KPK Tersesat di Ruang DPRD Sulteng

- Periklanan -

Oleh : Aminuddin Kasim

SETIAP warga masyarakat baik secara sendiri maupun secara berkelompok pada dasarnya berhak untuk menyampaikan laporan/pengaduan terkait kinerja buruk dari suatu lembaga/ instansi pemerintah atau lembaga publik lainnya.

Kinerja buruk dari suatu lembaga/instansi pemerintah (bad governance) dapat berupa pelayanan publik yang buruk dan tidak memuaskan baik terhadap anggota internal instansi pemerintah maupun bagi warga masyarakat, tata kelola organisasi yang menyalahi aturan, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabatnya, dan/atau penyalah-gunaan wewenang yang merugikan warga masyarakat dan keuangan negara/daerah.

Sudah jamak diketahui publik, sebuah laporan/pengaduan biasanya berawal dari ketidak-puasan aktor pelapor/pengadu terhadap tampilan personal pejabat publik dan/atau lembaga/instansinya. Laporan/pengaduan terhadap kinerja buruk suatu lembaga/instansi pemerintah mestinya diapresiasi, karena laporan/pengaduan juga bermakna koreksi dan kritik yang konstruktif. Harapannya, agar lembaga/instansi pemerintah yang dilaporkan/diadukan kelak akan berubah menjadi organisasi publik yang taat pada prisnip- prinsip good governance.

Di republik telah tersedia banyak kanal untuk menyampaikan laporan/pengaduan baik yang berada di lingkungan internal instansi pemerintah itu sendiri maupun di luar lembaga/instansi yang terlapor/teradu. Ombudsman, DPR/DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan lain-lain lembaga pengawasan bentukan pemerintah adalah kanal-kanal yang telah disediakan untuk menyampaikan laporan/pengaduan.

Namun demikian, suatu laporan/pengaduan harus valid, proporsional, dan akuntabel. Pelapor/pengadu idealnya sudah memetakan dalam domain mana substansi laporan, dan lembaga mana yang paling tepat dan berkompeten dalam menangani laporan/pengaduan yang disampaikan pelapor/pengadu.

Misalnya, jika laporan/pengaduan berkaitan dengan dugaan penyalah-gunaan wewenang yang merugikan keuangan negara/daerah (tindak pidana korupsi), maka pelapor/pengadu sejak awal sudah memahami kanal laporan/pengaduan yang akan disampaikan apakah ke Kepolisian, Kejaksaan atau ke KPK.

Dalam kasus seperti ini, laporan/pengaduan yang disampaikan oleh pelapor/pengadu harus bisa dipertanggung-jawabkan secara hukum; siapa (pejabat) yang melakukan, apa yang dilakukan, siapa saksi yang menguatkan perbuatan, apa saja bukti valid (dokumen) yang menyertai laporan/pengaduan.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah salah satu lembaga penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana korupsi. KPK adalah salah satu kanal penyaluran laporan/pengaduan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dalam tulisan ini, bukan KPK itu yang saya maksudkan tersesat dalam ruang DPDR Sulteng, tetapi Kelompok Peduli Kampus ‚Äď yang juga disingkat KPK. Mengapa Kelompok Peduli Kampus (KPK) tersesat di ruang DPRD Sulteng?

Laporan/pengaduan yang disampaikan oleh KPK kepada ketua DPRD Sulteng, Surat bernomor: 002/KPK/VIII/2021, prihal: Urgensi Penyelesaian Kekisruhan di Universitas Tadulako, tertanggal 22 Juli 2021, berisi beberapa hal: (a) Ada prahara yang melanda UNTAD terkait dengan pembobolan IT yang sudah berlangsung sejak 2014. Pembobolan IT itu telah merusak perangkat SIAKAT dan memunculkan praktik manipulasi uang SPP/UKT mahasiswa, (b) Pembayaran remunerasi kepada pegawai non-ASN tidak direalisasikan sesuai Pasal 31 Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016, (c) Penyimpangan pengelolaan dana BLU yang merugikan negara dan pembayaran remunerasi yang tidak proporsional dan/atau pembayaran ganda, (d) Keterlibatan Rektor dalam pemilihan dekan (Rektor memiliki suara 35%), (e) Senat Universitas tidak berfungsi sebagaimana mestinya, (f) Peraturan Rektor tentang MBKM tidak kunjung dibahas.

- Periklanan -

Padahal mahasiswa dari luar sudah mengikuti kuliah di UNTAD, (g) Dewan Pengawas menemukan kejanggalan dalam pengelolaan (administrasi) keuangan, (h) Kenaikan SPP/UKT khusus untuk mahasiswa fakultas kedokteraan, yakni semula Rp 8 juta naik menjadi Rp 20 juta, dan (i) Laporan Kelompok Peduli Kampus (KPK) tidak disikapi secara serius oleh Rektor UNTAD.

Semua persoalan yang dilaporkan/diadukan oleh KPK ke DPRD Sulteng tidak berhubungan dengan lingkup tugas dan wewenang DPRD, fungsi DPRD (legislasi, budget, dan pengawasan), serta hak-hak anggota DPRD (interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat). Tidak ada kewenangan DPRD Sulteng untuk menyelesaikan kekisruhan di UNTAD. Pembinaan dan pengawasan PTN/PTS in-casu UNTAD menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi, laporan/pengaduan KPK ke DPRD Sulteng adalah salah alamat.

Kelompok Peduli Kampus (KPK) mestinya memahami bahwa UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 (UU Pemda), telah menetapkan batas-batas kewenangan pemerintah pusat dan daerah provinsi dalam mengatur, mengurus, dan mengawasi urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Khusus dalam bidang PENDIDIKAN, pembagian dan batas-batas kewenangan pemerintah pusat dan daerah provinsi sudah ditetapkan pada bagian lampiran UU Pemda.

Tanggung-jawab pengelolaan PTN/PTS in-casu UNTAD (manajemen, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan lembaga pendidikan) sepenuhnya berada dalam kewenangan pusat. Pengawasannya di bawah rentang kendali Kementerian Dikbud dan Ristek dan Kementerian Agama (seperti IAIN). Sedangkan kewenangan daerah provinsi dalam urusan pendidikan hanya sebatas pada pengelolaan pendidikan menengah dan pengelolaan pendidikan khusus.

Dalam mengelola urusan ‚Äúpendidikan menengah‚ÄĚ dan ‚Äúpendidikan khusus‚ÄĚ, Pemerintah Daerah Provinsi membentuk Dinas Pendidikan Provinsi (tentu berdasarkan Perda). Lalu, jika terjadi kekisruhan dalam pengelolaan ‚Äúpendidikan menengah‚ÄĚ dan ‚Äúpendidikan khusus‚ÄĚ sehingga merugikan para siswa (misalnya di SMA atau di SMKK), maka laporan/pengaduan bisa disalurkan melalui kanal DPRD Sulteng.

Lalu, DPRD Sulteng bisa meminta keterangan dari Kadis Pendidikan Provinsi sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda yang terkait pembentukan Dinas Pendidikan dan Peraturan Gubernur yang terkait dengan pengelolaan ‚Äúpendidikan menengah‚ÄĚ dan ‚Äúpendidikan khusus‚ÄĚ, misalnya pengelolaan pungutan di SMA atau di SMKK yang membebani para siswa.

Laporan/pengaduan yang disampaikan oleh KPK kepada DPRD Sulteng tentu saja terkandung harapan agar DPRD Sulteng bisa menghadirkan Rektor UNTAD untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi di DPRD Sulteng. Harapan KPK terlalu berlebihan, karena memberi tugas tambahan kepada DPRD Sulteng. Sementara DPRD Sulteng masih memiliki banyak agenda terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulteng No. 10 Tahun 2017 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa, sempat mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan Kemenkumham Sulteng pada tanggal 28 Juni 2021. Topik diskusi kala itu adalah ‚ÄúKorupsi Dana Komite Sekolah di SMA-1 Poso‚ÄĚ. Apakah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Sulteng selama ini juga menyentuh Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2017 tersebut? Wallahu-walam, hanya DPRD Sulteng yang bisa menjawab.

Idealnya, DPRD Sulteng tidak menyikapi laporan/pengaduan KPK. Sebab, selain karena laporan/pengaduan itu salah alamat, juga tidak ada kewenangan DPRD Sulteng untuk meminta penjelasan Rektor terkait dengan laporan/pengaduan KPK. Substansi laporan/pengaduan KPK adalah soal pengelolaan pendidikan di UNTAD yang nota-bene berada dalam kewenangan Kementerian Dikbud dan Ristek. Atas dasar itu, ‚Äútidak ada kewajiban hukum‚ÄĚ bagi Rektor UNTAD untuk hadir di DPRD Sulteng untuk menyampaikan penjelasan atau klarifikasi atas laporan/pengaduan KPK.

Apa mau dikata, laporan/pengaduan KPK sudah sampai di DPRD Sulteng. Kita hanya bisa berharap jangan sampai muncul lagi KPK Jilid-2 yang juga alpa memahami batas-batas kewenangan urusan pemerintahan konkuren dalam bidang pendidikan (pusat dan daerah provinsi), dan laporan/pengaduan juga tersesat di kanal yang tidak fungsional.**

(Penulis Adalah, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNTAD)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.