KPK Dorong Empat Pemda di Sulteng Tuntaskan Konflik Aset

- Periklanan -

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diwakili Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah II, mendorong penuntasan aset-aset bermasalah dan berkonflik di antara empat pemerintah daerah (pemda) di Sulawesi Tengah (Sulteng). Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Aset Bermasalah Konflik AntarPemerintah Kabupaten/Kota se-Sulteng, dengan Pemerintah Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kota Palu, melalui telekonferensi, Rabu, 16 September 2020. 

Hadir dalam pertemuan ini adalah Wakil Gubernur Provinsi Sulteng, Bupati Donggala, Bupati Sigi, Wakil Bupati Parigi Moutong, Walikota Palu, dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah II KPK, Asep Rahmat Suwandha, menyampaikan harapannya supaya permasalahan dan konflik aset antarpemda di Sulteng bisa segera dituntaskan. Selain itu, sarannya, persoalan dan sengketa aset tersebut dapat dirampungkan dengan cara non-litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan.

“Kami harapkan agar persoalan aset bisa segera diselesaikan antarpemda dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulteng. Kami juga berharap masalah aset ini bisa diselesaikan dengan cara non-litigasi. Kehadiran KPK adalah mendampingi pemda,” ujar Asep.

Berdasarkan catatan KPK per Agustus 2020, sebut Asep, Pemerintah Kabupaten Donggala berkonflik 1 (satu) bidang tanah seluas 14.348 meter persegi dengan Pemerintah Provinsi Sulteng. Lalu, Pemerintah Kabupaten Sigi berkonflik dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkonflik dengan Pemerintah Provinsi Sulteng dan PDAM Kabupaten Donggala, terkait 2 aset berupa bidang tanah seluas total 10.138 meter persegi.

- Periklanan -

Pemerintah Kota Palu juga berkonflik dengan Pemerintah Kabupaten Donggala dan PDAM Kabupaten Donggala, dengan total aset sebanyak 4 bidang tanah seluas 6.180 meter persegi. Konflik-konflik aset antarpemda di Sulteng ini terjadi karena pemekaran.

Sementara itu, sesuai data antara Januari sampai Juli 2020, dilaporkan kepada KPK bahwa jumlah keuangan PDAM di empat Pemda Sulteng berturut-turut adalah PDAM Donggala sebesar minus Rp38,8 juta, PDAM Sigi sebanyak Rp609,4 juta, PDAM Parigi Moutong senilai Rp117,8 juta, dan PDAM Kota Palu adalah Rp6,1 juta. Angka ini berasal dari perhitungan penerimaan dikurangi biaya operasional dan pemeliharaan.

Memberikan tanggapannya, Wakil Gubernur Provinsi Sulteng, Rusli Baco Dg Palabbi, mengatakan bahwa konflik aset antarpemda perlu menemukan titik temu. Pihaknya, kata Rusli, berharap dapat memfasilitasi penyelesaian konflik aset tersebut.

“Bupati Donggala meminta agar asetnya yang ada di kota Palu bisa dibicarakan lagi, yang penting adalah adanya kepastian hukum terkait aset itu. Lalu, masalah aset dari Kabupaten Parigi Moutong, di mana aset tersebut sudah diberikan, tapi aset tersebut tidak jelas keberadaannya, karena penyerahan asetnya tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung kepemilikan,” kata Rusli.

Untuk itu, sambung Rusli, kesimpulan terakhir adalah perlu menemukan titik temu. Usul Bupati Donggala, katanya, kalau bisa difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulteng.

“Kami usul agar pemda duduk bersama untuk membicarakan lebih detail soal konflik aset itu. Walaupun hari ini belum ada titik temu, tapi komunikasi harus terus berjalan dan berkesinambungan,” ujarnya.

Menutup rapat, Asep meminta keempat kepala daerah Sulteng menyadari bahwa yang dilakukan saat ini adalah upaya untuk menyelesaikan konflik aset antarpemda. Hal tersebut perlu dipandang sebagai warisan bermanfaat bagi generasi mendatang yang berasal dari upaya kepemimpinan gubernur, bupati, dan walikota sekarang. (*/lib)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.