KPPBC Pantoloan Turut Andil Selamatkan Keuangan Negara

Musnahkan BMN dan Canangkan Zona Integritas

- Periklanan -

PALU – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Pantoloan menunjukkan kinerja yang baik di Tahun 2020. Hal ini dapat dilihat dari penindakan yang dilakukan KPPBC Pantoloan selama 2020, di mana dari 66 kali penindakan, berhasil diamankan 162.321 batang rokok illegal, 115 botol Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) dan 1.157 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal.

Hasil penindakan KPPBC Pantoloan tersebut, Kamis (10/6) kemarin dimusnahkan, disaksikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, H Longki Djanggola SE MSi, beserta sejumlah pejabat mitra KPPBC Pantoloan. Kepala KPPBC Pantoloan, Alimudin Lisaw dalam sambutannya menyebutkan, sebagai salah satu institusi strategis di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tugas dan fungsi sebagai revenue collector atau pengumpul penerimaan Negara di bidang Cukai untuk biaya pembangunan, belanja pegawai serta kesejahteraan.

Dalam perannya sebagai Revenue Collector atas produk Barang Kena Cukai (BKC), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ditargetkan oleh Negara untuk mengumpulkan penerimaan dari cukai senilai Rp.173,78 Triliun sepanjang tahun 2021 dan adapun realisasi penerimaan cukai tahun 2020 senilai Rp.176,3 Triliun melebihi target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2020 senilai Rp. 172,2 Triliun. “Kami pun, KPPBC Pantoloan turut andil mengumpulkan penerimaan cukai tersebut. Dan barang-barang ilegal yang kami amankan saat ini merupakan betuk penegakan aturan dan penyelamatan uang Negara,” kata Alimudin.

Sebelum dimusnahkan, kata Alimudin, barang-barang tersebut telah ditetapkan menjadi Barang Milik Negara (BMN) dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan melalui KPKNL Palu untuk dimusnahkan. Barang tersebut ditegah hingga dimusnahkan karena pelekatan pita cukai yang tidak sebagaimana mestinya. “Perkiraan Nilai Barang sejumlah tiga ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah dan potensi kerugian negara sejumlah seratus lima juta tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah,” tutur Kepala KPPBC.

Lebih lanjut disampaikan Alimudin, Barang Kena Cukai (BKC) yang dimusnahkan ini berasal dari hasil penindakan yang dilakukan di seluruh wilayah pengawasan KPPBC Pantoloan. Meliputi Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, wilayah Pantai Barat sampai Kabupaten Buol dan Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Tengah. Melalui kegiatan pemusnahan ini, KPPBC Pantoloan menunjukkan komitmen untuk membasmi peredaran BKC secara melawan hukum di seluruh wilayah kerja KPPBC Pantoloan. “Dan dengan adanya penindakan yang terus menerus dilakukan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kegiatan ilegal semacam ini,” sebutnya.

- Periklanan -

Pihaknya juga berkomitmen akan terus menerus menindak setiap pelaku yang melakukan peredaran BKC secara ilegal dan berupaya semaksimal mungkin agar tidak ada lagi peredaran BKC ilegal di wilayah kerja KPPBC Pantoloan. Melalui kegiatan ini KPPBC Pantoloan juga ingin menunjukkan kepada pelaku peredaran BKC illegal bahwa kita semua unsur pemerintah bekerja sama dan bersinergi memberantas peredaran BKC illegal.

Untuk diketahui, sepanjang tahun 2021 KPPBC Pantoloan juga sudah berhasil melakukan penindakan atas BKC illegal dan melakukan penyidikan hingga berstatus P21 atas 2 kasus yaitu : 1. Penegahan 1.174 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Pabrik MMEA Ilegal di Kota Palu, penegahan 1.280.000 Batang Rokok Ilegal di Tolitoli. Alimudin secara khusus juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas peran serta masyarakat yang telah aktif mendukung pelaksanaan tugas Bea Cukai.

Terkhusus kata dia, disampaikan kepada seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder atas kerja sama, sinergi, dan dukungan terus-menerus sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan baik.

“Kami berharap agar dukungan dan kerjasama yang telah terbina selama ini dapat kita terus lanjutkan sehingga upaya untuk memberantas peredaran BKC illegal dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian disampaikan, atas perhatian seluruh hadirin diucapkan banyak terima kasih,” jelasnya.

CANANGKAN WBK/WBBM : Gubernur Sulteng, Longki Djanggola menandantangi dukungan terhadap KPPBC Pantoloan atas pencanangan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). FOTO : AGUNG

Dalam kesempatan tersebut, turut pula dicanangkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan KPPBC Pantoloan. Gubernur Sulteng bersama sejumlah undangan juga turut memberikan dukungan atas pencanangan WBBM dan WBK di KPPBC Pantoloan. (agg)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.