Korupsi, Kepsek dan Bendahara Desa di Poso Ditahan

- Periklanan -

POSO-Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Poso, langsung melakukan penahanan terhadap Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri II Poso berinisial RIL, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015/2016 sebesar Rp 325 juta. Disaat yang hampir bersamaan, Kejari juga menahan SRA selaku bendahara Desa Bewa Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso yang juga diduga menyalahgunakan Dana Desa (DD) tahun 2018 sebesar Rp 121,8 juta.

Menurut Kepala Kejari Poso, melalui Kepala Seksi (Kasi) Intel, Eko Nugroho, bahwa Kepsek SMA II Poso setelah penyerahan kedua oleh pihak kepolisi ke penyidik kejaksaan langsung dilakukan penahanan, Senin (27/1).

” Iya benar hari Senin kemarin, penyidik kami telah melakukan penahanan terhadap dua tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi yaitu RIL selaku Kepsek, dan bendahara Desa Bewa Kecamata Lore Barat diduga melakukan penyalahgunaan dana desa, ” ungkap Eko.

Dia juga menambahkan penahanan tersangka tersebut dilakukan selama 20 hari pertama. Hal ini merupakan waktu bagi penyidik untuk merampungkan berkas perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Palu untuk disidangkan.

“Kepsek dan Bendahara Desa Bewa Kabupaten Poso ini, ditahan sementara di Rutan Poso yang nantinya dalam waktu dekat ini keduanya akan dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Palu, ” imbuhnya.

- Periklanan -

Kasi intel, Eko Nugroho, menuturkan Kepsek SMA II Poso diduga mengelola dana BOS tahun 2015 dan 2016, yang sebenarnya dikelola oleh pihak bendahara sekolah, namun Kepsek meminta untuk dikelolanya sendiri. Sehingga bendahara sekolah menyetorkan dana BOS dan Bosda sebesar Rp 800 juta lebih ke Kepsek untuk dikelolanya.

Sementara sisa dana Rp 500 juta lebih dikelolah dan dipertanggungjawabkan oleh bendahara sesuai prosedurnya dan tidak ada temuan. Namun dari Rp 800 juta lebih yang dikelola secara pribadi oleh kepsek dari hasil audit investigasi BPK RI Perwakilan Sulteng, ditemukan ada tindak pidana tipikor. “ Sejumlah Rp 151 juta lebih dimarkup dan sebesar Rp 159 juta lebih tak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepsek, “ urainya.

Sedangkan tersangka lainnya, Bendahara Desa Bewa SRA yang mengelola perbendaharaan DD tidak melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga menyebabkan DD Desa Bewa sebesar Rp 121,80 juta raib atau hilang dari total Rp 300 juta DD yang dicairkan dari bank BRI Poso pada pertengahan Desember 2018 lalu.

Karena itu, jaksa menjerat sang Kepsek dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2016 Tentang perubahan Permendikbud Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban dan Bos.

“ Kepsek melanggar pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor. Sedangkan bendahaa Desa Bewa juga didakwa dengan Undang-undang yang sama Tentang Pemberantasan Tipikor, ” pungkasnya.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.