Portal Berita Online koran Harian Umum Radar Sulteng. Berbasis di Palu, Sulawesi Tengah dan merupakan Jaringan Media Jawa Pos National Network (JPNN)

KPH Sinmar Tak Tahu Penyebab Mandeknya Listrik Uelincu-Panjoka

POSO-UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sintuwu Maroso (KPH-Sinmar) Poso memastikan jika pihaknya sudah memberikan izin dan menerbitkan surat kerjasama terkait proyek pemasangan jaringan listrik PLN Uelincu-Panjoka kecamatan Pamona Utara. Mereka pun tak tahu jika proyek jaringan listrik sepanjang 3 kilo meter lebih itu kini mangkrak.
“Izin dari Kementrian KLH sudah beres dan sudah kita berikan. Surat kerjasama antara UPT KPH Sinmar dengan PLN juga sudah terbit. Nah, kalau dilapangan proyeknya belum jalan lanjut, yah kami tidak tau,” kata Kepala UPT KPH Sinmar Poso, Lukman MSi.
Sebagaimana diketahui, proyek jaringan listrik PLN Uelincu-Panjoka sekarang terhenti. Proyek yang sudah mulai dikerja tahun 2018 ini baru sebatas pemasangan tiang listrik. Sedangkan jaringan kabelnya belum terpasang. Warga pun protes karena listrik yang diharapkan belum juga menyalah. “Infonya jaringan baru bisa dipasang swtelah ada izin dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebab jaringannya melewati kawasan hutan lindung (hutan pinus),” sebut warga.
Dijelaskan Lukman, bahwa benar proyek jaringan liatrik PLN Uelincu-Panjoka memerlukan izin Mentri KLH karena melewati hutan pinus yang masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT). Syarat harus berizin mentri ini berdasar peraturan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor 6 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama. “Semua prosesnya sudah berjalan. Dimana PLN mengajukan permohonan izin pada April 2018, kemudian KPH menindak lanjuti dengan mengajukan permohonan persetujuan ke Kementrian KLH pada Mei 2018, dan pada 7 September 2018 izin persetujuan penggunaan kawasan dari Kementroan KLH turun. Selanjutnya pada Mei 2019, KPH Sinmar-PLN menerbitkan kerjasama perjanjian penggunaan kawasan hutan untuk proyek jaringan PLN tersebut. Jadi, soal izin tidak ada masalah lagi,” tandas Lukman. “Seharusnya terhitung sejak Mei 2019 PLN harus memerintahkan pihak kontraktor pelaksana untuk mengerjakan proyeknya. Karena semua izin persyaraaatan yang dibutuhkan dari Kementrian KLH sudah ada dan lengkap,” imbuhnya. Dari izin yang ada, luas kawasan yang dibebaskan untuk proyek jaringan listrik Uelincu-Panjoka kurang lebih 1,7 hektar dengan rincian panjang 3.409 meter dan lebar 5 meter.
Kendati izin penggunaan kawasan hutan untuk proyek jaringan listrik sudah keluar, namun berdasar kesepakatan ada kewajiban lain yang harus dipenuhi pihak PLN atau kontraktor pelaksana proyek di lapangan. Kewajiban dimaksud yaitu mebayar Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR) ke kas negara jumlah kubikasi pohon pinus yang nantinya ditebang untuk dilewati jaringan listrik. “PSDH-DR ini keharusan yang harus ditanggung atau di selesaikan pihak pemilik izin ke negara,” pungkas Lukman.(bud)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.