan kedepan, baik jangka pendek maupun jangka panjang hingga selesainya periodesasi tugas dan fungsi (Tusi) KPPP Sulteng.

Menurutnya, KPPP adalah sebuah lembaga independen untuk memberikan berbagai masukan kepada Gubernur.

“ Kita melihat ada berbagai masalah. Untuk kembali ke desa. Mencari petani milenial, dan fasilitas pertanian, serta perlu dilakukannya pembaharuan pada teknologi pertanian yang terasa sudah ketinggalan, “ ujar Hasanuddin.

Dia lalu membentangkan pembanding mengenai pertanian di negara Asean yang teknologi pertanian dan perikanannya sudah maju, yakni Thailand dan Vietnam. Dikatakannya, dua negara ini wilayahnya kecil dibandingkan Indonesia, tetapi mereka mampu memaksimalkan dan memajukan teknologi pertanian dan perikanannya hingga hasil produksinya melimpah.

“ Negara kecil tapi luar biasa mereka. Kita tidak bisa kalah dengan mereka. Sekarang saatnya potensi kita diberdayakan, “ cetusnya.

Karena itu, dikesempatan pertemuan perdana tersebut, Hasanuddin mengingatkan kepada anggota komisi tentang by desain program perubahan yang direncanakannya kedepan di periode tugas 2021-2026.

Berturut-turut, anggota komisi memberikan masukan, antara lain oleh
Prof. Dr. Ir. I Made Antara, MP, Dr. Ir. Rusdi B Rioeh, Ir.Soenarto, Muhammad Syarif, SP, Ir. Sri Mustika, hingga Ketua KTNA Sulteng Yvonne Kasese memberikan berbagai masukannya. Juga agenda kegiatan KPPP pun dipaparkan oleh salah satu pejabat Dinas PTH, dan dirinci oleh Sekretaris KPPP Sulteng Ir. Muh. Adam, MM., MSi.

Usulan yang mengemuka dari anggota komisi, akan memaksimalkan peran dan fungsi KPPP di kabupaten-kabupaten, terutama dua kabupaten yang belum membentuk KPPP-nya yakni Kabupaten Morowali dan Morowali Utara (Morut). Melibatkan penyuluh swadaya dalam berbagai kegiatan kepenyuluhan demi suksesnya pembangunan pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah. Bagaimana memberikan saran kepada Gubernur dan Wakil Gubernur tentang pengembangan strategis penyuluh pertanian misalnya biaya Pendidikan dan Latihan (Diklat). Karena untuk naik pangkat harus ikut Diklat Dasar (Diksar), ataupun Diklat Ahli. Mengingat begitu banyaknya para penyuluh yang sudah beralih ke struktural.

Rapat perdana juga, telah melahirkan beberapa gagasan dan rencana, yaitu penguatan sekretariat (kantor KPPP), pendayagunaan staf, pengukuhan pengurus, rencana rapat dan pertemuan berikutnya, serta pembuatan uniform atau baju seragam anggota.

Dari usulan dan masukan anggota komisi, Ketua KPPP Sulteng Hasanuddin Atjo telah menangkap sebuah gambaran yang akan disenergikannya nanti dengan para anggota KPPP untuk bergerak dan saling menguatkan, dalam rangka memberikan masukan-masukannya kepada Gubernur Sulteng H. Rusdi Mastura dan Wakil Gubernur Sulteng H. Ma’mun Amir.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.